- Ribuan warga Tunisia berunjuk rasa di Tunis menentang Presiden Kais Saied dan memburuknya kondisi hidup.
- Aksi yang dipimpin serikat buruh UGTT itu menjadi protes terbesar terhadap Saied dalam beberapa tahun.
- Pemimpin UGTT Salah Eddine Salmi menyatakan diam tidak lagi bisa diterima.
Cekricek.id — Ribuan warga Tunisia berunjuk rasa di ibu kota Tunis pada Sabtu (17/10/2026) menentang Presiden Kais Saied, memburuknya kondisi hidup, dan pembatasan kebebasan politik, dalam protes Tunisia terbesar terhadap Saied dalam beberapa tahun.
Aksi itu dipimpin Persatuan Umum Buruh Tunisia (UGTT), federasi serikat pekerja yang berpengaruh, bersama partai oposisi dan organisasi masyarakat sipil, sebagaimana diberitakan Al Jazeera, Sabtu (17/10/2026). Kantor berita AFP melaporkan lebih dari 3.000 orang ikut berbaris, meski jumlah itu tidak dapat dikonfirmasi secara independen.
Para demonstran berkumpul di Jalan Habib Bourguiba di pusat Tunis, sementara ratusan polisi dikerahkan dan sejumlah jalan di sekitarnya ditutup. Massa terdiri atas pengacara, dokter, wartawan, penganggur, aktivis, dan anggota partai dari berbagai haluan politik. Mereka menuntut pembebasan para pengkritik pemerintah yang ditahan dan diakhirinya pembatasan hak serikat pekerja.
Poster bertuliskan “Tidak ada demokrasi tanpa kebebasan” dan “Tidak ada martabat dengan kemiskinan” mencerminkan keluhan politik dan ekonomi para demonstran.
Dalam orasinya, pemimpin UGTT Salah Eddine Salmi mengkritik pemusatan kekuasaan politik di tangan presiden dan menyatakan “diam tidak akan lagi bisa diterima”.
Demonstran Yassine Gharseli datang dari Sfax, sekitar 250 kilometer di selatan Tunis, karena kecewa dengan gangguan layanan dasar yang terus berulang. “Saya datang dari Sfax untuk membela kebebasan saya,” katanya kepada kantor berita Reuters.
Tunisia bergulat dengan kesulitan ekonomi berkepanjangan, layanan publik yang memburuk, pemadaman air dan listrik berulang, serta kekurangan obat. Bulan lalu, pekerja angkutan bahan bakar menggelar mogok dua hari soal upah dan kondisi kerja. Saied membekukan parlemen pada 2021 dan konstitusi baru pada 2022 memperbesar kekuasaan presiden.
