- Bank Dunia menyebut 64,2 persen penduduk Indonesia di bawah standar kemiskinan, sementara BPS mencatat 8,07 persen pada Maret 2026.
- Angka Bank Dunia memakai garis kemiskinan negara berpendapatan menengah atas, berbeda dengan garis nasional BPS.
- Rasio Gini naik dari 0,36 pada September 2025 menjadi 0,368 pada Maret 2026.
- Pekerja informal masih sekitar 59 persen dari total pekerja.
Cekricek.id — Angka kemiskinan Bank Dunia yang mencapai 64,2 persen tidak menandakan Indonesia tiba-tiba jatuh miskin, kata ekonom Universitas Gadjah Mada (UGM) Wisnu Nugroho, PhD.
Menurut Wisnu, angka itu berasal dari garis kemiskinan negara berpendapatan menengah atas. Garis tersebut berbeda dengan garis nasional yang dipakai Badan Pusat Statistik (BPS).
Dalam keterangan tertulis, Jumat (11/09/2026), Universitas Gadjah Mada menyebut perbedaan jumlah penduduk miskin versi Bank Dunia dan BPS tengah ramai diperbincangkan warganet.
Bank Dunia menyebut 64,2 persen penduduk Indonesia berada di bawah standar kemiskinan. Sementara itu, BPS mencatat tingkat kemiskinan Indonesia pada Maret 2026 sebesar 8,07 persen.
Baca juga Dampak Program Keluarga Harapan pada nilai kognitif anak
“Angka 64,2% diambil dari proporsi penduduk yang pengeluarannya di bawah 8.3 dollar per hari yang digunakan sebagai garis kemiskinan standar negara berpendapatan menengah atas,” jelas Wisnu.
Mengapa Angka Kemiskinan Bank Dunia Jauh Lebih Tinggi
Wisnu mengingatkan, kelompok negara berpendapatan menengah atas atau Upper Middle-Income Country (UMIC) memiliki rentang pendapatan yang lebar.
Pendapatan per kapita Indonesia sekitar 4.800 dolar AS. Sebaliknya, negara dengan pendapatan per kapita tertinggi di kelompok itu mencapai sekitar 14.000 dolar AS.
“Sehingga sulit sekali apabila kita katakan ini adalah perbandingan yang sama,” ungkapnya.
Selain itu, garis internasional dirancang seragam untuk membandingkan banyak negara. Akibatnya, kondisi khas tiap negara seperti budaya, iklim, dan pola konsumsi tidak sepenuhnya tercermin.
“Garis internasional dibuat seragam antar negara, jadi ada 130-154 negara, dan kita harus bisa membandingkan antar negara tersebut,” papar Wisnu.
Baca juga Riset peneliti UGM tentang kemiskinan di Aceh
Kelompok Rentan di Sekitar Garis Kemiskinan
Wisnu menilai pesan terpenting justru terletak pada jarak antara angka kemiskinan Bank Dunia dan garis nasional. Jarak itu memperlihatkan warga yang secara statistik tidak miskin, tetapi rentan.
Kelompok tersebut bisa kembali jatuh miskin bila kehilangan pekerjaan, menghadapi kenaikan harga, atau mengalami penurunan pendapatan.
“…bukan tiba-tiba Indonesia jadi miskin. Jadi, UMIC itu status pendapatan negara, bukan ukuran seberapa merata pendapatan itu dinikmati,” katanya.
Ketimpangan juga bergerak naik. Wisnu merujuk data BPS yang mencatat rasio Gini naik dari 0,36 pada September 2025 menjadi 0,368 pada Maret 2026.
Di perkotaan, kenaikannya lebih besar, yakni dari 0,383 menjadi 0,387. Meski begitu, ia mengingatkan angka ini belum bisa dibaca sebagai pembalikan tren jangka panjang.
Masalah lain ada pada kualitas pekerjaan. Pekerja informal masih sekitar 59 persen dari total pekerja. Kepastian pendapatan dan perlindungan sosial mereka lebih rendah.
Baca juga Pengaruh kenaikan suhu terhadap pendapatan UMKM
“Selama penyerapan tenaga kerja bertumpu pada sektor informal, kelompok rentan yang jumlahnya puluhan juta tidak pernah akan naik kelas ke kelas menengah yang jauh lebih mapan,” ujar Wisnu.
Untuk kebijakan domestik, ia menilai ukuran kemiskinan nasional tetap relevan dibanding angka kemiskinan Bank Dunia. Alasannya, ukuran nasional lebih mempertimbangkan kondisi masyarakat Indonesia.
Karena itu, Wisnu mendorong pemerintah memperluas manfaat program, memperbaiki sistem perpajakan dan layanan publik, serta memprioritaskan lapangan kerja formal yang berkualitas.
“Pekerjaan rumah kita bukan lagi mengeluarkan orang dari kemiskinan, tapi memastikan mereka yang sudah keluar tidak pernah jatuh lagi,” pungkasnya.
