Kemiskinan Nusa Tenggara Barat Turun Seiring Upah Minimum

Cekricek.id — Pada 2024, tingkat kemiskinan Nusa Tenggara Barat tercatat 12,91 persen. Angka itu terendah dalam tujuh tahun data yang diolah dua peneliti Universitas Negeri Semarang. Pada tahun yang sama, Kabupaten Lombok Utara masih mencatat 23,96 persen, hampir tiga kali angka Kota Mataram.

Kedua peneliti menguji empat faktor terhadap kemiskinan Nusa Tenggara Barat di 10 kabupaten dan kota selama 2018–2024. Hasilnya, upah minimum yang lebih tinggi dikaitkan dengan kemiskinan yang lebih rendah. Ketimpangan pendapatan bekerja ke arah sebaliknya, sementara pengangguran terbuka dan lama sekolah tidak signifikan.

Penelitian itu ditulis Intania Puspita Loka dan Silvia Margaret dari Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Semarang. Judulnya Structural Determinants of Regional Poverty in West Nusa Tenggara. Artikel itu terbit di Signifikan: Jurnal Ilmu Ekonomi Volume 15 Nomor 1 tahun 2026, halaman 269–282.

Naskahnya diterima 31 Januari 2026. Revisi masuk 26 Februari 2026, naskah disetujui 2 Maret 2026, lalu terbit daring pada April 2026. Seluruh data berasal dari Badan Pusat Statistik dan basis data resmi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Data itu diolah dengan perangkat EViews 13.

2018–2019: Kemiskinan di Atas 14 Persen

Pada 2018, jumlah penduduk miskin Nusa Tenggara Barat 737,46 ribu jiwa, atau 14,75 persen. Setahun kemudian angkanya turun tipis menjadi 735,96 ribu jiwa, atau 14,56 persen. Pada 2018 pula, Lombok Utara mencatat 28,83 persen, tertinggi di provinsi itu, sedangkan Kota Mataram 8,96 persen.

Pada 2019, Lombok Utara justru naik ke 29,03 persen. Wilayah lain bergerak turun tipis. Lombok Timur bergeser dari 16,55 persen ke 16,15 persen. Kabupaten Bima turun dari 14,84 persen ke 14,76 persen, dan Lombok Barat dari 15,20 persen ke 15,17 persen. Pada tahun yang sama, Lombok Tengah mencatat 13,63 persen dan Sumbawa 13,90 persen. Dompu berada di 12,25 persen, Sumbawa Barat 14,00 persen, dan Kota Bima 8,60 persen. Penulis menyebut kemiskinan Nusa Tenggara Barat berada di atas rata-rata nasional selama periode itu.

Penulis memakai sudut pandang struktural. Dalam sudut pandang itu, kemiskinan tertanam dalam sistem ekonomi dengan akses sumber daya yang timpang, pasar kerja yang tersegmentasi, dan dominasi sektor berproduktivitas rendah. Karena itu, yang diuji bukan ciri rumah tangga, melainkan upah, pengangguran, ketimpangan, dan pendidikan di tingkat wilayah.

2020–2023: Pandemi dan Angka yang Naik Lagi

Pada 2020, persentase kemiskinan provinsi turun ke 13,97 persen, dengan 713,89 ribu penduduk miskin. Pada 2021, angkanya naik lagi menjadi 14,14 persen atau 746,66 ribu jiwa. Penulis membaca naik-turun selama pandemi itu sebagai tanda kerentanan struktural, bukan semata guncangan siklus.

Di tingkat wilayah, Lombok Utara turun ke 26,99 persen pada 2020, lalu 27,04 persen pada 2021. Kota Mataram bergerak dari 8,47 persen ke 8,65 persen. Sumbawa naik dari 13,65 persen pada 2020 ke 13,91 persen pada 2021.

Pada 2022, kemiskinan kembali turun ke 13,68 persen. Setahun kemudian, pada 2023, angkanya naik tipis ke 13,85 persen, dengan jumlah penduduk miskin 751,23 ribu jiwa. Jumlah itu tertinggi dalam tujuh tahun data. Lombok Timur naik dari 15,14 persen pada 2022 ke 15,63 persen pada 2023.

