Mahkamah Militer Luar Biasa (Mahmilub): Arti dan Dasar Hukum

A A

Ilustrasi: Kamus Sejarah Indonesia. [Creator Cekricek.id]

Mahkamah Militer Luar Biasa (Mahmilub) adalah badan peradilan khusus yang dibentuk untuk memeriksa dan mengadili dengan cepat perkara-perkara yang erat hubungannya dengan keamanan atau pertahanan negara. Mahkamah ini memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dan terakhir, sehingga setelah vonis dijatuhkan tidak tersedia upaya hukum lain bagi terdakwa.

Dasar hukum pembentukan Mahmilub

Mahmilub dibentuk dengan Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1963 tentang pembentukan Mahkamah Militer Luar Biasa. Dalam peraturan yang terbit kemudian, penetapan itu dirujuk sebagai Undang-Undang Nomor 16 PNPS Tahun 1963, misalnya pada bagian mengingat Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1972.

Kamus Sejarah Indonesia mencatat, kewenangan memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir itu disebutkan dalam Pasal 1 penetapan tersebut. Karena sifatnya yang khusus, Mahmilub hanya boleh dibentuk oleh Presiden apabila ada perkara yang dianggap membahayakan bangsa dan negara.

Cara Presiden menunjuk Mahmilub untuk satu perkara

Penunjukan dilakukan perkara demi perkara melalui keputusan presiden. Keputusan Presiden Nomor 266 Tahun 1963, yang ditetapkan Presiden Sukarno pada 24 Desember 1963, menunjuk Mahmilub untuk memeriksa perkara Mr. Dr. Chr. Soumokil dan kawan-kawannya, yang dinilai sebagai masalah keamanan negara yang perlu segera diselesaikan.

Keputusan yang sama menetapkan Menteri/Panglima Angkatan Darat sebagai perwira penyerah perkara dan membebankan biaya kepada Departemen Angkatan Darat. Susunan mahkamah ditetapkan kemudian. Dasar yang dipakai ialah Pasal 9 Penetapan Presiden Nomor 16 Tahun 1963.

Pola serupa tampak pada Keputusan Presiden Nomor 253 Tahun 1965 tertanggal 31 Agustus 1965. Mahmilub ditunjuk memeriksa perkara perampokan yang melibatkan Kopda Sunarjah dan kawan-kawan di Jakarta, lengkap dengan penunjukan ketua, hakim anggota, oditur, dan panitera.

Perkara G30S dan kedudukan Mahmilub sesudahnya

Salah satu perkara yang pernah ditangani Mahmilub adalah perkara Gerakan 30 September 1965. Menurut Kamus Sejarah Indonesia, banyak tokoh sentral Partai Komunis Indonesia diadili melalui forum ini setelah peristiwa tersebut, dan tidak sedikit di antaranya yang dijatuhi hukuman mati.

Pada 24 Juli 1972, Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1972 mengatur kedudukan organisatoris, administratif, dan finansial Mahmilub. Mahkamah ini ditempatkan sebagai unsur justisi dalam lingkungan Kehakiman Angkatan Bersenjata di bawah Departemen Pertahanan-Keamanan, dengan pembinaan oleh Menteri Pertahanan-Keamanan tanpa mengurangi asas peradilan bebas.

Istilah terkait

Tokoh dan peristiwa yang bersinggungan dengan entri ini dapat dibaca pada Christiaan Robbert Steven Soumokil dan Pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS). Untuk peristiwa 1965, lihat pula entri Sjam Kamaruzaman, Omar Dhani, dan Pranoto Reksosamodra.

Rujukan

Sumber: Kamus Sejarah Indonesia. Penetapan Presiden Nomor 16 Tahun 1963 tentang pembentukan Mahkamah Militer Luar Biasa, Pasal 1 dan Pasal 9, sebagaimana dirujuk dalam Keputusan Presiden Nomor 266 Tahun 1963 dan Keputusan Presiden Nomor 253 Tahun 1965. Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1972 tentang Kedudukan Organisatoris, Administratif, dan Finansiil Mahkamah Militer Luar Biasa, Pasal 1 sampai Pasal 3.

Bagikan

Baca Juga

Suku Bajo di Bajo Pulau Bima Berhenti Mengembara Sejak 1945
Islam Masuk Gorontalo lewat Perkawinan Raja, Adat Ikut Berubah
Polio di Turki Tampak Kecil di Catatan tapi Berat di Rumah
Nyanyian Nandong Simeulue Kini Diiringi Biola, Penuturnya Menua
Kerajaan Mori, Dua Kali Kalah Perang tapi Menolak Disebut Takluk
Lowalangi, Nama Dewa Nias yang Kini Disebut dalam Doa Kristen