Banyak SD di Uasin Gishu Kenya Tak Sediakan Sabun dan Ruang Ganti

Pada 2020, Kementerian Pendidikan Kenya menerbitkan pedoman protokol kesehatan untuk membuka kembali sekolah di tengah pandemi COVID-19. Sesudah pedoman itu berjalan, menurut sebuah studi baru, kebutuhan untuk menilai layanan air, sanitasi, dan kebersihan di sekolah menjadi mendesak. Data setingkat county dari Kenya, tulis para penelitinya, masih langka.

Studi itu ditulis Gladys Chepkorir Seroney dan Gugu Gladness Mchunu dari Fakultas Ilmu Kesehatan, Durban University of Technology, Afrika Selatan, bersama Ng’wena A.G. Magak dari Fakultas Kedokteran, Maseno University, Kenya. Judulnya Assessment of water, sanitation and hygiene interventions in primary schools: a case study of Uasin Gishu County, Kenya. Makalah itu terbit di jurnal BMC Public Health volume 26 tahun 2026.

Uasin Gishu terletak di kawasan Rift Valley dan memiliki 498 sekolah dasar terdaftar di enam sub-county. Tim Seroney mendatangi 51 di antaranya, 24 di desa dan 27 di kota. Sepuluh sekolah swasta dan 41 negeri. Yang ditanyai kepala sekolah atau wakilnya, lalu kondisi fasilitas diperiksa langsung dengan daftar periksa.

Begini simpulan mereka. “Layanan air, sanitasi, dan kebersihan di sekolah dasar di County Uasin Gishu tidak memadai dan tidak merata, dengan kesenjangan mencolok pada akses yang inklusif, kebersihan toilet, ketersediaan sabun, dan prasarana pengelolaan kebersihan menstruasi,” tulis Seroney, Mchunu, dan Magak dalam bagian simpulan, sebagaimana diterjemahkan dari bahasa Inggris.

Saat Pendataan, Air Datang dari Pipa, Sumur, dan Hujan

Ukuran sekolahnya beragam. Rata-rata satu sekolah menampung 586 murid, dengan rentang dari 106 sampai 2.256 murid. Sekolah negeri di kota rata-rata berisi 852 murid, sedangkan sekolah negeri di desa 369 murid. Murid termuda rata-rata berusia lima tahun. Murid tertua rata-rata berusia 15 sampai 17 tahun. Tiap sekolah rata-rata punya 24 guru dan tujuh staf nonguru, dengan jumlah staf lebih banyak di kota daripada di desa.

Airnya datang dari beberapa sumber sekaligus. Sebanyak 61 persen sekolah memakai air pipa, 49 persen sumur terlindung, dan 24 persen menampung air hujan. Sebanyak 3,9 persen bergantung pada kiriman truk tangki. Karena satu sekolah bisa memakai lebih dari satu sumber, persentase itu tidak saling meniadakan.

Tidak satu sekolah pun memakai air permukaan atau mata air yang tidak terlindung. Sebanyak 98 persen sekolah menyimpan air di tangki plastik, sebagian juga di wadah jinjing. Sekolah swasta punya titik air minum lebih banyak, dengan median delapan titik, sementara sekolah negeri median empat titik.

Menurut laporan sekolah, sumbernya terlindung. Sebanyak 98 persen sekolah melaporkan sumber terlindung dan 90 persen punya keran yang mengalir. Namun, 28 persen mencatat keran bocor, dan kerumunan di titik air terlihat di 37,3 persen sekolah, tanda titik airnya kurang. Murid penyandang disabilitas menghadapi hambatan sendiri. Di 73 persen sekolah, prasarana air bagi mereka tidak memadai. Hambatannya berupa jarak, medan, dan keran atau pompa yang sulit dipakai.

