Cekricek.id — Kementerian Pendidikan Thailand menyiapkan kebijakan nol toleransi terhadap perundungan di sekolah menyusul penembakan yang menewaskan sembilan orang di Sekolah Debsirin Nonthaburi, pinggiran Bangkok, pada 7 Agustus 2026. Dikutip dari The Straits Times, paket kebijakan itu dijadwalkan mulai berlaku pada awal November 2026 dan mencakup penguatan deteksi senjata serta mekanisme rujukan bagi murid yang dinilai berisiko.
Penembakan itu dilakukan seorang murid berusia 14 tahun yang termasuk di antara sembilan korban tewas. Sejumlah pemberitaan menyebut pelaku pernah menjadi korban perundungan, namun penyelidikan polisi masih berjalan dan belum ada kesimpulan resmi bahwa perundungan menjadi salah satu pemicunya. Paparan terhadap konten permainan daring bermuatan kekerasan dan tekanan akademik juga disebut sebagai kemungkinan penyebab lain.
Baca juga: Filipina Bahas Larangan Medsos usai Penembakan Sekolah
Survei Pemerintah Catat 65 Persen Pernah Dirundung
Otoritas Thailand sudah lama mengetahui skala persoalan ini. Sebuah survei pemerintah pada September 2025 terhadap 42.000 anak muda berusia 6 hingga 25 tahun menemukan 65 persen di antaranya pernah mengalami perundungan. Bentuk yang paling sering dilaporkan adalah ejekan terhadap nama sendiri atau terhadap orang tua dan anggota keluarga.
Sekitar 28 persen responden mengaku pernah mengalami kekerasan fisik seperti ditendang dan dipukul, sedangkan 83 persen menyebut sekolah sebagai lokasi paling sering terjadinya perundungan. Survei yang sama menunjukkan korban kerap menanggung akibat fisik maupun mental, dengan sekurang-kurangnya satu dari empat korban pernah memikirkan tindakan menyakiti diri sendiri.
Perbincangan publik soal perundungan menguat setelah penembakan tersebut, termasuk lewat unggahan warganet berisi rekaman kasus-kasus lama. Salah satu video memperlihatkan peristiwa pada 21 Juli di St Gabriel’s College, salah satu sekolah swasta paling bergengsi di Bangkok, ketika dua murid bergantian memukul dan menendang seorang anak yang lebih muda. Salah satu pelaku terlihat memegang senjata yang belakangan disebut polisi sebagai senapan airsoft.
Baca juga: Penembakan Sekolah di Zamboanga Filipina, Dua Siswa Tewas
Aranee Vivatthanaporn, dosen fakultas kriminologi dan administrasi peradilan Universitas Rangsit, menilai sorotan yang meningkat belum tentu berarti jumlah kasusnya bertambah. “Kasus-kasus perundungan menjadi lebih terlihat karena lebih sering direkam, dibagikan melalui media sosial, dan dibawa ke perhatian publik,” katanya kepada The Straits Times.
“Sebaliknya, hal itu bisa mencerminkan dua hal sekaligus: masalah ini memang masih meluas, dan keterbukaan serta visibilitas publik atas kasus perundungan makin besar di era digital,” ujar Aranee.
Budaya Kreng Jai Membuat Korban Memilih Diam
Prieo To-uam, konselor lepas yang sudah empat tahun menangani klien remaja, menyatakan jumlah remaja yang mencari bantuan meningkat dalam setahun terakhir. “Perundungan sangat lazim dalam kasus-kasus yang saya tangani. Hampir setiap remaja yang saya dampingi menyebutkannya, baik mereka yang bersekolah di sekolah lokal Thailand maupun sekolah internasional,” katanya.
Baca juga: Narsisme: Antara Keinginan Menjadi Terkenal dan Rasa Rendah Diri
Menurut Prieo, banyak orang Thailand menganut konsep budaya kreng jai atau sikap sungkan yang berlebihan, sehingga sebagian korban memilih tidak melaporkan perundungan yang dialaminya. “Ekspektasi sosial yang mengutamakan kesopanan, sikap hormat, dan keharmonisan sosial kerap menekan anak muda untuk memendam emosi negatif,” ujarnya.
“Pemendaman itu mencegah pengungkapan dini atas tekanan batin, sehingga krisis psikologis yang tidak tertangani terus menumpuk sampai akhirnya meledak secara tiba-tiba,” kata Prieo.
Chinun Boonroungrut, dosen departemen psikologi dan bimbingan Universitas Silpakorn, menyebut perundungan dapat memicu depresi, kemarahan, dan rasa terzalimi yang menumpuk. Ia menegaskan perundungan pada masa remaja tidak selalu berujung pada kekerasan ekstrem atau penembakan di sekolah.
Kebijakan Baru Diuji Setelah Diumumkan
Selain kebijakan nol toleransi, Kementerian Pendidikan Thailand berupaya mendorong pengesahan undang-undang baru bernama Student and School Safety Act. Aturan itu antara lain akan mengatur pemantauan kesehatan mental bagi mereka yang terdampak serta penapisan gangguan stres pascatrauma.
“Ujian yang sebenarnya baru datang setelah kebijakan itu diumumkan,” kata Chinun. “Keberhasilannya bergantung pada apakah sekolah memperoleh sumber daya yang memadai, tenaga terlatih, jaringan rujukan yang efektif, mekanisme pemantauan yang jelas, serta dukungan berkelanjutan dari sektor pendidikan maupun kesehatan.”
Aranee mengusulkan setiap sekolah membentuk program antiperundungan permanen untuk mengidentifikasi, melakukan intervensi, dan memantau kasus. Komite khusus yang terdiri atas pengelola sekolah, guru, dan orang tua, kata dia, perlu diberi kewenangan menyusun kebijakan sekaligus menjalankan langkah pencegahan dan perbaikan.
“Sekolah juga harus menyediakan mekanisme pelaporan yang jelas dan mudah dijangkau, tempat murid bisa melaporkan kejadian perundungan dan meminta bantuan,” ujar Aranee. Sistem semacam itu, menurut dia, membantu memastikan murid memahami apa yang harus dilakukan ketika perundungan terjadi dan kepada siapa mereka bisa mengadu.
