Harapan Hidup Lebih Mendorong Ekonomi Provinsi daripada Sekolah

Lama seseorang duduk di bangku sekolah dan panjang umur yang bisa ia harapkan sejak lahir tampak seperti dua urusan yang jauh dari angka pendapatan sebuah provinsi. Yang satu menyangkut ruang kelas, yang lain menyangkut layanan kesehatan. Sebuah studi atas 33 provinsi di Indonesia menyandingkan keduanya dan mendapati bahwa dua ukuran itu sama-sama bergerak bersama ekonomi daerah, tetapi dengan kekuatan yang berbeda.

Studi itu ditulis Aziz Wahyu Suprayitno dari Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, I Gede Putu Dharma Yusa dari Direktorat Neraca Pengeluaran Badan Pusat Statistik, dan Faiz Abdullah Wafi dari Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa. Judulnya Public Investment in Human Capital: The Path to Sustainable and Inclusive Economic Growth, terbit di jurnal Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik volume 11 nomor 2 tahun 2026.

Mereka menelusuri data 33 provinsi dari 2005 sampai 2023. Pendidikan diukur lewat rata-rata lama sekolah penduduk berusia 15 tahun ke atas, sedangkan kesehatan lewat angka harapan hidup saat lahir. Belanja negara yang dihitung adalah belanja pemerintah pusat per kapita untuk pendidikan dan untuk kesehatan, dengan data dari Badan Pusat Statistik dan Direktorat Jenderal Anggaran.

Ekonomi daerah pun dilihat dari dua sisi. Sisi pertama, pertumbuhan berkelanjutan, diukur dengan produk domestik regional bruto riil per kapita. Sisi kedua, pertumbuhan inklusif, memakai ukuran yang sama tetapi dibagi dengan rasio Gini, sehingga ukuran itu menangkap tinggi pendapatan sekaligus pemerataannya. Dengan dua sisi itu, para penulis bisa menimbang apakah modal manusia hanya menaikkan pendapatan atau juga ikut meratakannya.

Angka Sekolah dan Angka Umur di 33 Provinsi

Pilihan dua ukuran itu berangkat dari keadaan yang dicatat para penulis. Indonesia sedang berada dalam masa bonus demografi yang diproyeksikan memuncak antara 2020 dan 2030, ketika penduduk usia kerja diperkirakan dua kali lipat jumlah anak dan lansia digabung. Pada 2020, porsi penduduk usia kerja dan PDB per kapita antarprovinsi berkorelasi positif sebesar 0,54.

Di sisi pendidikan, partisipasi menipis di jenjang atas. Angka partisipasi kasar 2023 mencapai 105,62 persen di sekolah dasar, 92,51 persen di sekolah menengah pertama, 86,34 persen di sekolah menengah atas, dan hanya 31,45 persen di perguruan tinggi. Menurut para penulis, celah di jenjang tertinggi itu bisa membatasi kemampuan Indonesia memetik bonus demografinya.

Baca juga Stunting di Indonesia Lebih Rendah Saat Ekonomi Provinsi Tumbuh

Di sisi kesehatan, ceritanya bergerak lewat anggaran. Belanja kesehatan pemerintah pusat relatif mendatar sepanjang 2005 sampai 2014, lalu naik besar pada 2015 dan 2016 setelah Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) berjalan pada 2014. Kepesertaan bertambah sekitar 23,3 juta orang pada 2015 dan 15,2 juta pada 2016. Per September 2022, JKN mencakup sekitar 244,6 juta jiwa atau 90,24 persen penduduk.

Angka Umur Melaju Lebih Jauh daripada Angka Sekolah

Hasil utamanya terbaca dalam dua tabel. Untuk pertumbuhan berkelanjutan, setiap kenaikan 1 persen rata-rata lama sekolah diikuti kenaikan pendapatan per kapita sebesar 1,54 persen. Kenaikan 1 persen angka harapan hidup diikuti kenaikan 3,84 persen. Para penulis menyebut pengaruh kesehatan lebih kuat daripada pengaruh pendidikan, dan pola itu bertahan di kedua sisi pertumbuhan.

Pada pertumbuhan inklusif, susunannya serupa. Kenaikan 1 persen lama sekolah diikuti kenaikan 1,32 persen pendapatan yang sudah disesuaikan dengan ketimpangan, sedangkan kenaikan 1 persen harapan hidup diikuti kenaikan 3,62 persen. Kedua pengaruh itu positif dan signifikan secara statistik pada semua spesifikasi model yang diuji para penulis.

Para penulis lalu menyandingkan kedua sisi pertumbuhan itu. Besaran pengaruh modal manusia sedikit lebih tinggi untuk pertumbuhan berkelanjutan daripada untuk pertumbuhan inklusif, sehingga mereka menilai daya pemerataannya relatif lebih terbatas. Menurut paper, pertumbuhan inklusif tidak hanya bergantung pada penumpukan modal manusia, tetapi juga pada faktor kelembagaan dan sosial yang lebih luas.

