Fasilitas Kesehatan Desa Kenya Wajib Tunggu Izin untuk Beli Obat

Rekening bank dan obat darah tinggi yang habis tampak seperti dua urusan yang tak saling menyentuh. Di tujuh fasilitas kesehatan primer di Seme, wilayah pedesaan Kisumu County di Kenya barat, penelitian menemukan keduanya saling berkaitan. Semua fasilitas itu punya rekening, tetapi tak satu pun boleh memakai isinya tanpa izin pemerintah county.

Enam dari tujuh fasilitas melaporkan obat hipertensi dan diabetes sering atau sangat sering kosong. Para kepala fasilitas mengaitkan kekosongan itu dengan pasokan pusat yang tak bisa diandalkan dan dengan ketidakmampuan membeli sendiri secara lokal saat stok kosong.

Temuan tersebut dilaporkan Nichodemus Werre Amollo dan rekan dari School of Health Sciences, Jaramogi Oginga Odinga University of Science and Technology di Bondo, Kenya. Laporan berjudul Financial determinants of effective hypertension and diabetes care in rural primary health facilities in Kisumu, Kenya: a mixed-methods study itu terbit di jurnal BMC Public Health volume 26 tahun 2026.

Menurut paper itu, penyakit tidak menular menyumbang sekitar 27 persen kematian di Kenya, dan 26 persen orang dewasa di sana punya tekanan darah tinggi. Penelitiannya berlangsung Januari sampai Agustus 2024 lewat kuesioner, telaah catatan keuangan, dan wawancara dengan tujuh kepala fasilitas, satu orang di tiap fasilitas.

Dua Penyandang Dana Utama, Dua Sumber Ketidakpastian

Ketujuh fasilitas terdiri atas dua rumah sakit sub-county Level 4, tiga pusat kesehatan Level 3, dan dua dispensari Level 2. Semuanya milik pemerintah dan melayani penduduk desa. Peneliti mencatat hanya delapan dari 29 fasilitas primer di Seme yang melayani hipertensi sekaligus diabetes, dan satu di antaranya menolak ikut.

Dua sumber uang paling sering disebut. Penggantian klaim dari NHIF, dana asuransi kesehatan nasional Kenya saat itu, mengalir ke lima fasilitas atau 71,4 persen. Bantuan Danida, lembaga mitra pembangunan, juga sampai ke lima fasilitas dengan persentase yang sama. Di sisi lain, dana langsung pemerintah county lewat Facility Improvement Fund hanya diterima dua fasilitas, atau 28,6 persen. Dua fasilitas juga memungut iuran dari pasien untuk layanan penyakit tidak menular. M-PESA Foundation tercatat membantu satu fasilitas, sementara bantuan lembaga swadaya lain tidak disebut sama sekali.

Ragam sumbernya sempit. Empat fasilitas atau 57,1 persen bergantung pada dua sumber dana saja, dua fasilitas hanya pada satu sumber, dan cuma satu fasilitas yang punya tiga sumber atau lebih. Para kepala fasilitas menyebut dana itu tidak cukup dan tidak dikhususkan untuk penyakit kronis. Kedua penyandang dana utama sama-sama membawa ketidakpastian. Kepala fasilitas yang ditopang Danida menyebut ketergantungan pada dana donor menimbulkan ketidakpastian. Fasilitas yang menerima penggantian NHIF mengeluhkan pembayaran yang terlambat dua sampai empat bulan, sehingga perencanaan sulit dilakukan.

Baca juga Lansia Ghana yang Terjerat Biaya Berobat Lebih Kerap Kurang Makan

Anggaran Disusun Rinci, Dana yang Turun Berbeda

Di atas kertas, semua fasilitas tertib administrasi. Ketujuhnya menyusun rencana kerja tahunan dan anggaran tahunan, dan lima di antaranya atau 71,4 persen menyebut penyakit tidak menular dalam anggaran mereka. Namun tidak satu pun memenuhi apa yang peneliti sebut perencanaan komprehensif, yakni rencana kerja, anggaran, dan pos khusus untuk penyakit tidak menular.

