- Pembiayaan angin lepas pantai Afrika Selatan membutuhkan dukungan dana publik dan pembiayaan lunak pada tahap awal.
- Bank Dunia merekomendasikan putaran lelang khusus angin lepas pantai dimasukkan ke program REIPPPP.
- Komitmen pendanaan JETP bagi Indonesia mencapai 21,6 miliar dolar AS.
Cekricek.id — Pembiayaan angin lepas pantai di Afrika Selatan membutuhkan dukungan dana publik dan pembiayaan lunak pada tahap awal. Proyek di pasar baru menghadapi banyak ketidakpastian yang menaikkan biaya.
Melansir laporan A Strategic Framework for Offshore Wind Development in South Africa yang diterbitkan Bank Dunia pada September 2026, tantangan terbesar kelayakan proyek adalah belum adanya target dan kerangka regulasi yang jelas. Tantangan lain adalah belum tersedianya jalur penjualan listrik yang sesuai. Data kecepatan angin yang rinci dan berkualitas juga belum ada. Kemampuan jaringan listrik menampung energi terbarukan skala besar pun masih terbatas.
Dana publik dan pembiayaan lunak disebut dapat meningkatkan daya tarik pasar bagi pengembang. Pembiayaan lunak bisa menekan biaya sektor publik, misalnya sambungan ke jaringan. Bagi swasta, pembiayaan campuran dapat menurunkan biaya modal.
Laporan itu memprioritaskan dana publik dalam pembiayaan angin lepas pantai untuk kampanye pengukuran angin dengan LiDAR sebagai langkah cepat. Dana publik juga dinilai penting untuk peningkatan pelabuhan bagi turbin terapung. Investasi terarah pada rantai pasok lokal disebut dapat menurunkan biaya dan menarik investasi swasta.
Baca juga Indonesia-Jerman perkuat investasi EBT dan jaringan listrik
Pembiayaan Angin Lepas Pantai Lewat Kontrak Jual Beli Listrik
Perjanjian jual beli listrik (PPA) dinilai sebagai mekanisme pengadaan paling layak untuk semua skenario. Program lelang pembangkit swasta REIPPPP saat ini belum mencakup angin lepas pantai. Bank Dunia merekomendasikan putaran lelang khusus angin lepas pantai dimasukkan ke REIPPPP, selaras dengan target yang ditetapkan.
Mekanisme kontrak selisih harga (contract for difference) bisa dipertimbangkan setelah pasar listrik grosir lebih kompetitif. Pemerintah juga disarankan merancang dan menguji mekanisme pengadaan baru pada pertengahan 2030-an. Proyek pertama sendiri diperkirakan baru beroperasi pada 2035.
Satu Kahkonen, Direktur Divisi Bank Dunia untuk Afrika Selatan, menyatakan dukungan lembaganya dalam kata pengantar. “Grup Bank Dunia, bersama para mitra, siap mendukung Afrika Selatan menavigasi perjalanan transformatif ini,” tulis Kahkonen.
Baca juga KLH kawal registrasi karbon dan RUU Perubahan Iklim
JETP Indonesia Berkomitmen 21,6 Miliar Dolar AS
Kementerian ESDM dalam keterangan tertulis, Selasa (21/11/2023), mencatat komitmen pendanaan Kemitraan Transisi Energi Berkeadilan (JETP) bagi Indonesia mencapai 21,6 miliar dolar AS. Sebanyak 11,6 miliar dolar AS berasal dari dana publik negara-negara International Partners Group. Sisanya 10 miliar dolar AS berasal dari bank internasional yang tergabung dalam GFANZ.
Dokumen rencana investasi JETP (CIPP) menargetkan porsi energi terbarukan 44 persen pada 2030. Dokumen itu juga menetapkan emisi nol bersih sektor ketenagalistrikan pada 2050.
Menteri ESDM saat itu, Arifin Tasrif, menyebut target tersebut bergantung pada dukungan mitra. “Target-target JETP ini merupakan target kondisional yang hanya bisa dicapai melalui kerja sama teknis dan pendanaan para pihak,” ujar Arifin. Ia juga menekankan prioritas jaringan. “Karena tanpa transmisi, tidak ada transisi,” imbuhnya.
Baca juga Permintaan batu bara dunia 2026 rekor 8,94 miliar ton
