DAK Nonfisik Tekan Kemiskinan, DAK Fisik Bekerja di Kepulauan

Cekricek.id — Kenaikan 1 persen DAK nonfisik menurunkan kemiskinan 0,37 persen secara nasional, sedangkan DAK fisik hanya terbukti di daerah tertinggal kepulauan. Dua komponen Dana Alokasi Khusus (DAK) itu sama-sama dikirim pusat ke daerah, tetapi hasil ujinya bekerja di wilayah yang berbeda.

Temuan tersebut berasal dari data 380 kabupaten dan kota selama 2015 sampai 2023. Pada awal periode itu kemiskinan rata-rata daerah tertinggal 21,82 persen, hampir dua kali lipat daerah tidak tertinggal yang tercatat 11,33 persen. Pada akhir periode, jarak keduanya justru melebar menjadi 25,43 persen berbanding 10,19 persen.

Penelitian ini ditulis Santi Natalia Letelay dan Riatu Mariatul Qibthiyyah dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Jakarta. Judulnya Special Allocation Funds and Poverty Alleviation: Evidence from Lagging and Non-Lagging Regions in Indonesia, terbit di Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik Volume 11 Nomor 2 tahun 2026, halaman 184–197. Naskahnya diterima 1 September 2025 dan terbit 27 Juni 2026.

“Efektivitas DAK bersifat heterogen secara spasial dan bergantung pada status pembangunan daerah maupun karakteristik geografisnya,” tulis Letelay dan Qibthiyyah dalam abstrak. Kedua penulis menguji DAK secara utuh, lalu memecahnya menjadi dua komponen. DAK fisik membiayai bangunan seperti jalan, sanitasi, gedung sekolah, puskesmas, dan perumahan. DAK nonfisik membiayai layanan seperti Bantuan Operasional Sekolah, tunjangan profesi guru, dan pendanaan layanan kesehatan.

Daerah Tertinggal dan Tidak Tertinggal, 2015–2019

Pada periode kebijakan 2015–2019, rata-rata alokasi DAK untuk daerah tertinggal Rp967,23 miliar, sedangkan daerah tidak tertinggal menerima Rp935,69 miliar. Penulis menyebut kedua angka itu relatif sebanding. Kemiskinan kedua kelompok juga turun perlahan. Daerah tertinggal bergerak dari 21,82 persen pada 2015 ke 20,28 persen pada 2019. Daerah tidak tertinggal turun dari 11,33 persen ke 10,05 persen.

Secara nasional, rata-rata kemiskinan kabupaten dan kota tercatat 14,73 persen pada 2015 dan 13,33 persen pada 2019. Angka itu berada di antara kedua kelompok, lebih tinggi daripada daerah tidak tertinggal tetapi jauh di bawah daerah tertinggal. Dalam grafik rata-rata provinsi 2019–2023, Papua tercatat 26,7 persen, sedangkan Bali 4,2 persen.

Status daerah tertinggal ditetapkan lewat Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 beserta perubahannya pada 2020. Kriterianya mencakup kinerja ekonomi, pembangunan manusia, ketersediaan infrastruktur, kapasitas fiskal, aksesibilitas, dan karakteristik wilayah. Menurut penulis, daerah tertinggal punya kapasitas layanan publik terbatas dan rentan terhadap guncangan ekonomi. Daerah lain umumnya berfondasi kelembagaan dan fiskal lebih kuat.

Baca juga Dana Desa dan cukai tembakau dalam indeks pembangunan manusia

Daerah Tertinggal dan Tidak Tertinggal, 2020–2023

Pada periode 2020–2024, rata-rata DAK daerah tertinggal turun menjadi Rp714,56 miliar, sementara daerah tidak tertinggal masih menerima Rp914,85 miliar. Kedua angka yang tadinya sebanding kini terpaut sekitar Rp200 miliar. Penulis mengaitkannya dengan restrukturisasi anggaran selama pandemi COVID-19, yang memangkas DAK fisik afirmasi untuk daerah tertinggal. Data panel untuk periode ini hanya tersedia sampai 2023.

