Vaksin HPV Baru Menjangkau Satu dari Lima Siswa Chiang Mai

Dua puluh tahun lalu dunia mendapat senjata baru melawan kanker serviks, yakni vaksin yang mencegah infeksi human papillomavirus atau HPV, dan sejak itu Organisasi Kesehatan Dunia menyusun target yang kian ambisius. Pada 2030, sembilan dari sepuluh anak perempuan usia 9 sampai 15 tahun di seluruh dunia diharapkan sudah divaksin penuh. Lalu pandemi COVID-19 datang, sekolah ditutup, dan di banyak negara jarum suntik untuk remaja berhenti bergerak selama dua sampai tiga tahun.

Apa yang tersisa setelah jeda itu menjadi pertanyaan Napat Likkasittipan dan Prapaporn Suprasert, dua peneliti onkologi ginekologi dari Chiang Mai University, Thailand. Mereka menuliskan jawabannya dalam Rate of human papillomavirus vaccination and knowledge of human papillomavirus literacy in secondary school students from Northern Thailand: post COVID-19 era, terbit di BMC Public Health volume 26 nomor artikel 2338, tahun 2026. Naskah aslinya berbahasa Inggris.

Jawabannya tidak menggembirakan. Dari 600 siswa kelas 7 sampai 12 di enam sekolah kota Chiang Mai yang disurvei pada pertengahan 2023, hanya 120 orang atau satu dari lima yang mengaku sudah pernah divaksin HPV. Dari yang sudah divaksin itu pun, baru 58,3 persen yang menuntaskan seluruh dosis, sementara 32,5 persen lainnya tidak tahu apakah seri vaksin mereka sudah lengkap atau belum.

Dari Cervarix 2006 sampai target WHO 2030

Rantai ceritanya bermula pada 2006, ketika vaksin bivalen Cervarix pertama kali dipakai, disusul Gardasil kuadrivalen pada 2009 dan Gardasil 9 pada 2014. Alasannya jelas dalam naskah Likkasittipan dan Suprasert, karena infeksi persisten HPV risiko tinggi bertanggung jawab atas sekitar 95 persen kanker serviks dan berkaitan dengan 70 persen kanker orofaring. Diperkirakan tiga perempat orang yang aktif secara seksual akan terinfeksi HPV pada suatu titik dalam hidupnya.

Namun target WHO itu, menurut data Bruni dan kawan-kawan yang dikutip naskah ini, masih jauh dari kenyataan. Sampai 2019 baru 107 dari 194 negara anggota WHO yang memasukkan vaksin HPV ke program nasional, dan di antara mereka hanya lima negara atau 6 persen yang mencapai cakupan dosis akhir di atas 90 persen. Sebanyak 35 negara, atau 40 persen, bertahan di cakupan 50 persen ke bawah, dan secara global cakupan dosis akhir 2019 diperkirakan hanya 15 persen.

Thailand masuk ke dalam rantai itu pada 2017, ketika vaksin HPV dimasukkan ke Expanded Program on Immunization dan diberikan gratis lewat sekolah kepada anak perempuan kelas 5 berusia 9 sampai 10 tahun. Program ini, catat kedua peneliti, hanya menyasar anak perempuan kelas 5 dan pelaksanaannya tidak konsisten di beberapa tahun. Pandemi kemudian menghentikannya sama sekali pada 2019 sampai 2021, dan program baru berjalan lagi pada 2023.

Juntasopeepun 2012: literasi Thailand sudah sedang sebelum pandemi

Yang dulu diketahui tentang Thailand berasal dari studi Juntasopeepun dan kawan-kawan pada 2012, yang menemukan literasi HPV di kalangan mahasiswi Thailand hanya berada di tingkat sedang, jauh sebelum ada pandemi. Likkasittipan dan Suprasert berangkat dari titik itu dengan dugaan bahwa jeda program sekolah bukan hanya memangkas cakupan, tetapi juga melemahkan kesadaran dan kepercayaan publik pada vaksin karena kegiatan edukasi ikut terhenti.

Survei mereka memakai 31 butir pernyataan berskala lima tingkat, dan hasil keseluruhannya menempatkan siswa Chiang Mai persis di tingkat sedang, dengan skor rata-rata antara 2,50 dan 3,49. Artinya, satu dekade setelah temuan Juntasopeepun, pengetahuan remaja Thailand tentang HPV belum beranjak naik, meski vaksinnya sudah lima tahun menjadi program nasional. Karena itu kedua peneliti menyebut hasil mereka sebagai penegasan, bukan kejutan.