Menurut para kepala fasilitas, kegiatan penyakit tidak menular yang sudah direncanakan sering tidak terlaksana karena alokasi akhir berbeda dari anggaran fasilitas. Seorang kepala pusat kesehatan Level 3 menuturkan bahwa anggaran disusun sangat rinci dengan masukan dari semua bagian, tetapi pada akhirnya yang diterima adalah apa yang tersedia, bukan apa yang dianggarkan.

Seorang kepala fasilitas Level 4 memberi gambaran yang lebih konkret. Menurutnya, anggaran hanya bisa disusun dari uang yang diterima fasilitas, dan jumlahnya biasanya sangat kurang. Kadang penyakit tidak menular hanya kebagian 2.000 shilling Kenya, sekitar 15 dolar AS, untuk satu tahun penuh.

Enam dari tujuh kepala fasilitas juga merasa masukan mereka kecil dalam keputusan akhir anggaran, walau prosesnya mengajak mereka ikut serta. Namun, dua kepala fasilitas Level 4 melihatnya sedikit berbeda. Mereka mengakui anggaran penyakit tidak menular kurang, tetapi proses itu memberi kesempatan untuk memperjuangkan kebutuhan, dan kadang sebagian permintaan dikabulkan bila didukung data.

Rekening Dimiliki, Kewenangan Belanja Tidak

Ketujuh fasilitas memiliki rekening bank, tetapi ketujuhnya juga wajib meminta persetujuan administrasi kesehatan county sebelum membelanjakan isinya. Tak satu pun memiliki otonomi keuangan formal, yaitu kewenangan hukum untuk mengesahkan belanja tanpa persetujuan pihak luar. Hanya dua fasilitas atau 28,6 persen yang merasa punya keleluasaan belanja sedang sampai tinggi.

Uang hasil sendiri tidak lepas dari aturan itu. Semua kepala fasilitas melaporkan bahwa dana yang dihasilkan fasilitas sendiri juga masuk ke rekening yang dikendalikan county dan tak bisa dipakai tanpa otorisasi. Seorang kepala fasilitas Level 3 menyebut aturan itu tidak masuk akal karena pihak fasilitaslah yang paling tahu kebutuhannya.

Paper ini juga mencatat latar perubahan aturan tersebut. Sebelum Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Publik tahun 2012, banyak fasilitas primer dapat menyimpan dan mengelola dana sendiri lewat Health Sector Services Fund. Sesudah undang-undang itu berlaku, sebagian besar county mengharuskan dana fasilitas mengalir lewat kas county dengan persetujuan belanja di tingkat county.

Baca juga Tiongkok Mendata 41 Obat yang Rawan Habis Saat Musim Penyakit

Izin Ditunggu Berminggu-minggu, Stok Obat Lebih Dulu Habis

Lamanya izin belanja beragam. Empat fasilitas atau 57,1 persen melaporkan proses otorisasi biasanya memakan waktu tiga sampai empat minggu. Dua fasilitas atau 28,6 persen harus menunggu dua sampai tiga bulan, dan satu fasilitas lagi menunggu lebih dari tiga bulan.

Enam dari tujuh kepala fasilitas secara khusus mengaitkan ketiadaan otonomi itu dengan ketidakmampuan menanggapi kegagalan pasokan. Saat Kenya Medical Supplies Authority atau KEMSA tidak mengirim obat dan fasilitas perlu membeli sendiri, mereka tak bisa bergerak cepat. Seorang kepala dispensari Level 2 menuturkan bahwa ketika persetujuan county turun, stok sudah telanjur kosong.

Seorang kepala fasilitas Level 3 berandai-andai tentang kas kecil untuk keadaan darurat. Dengan uang sekecil itu pun, menurutnya, fasilitas bisa membeli sendiri ketika ada kekosongan. Tanpa itu, segala sesuatu menunggu persetujuan, dan pasienlah yang menanggung akibatnya.