Periode 2020–2021 disebut penulis sebagai masa kontraksi ekonomi akibat pandemi COVID-19. Periode 2022–2024 disebut masa pemulihan. Rentang tujuh tahun dipilih agar model menangkap keadaan sebelum guncangan, selama guncangan, dan penyesuaian sesudahnya. Penulis menyebut dua alasan lain. Pada tahun-tahun itu statistik standar tingkat kabupaten dan kota terbit teratur, sehingga datanya tersedia dan konsisten. Data terbaru juga dinilai lebih relevan untuk perencanaan pembangunan daerah di bawah desentralisasi fiskal.

Baca juga DAK nonfisik dan DAK fisik di daerah tertinggal

2024: Kemiskinan Nusa Tenggara Barat Terendah, Lombok Utara Tertinggi

Pada 2024, penduduk miskin Nusa Tenggara Barat berkurang menjadi 709,01 ribu jiwa. Persentasenya 12,91 persen, terendah sejak 2018. Seluruh 10 kabupaten dan kota mencatat angka yang lebih rendah dibandingkan 2023, tetapi rentang antarwilayah masih lebar.

Lombok Utara mencatat 23,96 persen, tertinggi di provinsi. Lombok Timur berada di urutan kedua dengan 14,51 persen, disusul Kabupaten Bima 13,88 persen dan Sumbawa 12,87 persen. Di ujung lain, Kota Mataram mencatat 8,00 persen dan Kota Bima 8,12 persen.

Dari 2018 ke 2024, Lombok Utara turun 4,87 poin, penurunan terbesar di antara 10 wilayah itu. Namun, angkanya pada 2024 tetap lebih tinggi daripada angka 2018 wilayah lain mana pun. Penulis menyebut kesenjangan itu mencerminkan perbedaan kapasitas ekonomi dan ciri struktural tiap wilayah.

Wilayah lain turun lebih landai. Lombok Barat turun dari 15,20 persen ke 12,65 persen, dan Lombok Tengah dari 13,87 persen ke 12,07 persen. Dompu turun dari 12,40 persen ke 11,59 persen, sedangkan Sumbawa Barat dari 14,17 persen ke 12,23 persen.

2018–2024: Tujuh Tahun Data dan 70 Amatan

Penulis menyusun data panel seimbang dari 10 kabupaten dan kota selama tujuh tahun, sehingga terkumpul 70 amatan. Variabel yang dijelaskan adalah persentase penduduk miskin. Angka itu dihitung dari penduduk yang rata-rata pengeluaran per kapita per bulannya berada di bawah garis kemiskinan.

Empat faktor diuji terhadap kemiskinan Nusa Tenggara Barat itu. Upah minimum diukur dalam ribu rupiah per bulan. Tingkat pengangguran terbuka diukur sebagai persentase angkatan kerja yang menganggur. Ketimpangan pendapatan diukur dengan rasio Gini, sedangkan pendidikan diukur dengan rata-rata lama sekolah.

Kemiskinan diubah ke logaritma natural sebelum diestimasi. Tiga model dibandingkan, yaitu Pooled OLS, model efek tetap, dan model efek acak. Uji Chow menghasilkan statistik 370,865 dengan probabilitas 0,000, sehingga model efek tetap lebih tepat daripada Pooled OLS.

Uji Hausman lalu menghasilkan statistik 10,758 dengan probabilitas 0,029, dan model efek tetap kembali dipilih. Uji Glejser mencatat probabilitas 0,256 untuk upah minimum dan 0,823 untuk pengangguran. Untuk rasio Gini angkanya 0,211 dan untuk lama sekolah 0,867, semuanya di atas 0,05.

Korelasi antarvariabel penjelas juga diperiksa. Nilai tertingginya 0,334 antara pengangguran dan rasio Gini, serta negatif 0,339 antara pengangguran dan lama sekolah. Semua nilai itu berada di bawah ambang 0,80 yang dipakai penulis.

