Daftar Isi
Cekricek.id — Archangela Y. Aprianingrum membuka daftar 340 museum yang sudah punya nomor pendaftaran nasional, lalu mulai memilih siapa yang akan ia tanyai. Pertanyaannya hanya beberapa butir dan terdengar administratif. Berapa nilai koleksi yang Anda kelola, dan bagaimana Anda menghitungnya. Selama dua belas hari pada Oktober 2025, jawaban yang masuk memperlihatkan sesuatu yang tidak nyaman: sebagian besar pengelola museum di Indonesia menganggap pertanyaan itu penting, dan sebagian besar dari mereka belum pernah menjawabnya untuk museum sendiri.
Archangela bekerja di Kementerian Kebudayaan. Ia menulis hasil surveinya bersama R. Cecep Eka Permana dan Agi Ginanjar, dua peneliti dari Departemen Arkeologi Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, dalam artikel Valuasi Koleksi Museum dalam Perspektif Pengelola Museum di Indonesia. Artikel itu terbit di jurnal Purbawidya Volume 15 Nomor 1 pada Juni 2026. Isinya bukan pembelaan terhadap satu metode penilaian, melainkan potret keadaan: siapa yang sudah menilai koleksinya, dengan cara apa, dan apa yang menghalangi sisanya.
Menghitung Sampel dari 340 Museum
Angka 340 itu bukan perkiraan. Archangela mengambilnya dari Sistem Registrasi Nasional Museum yang dikelola Direktorat Sejarah dan Permuseuman, dengan tarikh data 19 Oktober 2025. Dari populasi itu ia menghitung ukuran sampel memakai rumus Slovin dengan tingkat kesalahan 10 persen. Hasilnya 77,27, yang ia bulatkan menjadi 78 responden. Angka itulah yang ia kejar, dan angka itu pula yang akhirnya terkumpul, pas di batas minimum.
Kuesionernya beredar pada 8 sampai 19 Oktober 2025. Archangela dan dua rekannya sengaja tidak membatasi jabatan penjawab. Yang mengisi mencakup kepala museum, kurator, pengelola koleksi, sampai staf yang sehari-hari memegang benda. Kepemilikan museumnya juga dicampur: milik kementerian dan lembaga, milik pemerintah daerah, serta milik swasta dan perorangan. Nama-nama yang masuk daftar responden memberi gambaran sebarannya, dari Museum Tsunami Aceh dan Museum Adityawarman di Sumatera Barat sampai Museum Multatuli di Banten dan Museum Nasional Indonesia.
Sebaran wilayahnya meliputi Sumatra, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, dan Sulawesi. Archangela mencatat sendiri bahwa sebagian besar responden berasal dari Jawa, dan ia menjelaskannya sebagai cermin dari sebaran museum yang memang menumpuk di pulau itu. Cecep Eka Permana dan Agi Ginanjar menempatkan seluruh survei ini di atas satu dasar hukum yang mereka kutip di bagian awal tulisan, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum.
Baca juga Pengalaman Belanja Menentukan Loyalitas di Silungkang
Pasal 13 peraturan yang dikutip Cecep Eka Permana dan Agi Ginanjar itu berbunyi: “Pemerintah, Pemerintah Daerah, Setiap Orang, dan Masyarakat Hukum Adat yang memiliki Museum wajib mengelola Koleksi baik yang berada di dalam ruangan maupun di luar ruangan.” Pasal 3 peraturan yang sama menyebut koleksi sebagai syarat pendirian museum, sejajar dengan visi dan misi, dan itulah pijakan yang dipakai Archangela untuk bertanya. Kewajiban mengelola sudah tertulis. Yang tidak tertulis adalah dengan ukuran apa pengelolaan itu dinilai berhasil.
