- Mantan Presiden RD Kongo Joseph Kabila memimpin koalisi politik-militer baru bernama FRN.
- FRN menggantikan aliansi AFC-M23 dan menyerukan perlawanan terhadap Presiden Felix Tshisekedi dengan segala cara.
- Vital Kamerhe mendesak para pemimpin gerakan itu meninggalkan senjata dan mengutamakan dialog.
- FRN menyatakan akan mengambil alih komitmen AFC dalam perundingan Doha.
Cekricek.id — Mantan Presiden Republik Demokratik Kongo (RD Kongo) Joseph Kabila bergabung dan memimpin koalisi politik-militer baru yang menentang Presiden Felix Tshisekedi, sehingga harapan perdamaian di negara itu kembali terpukul.
Koalisi bernama Front pour la Refondation de la Nation (FRN) itu diumumkan di Goma pada Senin malam dan menggantikan aliansi Alliance Fleuve Congo (AFC) dan Gerakan 23 Maret (M23), sebagaimana diberitakan Al Jazeera, Minggu (18/10/2026). FRN menuduh Tshisekedi bertindak tiran dan menyerukan perlawanan dengan segala cara, termasuk kekerasan.
Goma, kota utama Provinsi Kivu Utara, dikuasai M23-AFC sejak Januari tahun lalu. Langkah Kabila membawa seorang mantan kepala negara langsung ke pucuk pimpinan pemberontakan. Konflik itu telah membuat jutaan orang mengungsi dan menyeret negara-negara tetangga.
Pemerintah RD Kongo dan pihak internasional menuduh Rwanda mendukung M23. Kigali membantah tuduhan itu dengan alasan adanya ancaman keamanan dari kelompok bersenjata yang beroperasi di Kongo timur.
“Fakta bahwa Joseph Kabila bergabung dengan pemberontakan, mengingat ia mantan presiden kami dan mengenal negeri ini luar dalam, berarti perang masih jauh dari usai,” kata warga Goma, Basa Juhudi, kepada Al Jazeera.
Kamerhe Desak Pemimpin FRN Pilih Jalan Dialog
Mantan Ketua Majelis Nasional sekaligus pemimpin Union for the Congolese Nation (UNC) Vital Kamerhe mendesak gerakan itu meninggalkan perjuangan bersenjata. “Anda tidak bisa menghapus catatan Anda sendiri dengan menuduh penerus Anda,” kata Kamerhe dalam pidato pada Rabu.
“Saya meminta para pemimpin gerakan ini meninggalkan rencana mereka dan mengutamakan jalan dialog. Apa pun frustrasi, perbedaan, atau ambisi kita, tidak ada, sama sekali tidak ada, yang bisa membenarkan kita mengangkat senjata melawan negara sendiri dengan risiko mengorbankan nyawa rakyat Kongo,” ujarnya.
Pemerintah belum memberikan tanggapan resmi atas pengumuman koalisi itu. Pekan lalu, setelah Kabila memperingatkan bahwa negara dalam bahaya dan perlu diselamatkan, juru bicara pemerintah Patrick Muyaya menyebut mantan presiden itu “tidak menawarkan apa pun selain kekacauan.” Di X, Muyaya menggambarkan Kabila sebagai “orang masa lalu, yang merindukan cara-cara antidemokrasi.”
Tahun lalu, pengadilan militer RD Kongo menjatuhkan hukuman mati kepada Kabila secara in absentia atas sejumlah dakwaan, termasuk pengkhianatan dan kejahatan perang, yang mengaitkannya dengan pemberontakan M23. Kerabatnya menyebut vonis itu “tidak adil” dan “bermotif politik.”
FRN Janji Hormati Komitmen Perundingan Doha
Amerika Serikat dan Qatar menjalankan prakarsa diplomatik terpisah untuk mengakhiri konflik. Di Doha, perwakilan pemerintah RD Kongo dan AFC-M23 membahas gencatan senjata, pemulangan pengungsi, pembebasan tahanan, dan langkah melawan retorika yang menstigmatisasi minoritas etnis. Washington mengupayakan kesepakatan antara RD Kongo dan Rwanda.
Dalam komunike pada Rabu, salah satu pemimpin FRN, Freddy Kaniki, menyatakan peluncuran resmi koalisi menandai pembubaran AFC. FRN akan mengambil alih “hak, kewajiban, dan komitmen, khususnya yang dibuat dalam kerangka perundingan Doha” dari AFC.
“Ketakutan terbesar saya adalah masa depan prakarsa perdamaian Doha dan Washington; bukan sekadar menjadi kegagalan diplomatik, melainkan menjadi kesepakatan lain tanpa perdamaian nyata bagi rakyat Kongo,” kata aktivis hak asasi manusia Kongo, Josue Akuzwe Walayi, kepada Al Jazeera.