Baca juga Pekerja informal dan perlindungan jaminan sosial

Hasil Uji: Upah Minimum dan Rasio Gini

Dalam model efek tetap, koefisien upah minimum tercatat negatif 2,406 dan signifikan pada taraf 1 persen. Artinya, kenaikan upah minimum dikaitkan dengan penurunan kemiskinan. Penulis menjelaskannya lewat naiknya pendapatan riil pekerja bergaji rendah dan menguatnya daya beli.

Penulis juga menyebut upah minimum sebagai alat redistribusi di pasar kerja yang tersegmentasi. Upah yang lebih tinggi, menurut mereka, dapat memperbaiki produktivitas dan kestabilan kerja. Dalam model efek acak, koefisien upah minimum negatif 2,436, sedangkan dalam Pooled OLS negatif 4,036.

Rasio Gini bergerak ke arah sebaliknya. Koefisiennya positif 5,571 dan signifikan pada taraf 5 persen. Menurut penulis, ketimpangan yang tinggi membatasi akses kelompok berpendapatan rendah terhadap peluang ekonomi, aset produktif, dan layanan sosial. Akibatnya, pertumbuhan kurang efektif menekan kemiskinan.

“Kemiskinan lebih kuat dibentuk oleh struktur pendapatan daripada oleh partisipasi pasar kerja atau capaian pendidikan semata,” tulis Loka dan Margaret dalam kesimpulan. Model efek tetap itu menjelaskan 98,9 persen variasi kemiskinan, dengan statistik F 411,342. Model efek acak menjelaskan 45,4 persen, dan Pooled OLS 37,2 persen.

Pengangguran terbuka mencatat koefisien 0,100 dan tidak signifikan. Penulis mengaitkannya dengan sektor informal yang menyerap banyak angkatan kerja dan memberi pendapatan meski berproduktivitas rendah. Menurut mereka, setengah pengangguran dan pekerjaan rentan mungkin lebih tepat untuk menjelaskan kemiskinan.

Rata-rata lama sekolah mencatat koefisien 9,666, juga tidak signifikan. Penulis menyebut pendidikan formal tidak otomatis menurunkan kemiskinan bila pasar kerja tidak cukup menyerap tenaga terdidik. Ketidaksesuaian keterampilan dan lemahnya permintaan tenaga terampil disebut ikut menghambat.

Baca juga Selisih angka kemiskinan versi Bank Dunia dan BPS

Sesudah 2024: Yang Belum Terjawab

Rekomendasi penulis untuk kemiskinan Nusa Tenggara Barat menyasar dua temuan yang signifikan. Penegakan dan pengawasan upah minimum diminta diperkuat, terutama di sektor yang didominasi pekerja rentan. Ketimpangan diminta ditekan lewat perlindungan sosial yang terarah, kebijakan fiskal progresif, dan dukungan bagi usaha mikro dan kecil. Penulis juga menyarankan penciptaan lapangan kerja produktif yang sesuai dengan potensi ekonomi daerah. Mutu pendidikan, perluasan perlindungan sosial, dan formalisasi sektor informal disebut sebagai kebijakan pelengkap.

Paper tidak memuat bagian keterbatasan tersendiri. Redaksi mencatat beberapa kejanggalan. Dalam Pooled OLS, koefisien rasio Gini negatif 34,867, sedangkan dalam model efek tetap positif 5,571. Pembalikan tanda sebesar itu tidak dibahas dalam teks.

Upah minimum diukur dalam ribu rupiah, sementara kemiskinan dalam logaritma. Naskah tidak menjelaskan cara membaca koefisien negatif 2,406 terhadap satuan tersebut. Bagian metode juga menyebut uji VIF, tetapi yang disajikan di Tabel 4 hanya matriks korelasi. Klaim bahwa kemiskinan Nusa Tenggara Barat berada di atas rata-rata nasional tidak disertai angka nasional sebagai pembanding. Satu rujukan juga ditulis bertahun 2024 di badan teks, tetapi bertahun 2022 di daftar pustaka.

Data penelitian ini berhenti pada 2024. Pada tahun itu, kemiskinan Nusa Tenggara Barat 12,91 persen, dan Lombok Utara masih 23,96 persen.