- BPS mencatat tingkat kemiskinan 8,07 persen per Maret 2026, sementara Bank Dunia memperkirakan 64,1 persen dengan garis negara berpendapatan menengah atas.
- Garis kemiskinan nasional Maret 2026 sebesar Rp669.235 per orang per bulan, sedangkan tolok ukur Bank Dunia untuk negara berpendapatan menengah atas US$8,30 per hari.
- Selisih besar kedua angka terutama berkaitan dengan penentuan garis kemiskinan, bukan karena kondisi kehidupan memburuk.
Cekricek.id — Tingkat kemiskinan Indonesia tercatat 8,07 persen per Maret 2026 menurut garis kemiskinan nasional Badan Pusat Statistik (BPS), sementara Bank Dunia memperkirakan 64,1 persen penduduk hidup di bawah garis kemiskinan negara berpendapatan menengah atas.
Kedua angka itu disandingkan dalam pernyataan bersama BPS dan Bank Dunia yang tertuang dalam keterangan tertulis BPS, Jumat (11/09/2026). Pernyataan bertanggal Jakarta, Kamis (10/09/2026), itu menyebut kedua lembaga memakai sumber data yang sama, yakni Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), tetapi mengukur kemiskinan dengan cara berbeda karena tujuan pengukurannya pun berbeda.
BPS mengukur kemiskinan berdasarkan biaya hidup di Indonesia. Lembaga itu menghitung pengeluaran minimum untuk kebutuhan pangan dan kebutuhan pokok lain, seperti perumahan, pakaian, dan transportasi, di 75 wilayah perkotaan dan perdesaan di setiap provinsi, lalu memperbaruinya dua kali setahun mengikuti perubahan harga. Pada Maret 2026, ambang itu sebesar Rp669.235 per orang per bulan, atau sekitar US$3,60 per hari.
Baca juga Jumlah penduduk miskin Indonesia per Maret 2025
Di sisi lain, Bank Dunia memakai garis kemiskinan internasional untuk membandingkan standar hidup antarnegara, sehingga membutuhkan standar yang sama, bukan garis yang bertumpu pada harga dan pola konsumsi tiap negara. Tolok ukurnya ada tiga: US$3,00 per hari (Rp18.465) untuk negara berpendapatan rendah, US$4,20 (Rp25.851) untuk negara berpendapatan menengah bawah, dan US$8,30 (Rp51.087) untuk negara berpendapatan menengah atas.
Ketiga tolok ukur itu disesuaikan agar jumlah uang yang sama dapat membeli kelompok barang yang sebanding di berbagai negara. Estimasi Bank Dunia juga memperhitungkan perubahan harga dari waktu ke waktu lewat Indeks Harga Konsumen (IHK), perbedaan harga antarkabupaten dan kota, serta perbedaan harga antarnegara melalui penyesuaian berbasis paritas daya beli.
Garis Kemiskinan Nasional untuk Kebijakan, Garis Internasional untuk Perbandingan
Menurut pernyataan itu, definisi kemiskinan nasional dan internasional sengaja dibuat berbeda, dan keduanya tepat untuk kegunaan masing-masing. Garis nasional ditetapkan pemerintah, bersifat khusus bagi tiap negara sesuai konteksnya, dan dipakai sebagai dasar kebijakan nasional serta pemantauan kemajuan upaya pengentasan kemiskinan.
Untuk memantau kemajuan Indonesia serta merumuskan kebijakan ekonomi dan pembangunan nasional, ukuran BPS disebut sebagai yang paling relevan. Dengan tolok ukur itu, tingkat kemiskinan turun dari 8,47 persen pada Maret 2025 menjadi 8,07 persen pada Maret 2026. BPS sendiri merilis angka kemiskinan nasional Maret 2026 tersebut pada 5 Agustus 2026.
Baca juga Penurunan kemiskinan Nusa Tenggara Barat seiring upah minimum
Untuk gambaran global, estimasi Bank Dunia tahun 2025 menempatkan 3,7 persen penduduk Indonesia dalam kemiskinan ekstrem. Angkanya menjadi 15,5 persen bila memakai garis kemiskinan negara berpendapatan menengah bawah, dan 64,1 persen bila memakai garis negara berpendapatan menengah atas.
Selisih Angka Bersumber dari Ambang, Bukan Kondisi Hidup yang Memburuk
Kedua lembaga menyebut perbedaan besar itu terutama berkaitan dengan penentuan garis kemiskinan, bukan karena kondisi kehidupan memburuk. Ketika Indonesia naik menjadi negara berpendapatan menengah atas pada 2023, Bank Dunia menaikkan ambang yang dipakainya dari US$4,20 menjadi US$8,30 per orang per hari. Ambang yang lebih tinggi membuat lebih banyak orang berada di bawahnya, tetapi hal itu tidak berarti mereka menjadi lebih miskin.
Angka US$8,30 juga mencerminkan standar hidup kelompok negara berpendapatan menengah atas yang luas, termasuk negara dengan pendapatan per kapita hingga hampir tiga kali lipat Indonesia. Karena itu, standar tersebut lebih tinggi dibandingkan standar hidup yang berlaku di Indonesia.
Perlakuan terhadap perubahan harga pun tidak sama. BPS menyesuaikan garis kemiskinannya seiring perubahan pola konsumsi dan standar hidup, sedangkan Bank Dunia menerapkan standar internasional yang tetap dan menyesuaikannya dengan inflasi. Akibatnya, kedua ukuran dapat menunjukkan tren penurunan kemiskinan yang berbeda.
Baca juga Penjelasan ekonom UGM soal selisih angka Bank Dunia dan BPS
Pada bagian akhir, pernyataan bersama itu menegaskan bahwa estimasi BPS dan Bank Dunia berangkat dari data dasar yang sama, tetapi menjawab pertanyaan yang berbeda. BPS mengukur kemiskinan dalam konteks Indonesia untuk pemantauan dan kebijakan dalam negeri, sedangkan Bank Dunia membandingkan standar hidup antarnegara. Menurut kedua lembaga, tidak ada ukuran yang lebih “benar” daripada yang lain, karena keduanya memberi perspektif yang saling melengkapi tentang upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia.