Perbedaannya baru terlihat ketika siswa dipilah berdasarkan status vaksin. Mereka yang sudah divaksin memberi skor 4,45 pada pernyataan bahwa HPV menyebabkan kanker serviks, dibanding 4,03 pada yang belum, dan 4,30 dibanding 3,75 pada pernyataan bahwa vaksin HPV aman. Sebaliknya, siswa yang belum divaksin lebih setuju bahwa vaksin tidak perlu, skor 2,17 melawan 1,64, dan lebih mengaku tidak tahu kebijakan vaksin nasional, 3,68 melawan 3,21.

Baca juga Ketika Kepercayaan pada Dokter Dalam Negeri Retak

Siapa yang divaksin dan siapa yang tidak

Profil 120 siswa yang divaksin menjelaskan dari mana angka itu datang. Sebanyak 113 orang atau 94,2 persen di antaranya perempuan, dan 55,8 persen menyebut kebijakan pemerintah sebagai alasan divaksin, disusul kemauan orang tua 30 persen, keinginan sendiri 8,3 persen, dan saran tenaga medis 5,8 persen. Median usia dosis pertama 12 tahun, dan 84,2 persen tidak tahu merek vaksin yang disuntikkan ke tubuh mereka.

Faktor lain yang membedakan adalah kelas dan keluarga. Siswa kelas 10 sampai 12 mengisi 64,2 persen kelompok yang divaksin, dibanding 46,5 persen pada yang belum. Orang tua yang bekerja di bidang medis juga lebih sering ditemukan pada kelompok divaksin, 21,7 persen melawan 12,9 persen, dan median pendapatan orang tua mereka 50.000 baht per bulan, dibanding 40.000 baht pada kelompok yang belum divaksin. Jenis sekolah, negeri atau swasta, sama sekali tidak berpengaruh.

Yang paling mencolok bagi kedua peneliti adalah jumlah laki-laki. “Dalam studi ini, hanya 7 dari 316 siswa laki-laki yang melaporkan pernah menerima vaksin HPV. Karena itu, kebijakan netral gender belum diadopsi secara luas di Thailand,” tulis Likkasittipan dan Suprasert dalam naskah berbahasa Inggris itu. Padahal Perhimpunan Penyakit Infeksi Anak Thailand sudah menganjurkan dua dosis untuk anak laki-laki dan perempuan usia 9 sampai 15 tahun, meski sifatnya sukarela.

Rao di Malaysia, Abouelella di Amerika Serikat: pandemi tidak bekerja searah

Di sinilah temuan Chiang Mai menempati posisinya di antara riset lain yang disebut naskah. Rao dan kawan-kawan pada 2022 melaporkan nasib program HPV nasional Malaysia, yang sejak 2010 menyasar siswi usia 13 tahun dan berjalan mulus sampai pandemi tiba. Penutupan sekolah pada 2020 dan 2021 membuat sekitar 225.000 siswa sasaran terlewat atau menerima dosis tidak lengkap, sebuah pola yang serupa dengan jeda program Thailand.

Namun Abouelella dan kawan-kawan dari Amerika Serikat menemukan arah sebaliknya. Membandingkan 2019 dan 2020, mereka mencatat inisiasi vaksin HPV remaja justru naik 3,6 persen, dari 18.788 atau 71,5 persen menjadi 20.162 atau 75,1 persen, dan penyelesaian seri naik dari 54,2 menjadi 58,6 persen. Anehnya, remaja kulit putih Hispanik dan yang berasal dari keluarga berpendapatan tinggi punya angka vaksinasi lebih rendah.

Penjelasan Abouelella, sebagaimana dikutip Likkasittipan dan Suprasert, adalah bahwa keluarga berstatus sosial ekonomi lebih tinggi “memiliki kapasitas lebih besar untuk menjaga jarak sosial dan karena itu lebih kecil kemungkinannya mencari vaksinasi.” Di Chiang Mai justru sebaliknya, keluarga berpendapatan lebih tinggi lebih banyak ditemukan pada kelompok yang divaksin. Naskah tidak menjelaskan mengapa dua temuan itu bertolak belakang, dan hanya menyandingkannya.

Suryadevara sampai Sukrong: pengetahuan yang tetap rendah di mana-mana

Rantai berikutnya menyangkut literasi, dan di sini Chiang Mai tidak sendirian. Suryadevara dan kawan-kawan pada 2016 mensurvei 415 siswa SMA, 252 mahasiswa, dan 222 mahasiswa profesi kesehatan di Amerika Serikat, lalu menemukan kelompok terakhir paling paham HPV. Likkasittipan dan Suprasert mengakui studi mereka hanya menjangkau siswa sekolah menengah, sehingga tidak bisa membandingkan antarjenjang, tetapi skor sedang di Chiang Mai sejalan dengan skor rendah siswa SMA Amerika itu.