Menunggu Jawaban dari Tujuh Puluh Delapan Pengelola
Jawaban pertama datang nyaris bulat. Sebanyak 98,7 persen responden menyatakan valuasi koleksi perlu dilakukan museum. Archangela merinci alasan yang mereka sebut: mengetahui nilai aset, menyusun rencana pengembangan dan pemanfaatan koleksi, mengelola aset, menentukan nilai asuransi, menyusun kebijakan anggaran, menetapkan prioritas, memilih cara pelestarian, mempertimbangkan koleksi masterpiece, dan menentukan kategori pengamanan. Daftar itu panjang, dan tidak satu pun butirnya bersifat akademis. Semuanya menyangkut keputusan yang harus diambil pengelola museum pada tahun anggaran berjalan. Manfaat yang paling banyak dipilih responden ada dua, yaitu melengkapi data koleksi dan menjadi dasar pengambilan keputusan. Sampai di titik ini, catatan Archangela terbaca seperti kabar baik. Para pengelola museum tahu untuk apa penilaian koleksi dilakukan, dan bisa menyebutkan gunanya satu per satu tanpa ragu. Persoalannya muncul ketika Archangela berpindah dari pertanyaan tentang pendapat ke pertanyaan tentang perbuatan.
Pertanyaan berikutnya membalik nada itu. Archangela menanyakan apakah museum yang mereka kelola sudah benar-benar melakukan valuasi. Hanya 5,1 persen menjawab sudah menilai seluruh koleksinya. Sebanyak 43,6 persen menilai sebagian koleksi. Sisanya, 51,3 persen, belum melakukan apa pun. Lebih dari separuh museum yang responden wakili tidak tahu berapa nilai benda yang mereka jaga setiap hari, dan hampir seluruh responden yang sama baru saja menyatakan bahwa mengetahui nilai itu penting.
Ada satu angka lagi yang membuat gambaran itu lebih rapuh. Archangela mencatat hanya 30,8 persen museum yang mengaku punya metode valuasi, sementara 20,5 persen responden menjawab tidak tahu apakah museumnya punya metode. Jumlah museum yang punya metode lebih kecil daripada jumlah museum yang mengaku sudah melakukan valuasi. Artinya sebagian penilaian dikerjakan tanpa pegangan yang bisa diulang orang lain.
Membaca Angka yang Tidak Cocok dengan Sikap
Jarak antara sikap dan praktik itu ditelusuri Archangela lewat pertanyaan tentang hambatan. Yang paling banyak disebut adalah ketiadaan sumber daya manusia yang mampu melakukan valuasi, 29,4 persen. Menyusul belum adanya acuan baku, instrumen, atau regulasi penetapan nilai, 19,2 persen. Lalu data koleksi yang tidak lengkap, 15,3 persen; kurangnya referensi sehingga pengelola tidak paham caranya, 12,8 persen; dan sulitnya mencari objek pembanding untuk mengetahui harga pasar, 7,7 persen.
Baca juga Kanal Londokampung dan Bule yang Memilih Njawani
Untuk menjelaskan mengapa pekerjaan ini sulit, Archangela dan dua rekannya berpaling ke Randall Mason. Mason membedakan nilai warisan budaya menjadi dua kelompok. Nilai sosiokultural mencakup nilai historis, simbolik, sosial, spiritual atau religius, dan estetika. Nilai ekonomi terdiri atas nilai guna, yang bisa dipasarkan dan diberi harga, serta nilai nonguna, yang menurut Mason justru tidak diperdagangkan pasar sehingga sulit dinyatakan dalam bentuk harga.
Sisi sosiokultural itu, tulis tim Archangela, sejajar dengan gagasan signifikansi yang dikemukakan Russell dan Winkworth. Keduanya memaknai signifikansi sebagai penceritaan kisah tentang sebuah objek beserta alasan mengapa objek itu penting, yang disusun lewat penelitian dan diukur dengan kriteria standar. Bagi Russell dan Winkworth, kajian itu bukan pekerjaan akademis yang menempel di pinggir; ia menentukan koleksi mana yang lebih dulu dikonservasi, dipamerkan, dan dianggarkan.