Kemiskinan kedua kelompok pun bergerak berbeda. Pada 2020, daerah tertinggal melonjak ke 26,43 persen, sedangkan daerah tidak tertinggal hanya naik ke 10,59 persen. Setahun kemudian angkanya 26,68 persen berbanding 10,89 persen. Pada 2023, daerah tertinggal masih 25,43 persen, sedangkan daerah tidak tertinggal turun ke 10,19 persen dan rata-rata nasional 12,67 persen.

Penulis memberi dua contoh untuk menggambarkan risiko melebarnya jarak itu. Kutai Kartanegara, yang menerima Dana Bagi Hasil besar, dapat mempercepat pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan pendapatan. Intan Jaya, daerah tertinggal yang terisolasi dengan pendapatan asli daerah terbatas, berisiko makin tertinggal. Risiko itu muncul bila daerah tersebut tidak dibantu instrumen fiskal yang terarah, khususnya DAK.

Rentang antardaerah dalam data juga lebar. Kemiskinan terendah 1,67 persen dan tertinggi 45,74 persen, dengan rata-rata 13,62 persen dari 3.417 amatan. Daerah dengan kemiskinan terendah antara lain Kota Tangerang Selatan, Kota Sawahlunto, Kota Balikpapan, Kabupaten Banjar, dan Kota Ternate. Yang tertinggi Deiyai, Intan Jaya, Lanny Jaya, Yahukimo, dan Supiori di Papua.

DAK Nonfisik dan Kemiskinan dalam Hitungan Nasional

Dalam hitungan nasional, DAK secara utuh tidak menekan kemiskinan. Kenaikan 1 persen DAK justru dikaitkan dengan kenaikan kemiskinan 0,01 persen, walau tidak signifikan secara statistik. DAK nonfisik memberi hasil yang berlawanan: kenaikan 1 persen DAK nonfisik dikaitkan dengan turunnya kemiskinan 0,37 persen, signifikan pada taraf 1 persen.

Di daerah tidak tertinggal, kenaikan 1 persen DAK nonfisik menurunkan kemiskinan sekitar 0,39 persen, signifikan pada taraf 5 persen. Di daerah tertinggal, koefisien DAK nonfisik hanya negatif 0,042 dan tidak signifikan. Penulis membaca selisih itu lewat kapasitas kelembagaan: dana layanan pendidikan dan kesehatan lebih efektif di daerah yang kelembagaan dan infrastrukturnya lebih kuat.

Di daerah tertinggal, DAK secara utuh justru signifikan. Kenaikan 1 persen DAK dikaitkan dengan turunnya kemiskinan 0,43 persen, meski hanya pada taraf 10 persen. Kedua komponennya tidak signifikan bila diuji terpisah. Penulis menyebut kemungkinan adanya saling melengkapi antarkomponen serta kendala kapasitas lokal.

Variabel pendamping juga memberi pola berpasangan. Indeks Pembangunan Manusia dikaitkan dengan turunnya kemiskinan, dengan koefisien negatif 0,518 dalam hitungan nasional. Sebaliknya, Dana Bagi Hasil dikaitkan dengan naiknya kemiskinan, dengan koefisien positif 0,209. Keduanya signifikan pada taraf 1 persen.

Tanpa variabel pendamping, DAK fisik bahkan dikaitkan dengan kemiskinan yang lebih tinggi, dengan koefisien positif 0,396. Setelah variabel pendamping dimasukkan, tandanya berbalik menjadi negatif 0,139 dan tidak signifikan. Daya jelas model di dalam tiap daerah naik dari 37,65 persen menjadi 46,39 persen.

Baca juga Selisih angka kemiskinan versi Bank Dunia dan BPS

DAK Fisik di Daratan dan di Kepulauan

Secara nasional, DAK fisik mencatat koefisien negatif 0,029 yang tidak signifikan. Penulis menjelaskannya lewat jeda waktu, karena manfaat bangunan baru terasa setelah pencairan dan pengadaan di daerah selesai. Gambaran berubah ketika daerah tertinggal dipilah menjadi wilayah daratan atau daratan-kepulauan dan wilayah kepulauan penuh, yang batas administrasinya dipisahkan laut.