Baca juga 24 dari 27 Depot Air Isi Ulang Padang Tercemar

Dalam Setahun Terakhir, Hanya Sebagian Air yang Diuji

Sebanyak 58 persen sekolah menyebut penyedia luar sebagai sumber utama air minumnya. Sebanyak 41 persen mengandalkan sistem milik sekolah sendiri. Secara keseluruhan, 84 persen sekolah melaporkan pasokan yang berfungsi dan mencukupi, meski 8 persen sekolah negeri melaporkan kekurangan. Uji mutu air masih terbatas. Sebanyak 22 persen sekolah belum pernah menguji airnya di lokasi. Hampir separuh, 48 persen, menguji dalam setahun terakhir, sedangkan 14 persen terakhir menguji lebih dari dua tahun sebelumnya.

Hasil ujinya sebagian besar memenuhi syarat. Di antara sekolah yang airnya diuji, 81,6 persen melaporkan hasil yang memenuhi syarat. Klorinasi menjadi cara pengolahan utama di 94 persen sekolah, dan segelintir sekolah memakai saringan atau merebus air.

Klorin pun menyisakan ragu. Dalam diskusi kelompok, seorang guru bercerita bahwa sekolahnya memasukkan tablet ke air minum. Ia tidak yakin takarannya sudah tepat atau kurang, sehingga tidak yakin pula air itu benar-benar bersih, karena para guru tidak mendapat panduan soal takaran.

Dalam Hitungan Bulan, Jamban Sudah Penuh

Setiap sekolah memisahkan toilet murid laki-laki dan perempuan. Sebanyak 98 persen juga memisahkan toilet staf dari toilet murid. Median bilik toilet murid adalah 18 bilik, dengan rentang antarkuartil 14 sampai 22. Sekolah swasta punya median 20 bilik, sekolah negeri 16 bilik. Jamban cubluk menjadi jenis toilet terbanyak, dipakai di 69 persen sekolah. Hanya sedikit sekolah yang memiliki toilet siram, tersambung ke tangki septik atau saluran pembuangan.

Jamban cubluk membawa soal waktu. Seorang guru dalam diskusi kelompok menyebut murid sekolahnya banyak sehingga jamban sudah penuh hanya dalam beberapa bulan. Itu, katanya, kekhawatiran terbesar mereka. Saat data dikumpulkan, 19,6 persen sekolah punya masalah fungsi toilet yang belum terselesaikan. Semuanya sekolah negeri. Sebanyak 61 persen sekolah menempatkan toilet di luar gedung, tetapi masih di dalam kompleks sekolah.

Kebersihannya belum memadai. Sebanyak 74 persen toilet tidak bersih, dengan tinja, urine, dan bau yang sering dijumpai. Hanya 27 persen toilet yang bersih. Jadwal pembersihan juga berbeda. Di 58,8 persen sekolah, toilet dibersihkan sekali sehari. Sekolah swasta membersihkannya dua kali sehari atau sesuai kebutuhan, dan secara umum menunjukkan pengoperasian serta pemeliharaan yang lebih baik daripada sekolah negeri.

Di kota, toilet terasa kurang. Para guru menyebut sekolah kota punya lebih banyak murid, sehingga jamban tidak memadai dan anak-anak selalu antre. Beberapa sekolah sudah membangun ramp, dan seorang guru menyebut toilet khusus di sekolahnya hanya tersedia untuk anak perempuan, tidak untuk anak laki-laki.

Penyesuaian bagi murid disabilitas tercatat di sebagian sekolah. Pintu masuk diperlebar di 47 persen sekolah. Ruang dalam toilet diperluas di 31 persen sekolah, dan gagang pintu disesuaikan di 24 persen sekolah.

Setiap Hari, Keran Tersedia tetapi Sabun Tidak

Sebanyak 71 persen sekolah punya air mengalir untuk cuci tangan. Di 63 persen sekolah, air cuci tangan ditampung di wadah plastik berkeran. Kendalanya beragam. Keran rusak atau hilang ditemukan di 27 persen sekolah, kekurangan air dilaporkan 22 persen sekolah, dan masalah saluran pembuangan di 10 persen sekolah. Ada pula wastafel yang tersumbat atau rusak.

