- Amerika Serikat mencabut sanksi terhadap Eritrea yang dijatuhkan pemerintahan Biden pada 2021.
- Departemen Keuangan AS menyebut keadaan darurat nasional yang mendasari sanksi itu telah kedaluwarsa.
- Menteri Informasi Eritrea Yemane Gebremeskel menyambut baik langkah pemerintahan Trump.
- Konflik Tigray yang melatari sanksi menewaskan sedikitnya 600.000 orang dan memicu krisis kemanusiaan besar.
Cekricek.id — Amerika Serikat mencabut sanksi terhadap Eritrea, dengan Departemen Luar Negeri menyebut Presiden Donald Trump memilih tidak memperpanjang aturan 2021 yang menyasar negara di Laut Merah strategis itu, demi “memajukan kepentingan regional AS”.
Lokasi Eritrea di Tanduk Afrika bisa menjadi kunci di tengah perang AS-Israel melawan Iran yang berlanjut, sebagaimana diberitakan Al Jazeera, Jumat (19/9/2026), mengingat Laut Merah telah menjadi jalur pengiriman minyak penting seiring blokade di Selat Hormuz. Namun pelayaran lewat selat Bab al-Mandeb juga menghadapi tekanan meningkat akibat kemajuan Houthi di Yaman melawan pasukan pemerintah yang diakui secara internasional.
Sanksi Era Biden Dicabut Trump
Pemerintahan mantan Presiden AS Joe Biden menjatuhkan sanksi itu pada November 2021, menyasar pasukan Eritrea dan partai Presiden Isaias Afwerki, Front Rakyat untuk Demokrasi dan Keadilan, serta pihak lain di negara tersebut. Pasukan Eritrea dituduh melakukan berbagai kekejaman selama konflik di wilayah Tigray, Etiopia, saat mereka mendukung angkatan bersenjata federal Etiopia. Perang itu berakhir pada akhir 2022 dengan penandatanganan kesepakatan damai antara Addis Ababa dan pemberontak Tigray.
Sanksi AS itu diperpanjang setiap tahun lewat deklarasi presiden soal “keadaan darurat nasional”, termasuk tahun lalu di bawah pemerintahan Trump. Namun pada Jumat, Departemen Keuangan AS mempublikasikan pemberitahuan yang menyebut keadaan darurat nasional itu telah “kedaluwarsa”.
Eritrea Sambut Pencabutan Sanksi
Eritrea menyambut pencabutan sanksi tersebut, dengan menyebutnya telah menyebabkan kerugian yang tidak terhitung bagi negara itu. “Sanksi sepihak yang dijatuhkan pemerintahan Biden lima tahun lalu tidak dibenarkan oleh ukuran apa pun… Dalam hal ini, kami menyambut baik langkah dan upaya perbaikan oleh pemerintahan Trump,” kata Menteri Informasi Eritrea Yemane Gebremeskel kepada kantor berita Reuters.
Konflik di Tigray menewaskan sedikitnya 600.000 orang dan memicu krisis kemanusiaan besar, dengan beberapa ratus ribu orang masih mengungsi. Juru bicara Departemen Luar Negeri AS mengatakan kepada kantor berita AFP bahwa meski implementasi kesepakatan damai oleh kedua pihak “tidak merata”, AS menilai “sudah waktunya menyesuaikan kebijakan luar negeri kami dengan realitas saat ini dan bekerja sama dengan kedua negara untuk memajukan kepentingan AS”.
Ketegangan di jalur pelayaran kawasan turut menjadi sorotan setelah serangan terhadap kapal kargo di Bab al-Mandeb, sementara otoritas Yaman menyebut era serangan tanpa konsekuensi tersebut harus berakhir. Kebijakan sanksi AS terhadap sejumlah pihak di kawasan turut menjadi perhatian setelah langkah serupa yang sebelumnya diambil Washington.