Di daratan dan daratan-kepulauan, DAK utuh, DAK fisik, dan DAK nonfisik sama-sama negatif tetapi tidak signifikan. Penulis menduga manfaatnya merembes ke daerah tetangga sehingga sulit terukur di satu kabupaten. Di kepulauan, kenaikan 1 persen DAK utuh dikaitkan dengan turunnya kemiskinan 0,698 persen. Pendorong utamanya DAK fisik, dengan penurunan 0,35 persen.

Menurut penulis, jalan, air bersih, dan fasilitas publik dasar penting bagi pulau terpencil yang belum memiliki layanan dasar. DAK nonfisik di kepulauan tetap bernilai negatif 0,238, tetapi tidak signifikan. Penulis tetap menyebutnya vital karena membiayai layanan pendidikan dan kesehatan yang, bersama infrastruktur, memperbaiki modal manusia dalam jangka panjang.

Rekomendasinya karena itu dibagi dua. Di daerah tertinggal kepulauan, DAK fisik diprioritaskan untuk infrastruktur konektivitas dengan pengawasan ketat atas penyelesaian proyek. Di daerah tidak tertinggal, porsi DAK diarahkan ke program sumber daya manusia dan mutu layanan. DAK nonfisik di sana dikaitkan pada capaian pendidikan dan kesehatan yang terukur.

Batas yang Diakui Penulis

Penulis mengakui dua keterbatasan. Model tidak memakai jeda waktu pada variabel DAK. Akibatnya, dampak jangka panjang DAK fisik yang butuh waktu perencanaan, pencairan, dan pembangunan belum tertangkap. Model juga tidak mengukur limpahan manfaat antardaerah, padahal limpahan itu penting terutama di wilayah daratan yang saling terhubung. Dari temuan yang ada, penulis menyarankan formula alokasi DAK memasukkan tipologi daerah, yakni status tertinggal dan ciri kepulauan.

Jumlah amatan antarkelompok pun timpang. Daerah tidak tertinggal diuji dengan 2.293 sampai 2.376 amatan, sedangkan daerah tertinggal kepulauan hanya 104 sampai 105 amatan. Penulis meminta perbandingan antarkelompok dibaca hati-hati. Nilai rho sekitar 0,99 menunjukkan sebagian besar variasi kemiskinan ditentukan ciri tetap tiap daerah yang tidak teramati.

Kejanggalan yang Dicatat Redaksi

Tabel 2 memberi label “(ln)” pada DAK dan dana lain, tetapi angkanya disajikan dalam miliar rupiah. Rata-rata DAK di tabel itu Rp203,11 miliar, jauh di bawah rata-rata Tabel 1 yang di atas Rp700 miliar. Naskah tidak menjelaskan selisihnya. Naskah juga menyebut variabel bernilai nol diubah dengan logaritma biasa, padahal logaritma dari nol tidak terdefinisi.

Kotak ringkasan praktik di halaman awal menyebut DAK utuh efektif di daerah tertinggal. Di tabel hasil, temuan itu hanya signifikan pada taraf 10 persen. Tabel 1 juga diberi judul periode 2020–2024, sementara catatannya menyebut data hanya tersedia sampai 2023. Tabel 5 juga memuat koefisien Dana Alokasi Umum positif 2,925 di daerah tertinggal, signifikan pada taraf 1 persen. Angka sebesar itu tidak dibahas dalam teks.

Baca juga Program Keluarga Harapan dan nilai kognitif anak

Di daerah tidak tertinggal, yang terukur menekan kemiskinan adalah dana untuk layanan. Di pulau-pulau tertinggal, yang terukur adalah dana untuk bangunan. Layanan pendidikan dan kesehatan di sana tetap disebut penting walau belum signifikan. Paper tidak menempatkan satu komponen di atas yang lain untuk seluruh Indonesia.