Baca juga Cuci Tangan di Panti Asuhan: Skor Awal Paling Rendah

Lalu soal sabun. Sebanyak 59 persen sekolah tidak menyediakan sabun di titik cuci tangan. Promosi kebersihan juga tipis. Seroney dan rekan mencatat pengingat dan poster cuci tangan di titik-titik penting masih minim. Pelatihan guru tentang promosi kebersihan pun minim.

Setiap Bulan, Pembalut Ada tetapi Ruang Ganti Tidak

Pendidikan tentang pengelolaan kebersihan menstruasi dilaporkan ada di semua sekolah. Pembalut tersedia di banyak sekolah, sering kali atas permintaan siswi. Prasarananya tertinggal. Hanya 22 persen sekolah punya ruang ganti, dan hanya 25 persen punya fasilitas pembuangan pembalut.

Seorang guru menceritakan bahwa siswi di sekolahnya mendapat pembalut setiap bulan dan diajari cara memakainya. Sesudah dipakai, pembalut dibuang ke tempat sampah lalu ke jamban. Para guru melaporkan siswi kerap membuang pembalut bekas ke toilet, bukan ke tempat sampah khusus. Guru lain menyebut siswi terpaksa berganti di toilet yang tidak bersih dan kadang tergenang air. Lewat diskusi itu, ia berharap pemerintah membangun ruang ganti khusus bagi anak perempuan.

Menuju Strategi 2024–2029, Dapur dan Kebijakan Sekolah

Sebanyak 94,1 persen sekolah memiliki dapur. Air mengalir tersedia di 90 persen dapur sekolah swasta dan 53 persen dapur sekolah negeri. Dua pertiga sekolah punya lantai dapur yang bisa dicuci, separuh punya meja kerja yang bisa dicuci. Median pegawai dapur adalah dua orang. Sekolah swasta punya lebih banyak pegawai dan lebih banyak sertifikat penjamah makanan yang masih berlaku. Diskusi kelompok mengungkap sebagian penjamah makanan tidak bersertifikat dan direkrut karena pengalaman, bukan pelatihan.

Baca juga Pedagang Makanan Jalanan Pune: 68,8 Persen Tak Patuh Higiene

Di tingkat aturan, 34 dari 51 sekolah atau 66,7 persen tidak memiliki salinan kebijakan WASH. Di sekolah swasta angkanya 70,0 persen, di sekolah negeri 65,9 persen. Sebanyak 29 sekolah atau 57 persen punya departemen yang bertanggung jawab atas kegiatan WASH.

Strategi WASH di sekolah Kenya 2024–2029, tulis Seroney dan rekan, menekankan perlunya setiap kompleks sekolah punya fasilitas cuci tangan, air, dan sabun yang cukup. Para peneliti merekomendasikan uji rutin mutu air minum sesuai pedoman WHO dan toilet siram yang tersambung ke tangki septik atau saluran pembuangan.

Mereka juga meminta Kementerian Pendidikan memastikan prasarana bagi anak disabilitas dan murid termuda. Pemerintah, lewat Kementerian Kesehatan, diminta mengenali hambatan pengelolaan kebersihan menstruasi di sekolah.

Para peneliti mengakui batas studinya. Hanya 51 dari 498 sekolah yang diteliti, sehingga temuannya tidak bisa digeneralisasi ke seluruh sekolah di Uasin Gishu atau county lain di Kenya. Data juga diambil pada satu titik waktu, sehingga hubungan sebab-akibat tidak bisa ditetapkan. Seroney dan rekan menyarankan penelitian lanjutan yang mengikuti sekolah dari waktu ke waktu. Hasil kesehatan murid juga perlu diukur langsung.