Di sinilah Archangela menemukan tabrakan yang paling menarik. Sebagian museum di Indonesia yang sudah menilai koleksinya memakai perbandingan harga di balai lelang. Padahal pedoman Assessing Museum Collections terbitan Cultural Heritage Agency, yang ia rujuk, menyatakan bahwa begitu sebuah benda diakui sebagai koleksi museum, benda itu keluar dari pasar dan berhenti menjadi komoditas yang dapat diperdagangkan. Metode yang dipakai sebagian museum justru mengandaikan benda itu masih ada di pasar. Pedoman yang sama tidak menutup pintu sepenuhnya; ia mengakui koleksi museum tetap punya nilai ekonomi, tetapi nilai itu diukur dari seberapa jauh koleksi membantu menghasilkan pendapatan bagi lembaga, kota, atau wilayahnya.
Alternatifnya juga tidak bebas masalah. Mendes, yang dikutip tim ini, menyatakan menetapkan nilai warisan budaya memang sulit, tetapi menetapkannya nol bukan jalan keluar yang baik, sebab angka nol bisa dibaca masyarakat sebagai tanda bahwa warisan itu memang tidak berharga. Held menajamkannya dengan pertanyaan yang lebih pahit: bagaimana sebuah aset budaya bisa dianggap substansial kalau di dalam neraca ia dicatat dengan nilai sentimental satu euro. Archangela menyebut kondisi serupa terjadi pada museum pemerintah di Indonesia.
Menyusun Jalan Keluar Bersama Para Ahli
Bagian terakhir tulisan Archangela berisi rakitan jalan keluar dari berbagai sumber. Kerangka utamanya ia ambil dari enam langkah Cultural Heritage Agency: merumuskan latar belakang valuasi, menyusun kerangka acuan, menetapkan kriteria, memberi skor beserta argumennya, melakukan penilaian, lalu memakai hasilnya untuk mengambil keputusan. Hasil penilaian, ia tegaskan, tidak berlaku selamanya. Pengetahuan baru tentang sebuah koleksi dapat menaikkan atau justru menurunkan nilainya.
Baca juga Ironi Dunia dalam Lirik Kasidah Nasida Ria
Pelaksananya tidak boleh satu orang. Mengikuti Russell dan Winkworth, tim Archangela mengusulkan valuasi dikerjakan tim kurator yang ditetapkan kepala museum, dengan tenaga ahli luar bila diperlukan. Held mengingatkan bahwa kerja lintas disiplin semacam itu menuntut lebih dari penguasaan bidang masing-masing; peneliti yang terlibat juga perlu keterampilan memoderasi, menengahi, mengaitkan, dan mengalihkan pengetahuan antarbidang yang bahasanya berbeda-beda.
Untuk sisi ekonominya, Archangela meminjam teknik dari valuasi aset lingkungan yang dirangkum Suparmoko: harga pasar, harga pengganti, survei kesediaan membayar, lelang, dan metode Delphi yang bersandar pada pendapat ahli. Purnawibawa menambah senarai metode valuasi ekonomi lain. Di dalam negeri, pijakan formal yang ada baru Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor Per-09/KN/2011 tentang Pedoman Penilaian Benda Seni Kriya dan Patung, yang memakai pendekatan pasar dan pendekatan biaya. Freda Matassa mendaftar manfaat yang menanti bila pekerjaan itu selesai, dari katalogisasi dan pendanaan sampai transparansi dan kemampuan menarik donatur.
Archangela tidak menutup tulisannya dengan klaim besar. Ia menyebut penelitiannya sebagai penelitian awal yang belum dapat memecahkan masalah secara langsung, dan menyerahkan kelanjutannya kepada kajian yang lebih dalam serta regulasi yang belum ada. Batasnya pun ia sebut: sampelnya dihitung dengan tingkat kesalahan 10 persen, dan sebagian besar penjawabnya berasal dari Jawa. Tujuh puluh delapan orang bukan seluruh pengelola museum di Indonesia, dan angka persentase dalam tulisannya menggambarkan kelompok itu, bukan seluruh permuseuman nasional.
Yang tersisa adalah pekerjaan yang ia mulai dengan membuka daftar 340 museum. Archangela belum menilai satu koleksi pun. Ia baru menghitung berapa banyak orang yang belum menghitung, dan menaruh angka itu di tempat yang bisa dibaca orang lain.