Rincian kekosongan obatnya begini. Tiga fasilitas atau 42,9 persen mengalami kekosongan obat hipertensi dan diabetes hampir selalu, dan tiga fasilitas lain dengan persentase yang sama mengalaminya lebih dari empat kali setahun. Hanya satu fasilitas atau 14,3 persen yang mengalaminya sesekali, tiga sampai empat kali setahun. Soal peralatan, semua fasilitas punya alat tensi dan glukometer. Namun hanya tiga fasilitas atau 42,9 persen yang menilai peralatannya memadai untuk jumlah pasien. Lima fasilitas atau 71,4 persen memiliki setidaknya satu petugas yang terlatih menangani penyakit tidak menular.

Pasien Menjauh, Petugas Kehilangan Semangat

Semua kepala fasilitas melaporkan bahwa kekosongan obat berujung pada penyakit yang memburuk dan komplikasi yang sebenarnya bisa dicegah. Seorang kepala fasilitas Level 4 menuturkan pasien datang kembali dengan stroke, gangguan ginjal, atau komplikasi diabetes. Kepala dispensari lain menyebut alat yang rusak tak bisa diperbaiki tanpa persetujuan dana, sehingga pemantauan pasien terganggu.

Kepercayaan pasien ikut terkikis. Menurut para kepala fasilitas, pasien yang berulang kali datang tanpa mendapat obat berhenti datang ke jadwal kontrol. Sebagian pindah ke fasilitas swasta, sebagian lagi berhenti berobat, dan baru terlihat kembali ketika keadaannya sudah darurat.

Di sisi petugas, enam dari tujuh kepala fasilitas menggambarkan beban berat pada tenaga kesehatan yang punya keterampilan tetapi tak punya sarana. Mereka menyebut sulitnya mencari dana untuk barang sesederhana baterai alat tensi atau strip glukometer. Seorang kepala fasilitas Level 4 mengatakan sebagian perawat dan petugas klinis mempertimbangkan pindah ke fasilitas tempat mereka bisa benar-benar bekerja.

Baca juga Dukungan Keluarga Gandakan Kepatuhan Obat Hipertensi di Kamboja

Uang Tambahan dan Ruang Memutuskan, Dua Hal yang Sama Penting

Para peneliti merangkum temuannya sebagai tiga hambatan yang bertumpuk di tingkat fasilitas. Pertama, sumber pendapatan yang sempit dan tidak stabil membatasi uang tunai. Kedua, ketiadaan anggaran khusus membuat obat hipertensi dan diabetes kurang terlihat dan kurang diprioritaskan. Ketiga, aturan persetujuan terpusat memperlambat belanja ketika pasokan terputus.

Dari situ mereka menimbang dua sisi, besaran dana dan keleluasaan memakainya. “Wawasan penting dari studi ini adalah bahwa kesinambungan layanan penyakit kronis bergantung sama besarnya pada ruang keputusan fasilitas dan pada besaran dana,” tulis Amollo dan rekan, dalam terjemahan dari bahasa Inggris.

Paper itu membandingkannya dengan Universal Coverage Scheme di Thailand, tempat unit kontrak tingkat distrik memegang kewenangan pembelian yang besar sehingga bisa cepat menanggapi kebutuhan setempat. Rekomendasinya antara lain pos anggaran khusus penyakit tidak menular, kewenangan membelanjakan dana di sumbernya atau dana bergulir, persetujuan belanja lewat sistem digital, serta pembayaran Social Health Authority yang tepat waktu.

Peneliti juga mencatat batas studinya. Penelitian hanya mencakup tujuh fasilitas di satu sub-county pedesaan, sehingga hasilnya tidak bisa digeneralisasi secara statistik ke wilayah lain di Kenya. Rancangan potong lintang hanya menangkap satu periode dan tidak dapat menetapkan hubungan sebab-akibat, sementara data dikumpulkan sebelum Social Health Authority yang menggantikan NHIF beroperasi penuh pada Oktober 2024.

Kesimpulan mereka menyandingkan kedua sisi tanpa menyingkirkan salah satunya. Sumber pendapatan yang terbatas, ketiadaan anggaran khusus, dan persetujuan belanja terpusat dinyatakan berhubungan dengan pengadaan yang tertunda dan obat yang sering kosong. “Pada akhirnya, keberlanjutan penanganan hipertensi dan diabetes yang efektif bergantung pada perluasan ruang keputusan fasilitas, bukan hanya pada penambahan besaran dana,” tulis mereka.