Dua studi lain menguatkan pola itu. Zhang dan kawan-kawan di China mensurvei 800 mahasiswa dari empat universitas dan mendapati hanya 46,7 persen yang berpengetahuan baik tentang pencegahan kanker serviks dan vaksin HPV. Lebih dekat lagi, Sukrong dan kawan-kawan pada 2024 menguji 198 mahasiswa kedokteran tahun akhir Universitas Chulalongkorn, Thailand, dan 70 persen di antaranya menjawab benar kurang dari 60 persen pertanyaan.

Kalau calon dokter pun begitu, kedua peneliti Chiang Mai tidak lagi kaget dengan remajanya. “Temuan-temuan ini menunjukkan bahwa pengetahuan tentang infeksi HPV dan vaksinasi masih tidak memadai dan harus diperkuat,” tulis mereka. Satu-satunya tanda harapan dalam data mereka adalah kesepakatan hampir semua siswa bahwa vaksin HPV seharusnya gratis, dengan skor 4,36, tertinggi kedua dari 31 butir setelah pernyataan bahwa vaksin penting bagi kesehatan perempuan.

Baca juga Seperenam Ruang Kuliah di Batam Diramal Kosong Terus

Mavundza 2021 dan apa yang menurut naskah bisa dilakukan

Untuk langkah selanjutnya, naskah bersandar pada tinjauan sistematis Mavundza dan kawan-kawan pada 2021 atas 35 studi, sebagian besar dari Amerika Serikat. Strategi yang terbukti menaikkan cakupan antara lain edukasi naratif, jangkauan disertai pengingat, insentif finansial yang digabung pengingat, intervensi motivasi singkat, dorongan dari penyedia layanan, serta intervensi multikomponen. Likkasittipan dan Suprasert menambahkan tiga prioritas untuk Thailand, yakni vaksinasi susulan bagi angkatan yang terlewat, pelibatan orang tua, dan guru sebagai penyampai informasi.

Mereka juga menaruh optimisme pada waktu. Saat survei berjalan, banyak sekolah sudah kembali menjalankan jadwal imunisasi, termasuk vaksin HPV untuk siswi kelas 5, sehingga angka vaksinasi diharapkan naik dalam waktu dekat. Di ujung naskah, mereka mencatat laporan WHO bahwa Thailand tengah menjajaki strategi dosis tunggal vaksin 9-valen, sebuah penyederhanaan jadwal yang menurut mereka justru membuat literasi remaja semakin penting untuk dijaga.

Keterbatasan studi ini diakui sendiri oleh penulisnya. Status vaksin sepenuhnya berdasarkan pengakuan siswa tanpa dicocokkan dengan catatan resmi, meski siswa dianjurkan bertanya kepada orang tua atau guru. Jumlah siswa yang diundang tidak tercatat karena pengacakan diserahkan kepada guru, dan enam sekolah di satu provinsi, tulis mereka, “dapat membatasi generalisasi temuan ke populasi siswa sekolah menengah yang lebih luas di Thailand.”

Baca juga Anggaran Gender Kota Padang Naik, Isinya Masih Formalitas

Angka yang tidak sejalan di dalam naskah

Pembaca yang teliti akan menemukan beberapa angka yang saling bertabrakan. Abstrak menyebut 21,5 persen siswa divaksin, sedangkan bagian hasil dan pembahasan menulis 20 persen, dan 120 dari 600 memang 20 persen tepat. Angka 21,5 persen sebenarnya milik baris lain di tabel demografi, yaitu 129 siswa yang pernah disarankan untuk divaksin. Abstrak juga menulis 92,2 persen siswa yang divaksin adalah perempuan, sementara dua tabel menyebut 113 dari 120, atau 94,2 persen.

Periode survei ditulis Juli sampai Agustus 2023 di abstrak, tetapi Juni sampai Agustus di bagian metode, dengan peserta pertama direkrut 1 Juni. Bagian implikasi menyebut pedoman nasional menganjurkan dua dosis untuk anak perempuan usia 11 sampai 12 tahun, padahal bagian latar menyebut anjuran untuk laki-laki dan perempuan usia 9 sampai 15 tahun. Di daftar pustaka, rujukan Bruni dan rujukan Rao memakai DOI yang persis sama, yang formatnya tidak cocok dengan kedua jurnal itu.

Mata rantai yang disumbangkan Likkasittipan dan Suprasert adalah satu potret kecil dari kota besar di utara Thailand pada tahun pertama program dijalankan kembali. Angka satu dari lima siswa yang divaksin dan literasi yang tetap sedang sejak 2012 menempatkan Thailand di barisan negara yang, menurut data yang mereka kutip, masih jauh dari target 90 persen pada 2030. Studi lanjutan di banyak provinsi, yang mereka usulkan sendiri, akan menentukan apakah Chiang Mai perkecualian atau cermin.