Untuk keunggulan kesehatan itu, para penulis menawarkan tafsir. Kesehatan dinilai berperan lebih segera dan langsung, karena penduduk yang lebih sehat punya kapasitas fisik dan fungsi kognitif yang lebih baik sehingga lebih produktif. Imbal hasil pendidikan, di sisi lain, cenderung muncul dalam rentang waktu lebih panjang karena bergantung pada penumpukan keterampilan dan pemakaiannya di pasar kerja. Rendahnya partisipasi perguruan tinggi, 31,45 persen, disebut ikut menjelaskan mengapa elastisitas pendidikan tertinggal dari kesehatan.

Pada pertumbuhan inklusif, kesehatan dibaca punya peran tambahan. Kesehatan yang lebih baik, tulis para penulis, tidak hanya memperpanjang masa kerja tetapi juga membuka partisipasi ekonomi yang lebih luas, terutama bagi kelompok rentan dan berpendapatan rendah. Menurut paper, kesehatan penduduk yang lebih baik mengurangi ketimpangan kesempatan karena lebih banyak orang bisa bekerja secara produktif dan ikut menikmati pertumbuhan.

Anggaran Pendidikan Menambah Tahun di Bangku Sekolah

Studi ini tidak berhenti pada sekolah dan umur. Langkah keduanya menelusuri mata rantai sebelumnya, yaitu apakah belanja negara ikut menambah keduanya. Anggaran pendidikan sendiri punya patokan konstitusi, yakni minimal 20 persen dari APBN dan APBD menurut Pasal 31 ayat 4 UUD 1945, dan belanjanya naik ajek sejak 2005.

Hasilnya, setiap kenaikan 1 persen belanja pendidikan pemerintah pusat per kapita berkaitan dengan kenaikan sekitar 0,09 persen rata-rata lama sekolah. Pengaruh itu tidak cepat hilang. Belanja lima tahun sebelumnya masih signifikan, dengan kenaikan 1 persen berkaitan dengan tambahan 0,06 persen lama sekolah, sehingga para penulis menyebutnya pengaruh jangka panjang.

Jeda waktu dipakai karena penumpukan modal manusia adalah proses kumulatif. Anak yang menamatkan sekolah dasar, misalnya, tidak bisa dilepaskan dari belanja pendidikan selama seluruh masa sekolahnya, bukan hanya belanja tahun berjalan. Tren belanja pendidikan yang naik sejak 2005 dinilai sejalan dengan naiknya rata-rata lama sekolah secara bertahap.

Anggaran Kesehatan Menambah Umur, Terutama Sesudah 2015

Di sisi kesehatan, patokannya diatur Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, yakni minimal 5 persen APBN di luar gaji. Hasil estimasinya positif dan signifikan pada semua jeda waktu, tetapi kecil. Kenaikan 1 persen belanja kesehatan per kapita berkaitan dengan kenaikan 0,002 persen angka harapan hidup saat lahir.

Angka itu membesar ketika jeda waktu diperpanjang. Koefisiennya naik dari 0,002 pada tahun berjalan menjadi 0,006 setelah lima tahun, yang menurut para penulis menunjukkan pengaruh belanja kesehatan menumpuk dan bertahan. Penanda patahan struktural pada 2015 juga signifikan, dengan harapan hidup naik 0,021 persen pada periode sesudahnya, yang dikaitkan para penulis dengan perluasan JKN.

Baca juga Separuh Peserta JKN Tak Memakai Kartunya Saat Berobat Jalan

Para penulis juga mencatat bahwa porsi besar belanja kesehatan mengalir ke Penerima Bantuan Iuran JKN yang dibiayai APBN, dan menurut paper, elastisitas yang relatif rendah menandakan efektivitasnya bagi warga miskin masih terbatas.

Para penulis juga menyebut program yang menopang modal manusia dari kedua sisi. Di pendidikan ada Program Indonesia Pintar, KIP Kuliah, dan Bantuan Operasional Sekolah. Lewat BOS, menurut paper, rumah tangga kurang mampu bisa mengakses pendidikan formal dengan biaya lebih rendah. Di kesehatan ada PBI JKN dan pemberian makanan tambahan yang diharapkan menekan stunting pada seribu hari pertama kehidupan dan menaikkan harapan hidup saat lahir.

Di Jawa, Pengaruh Sekolah pada Pendapatan Tidak Signifikan

Gambaran nasional itu kemudian dibelah dua, yakni provinsi di Jawa dan provinsi di luar Jawa. Di Jawa, belanja pendidikan justru berkaitan lebih kuat dengan lama sekolah. Kenaikan 1 persen belanja per kapita di sana berkaitan dengan kenaikan 0,106 persen lama sekolah, sedangkan di luar Jawa 0,086 persen.

Pada jeda lima tahun, Jawa tetap di atas dengan 0,090, sementara luar Jawa 0,052. Para penulis menghubungkannya dengan infrastruktur dan akses pendidikan di Jawa yang lebih berkembang. Akan tetapi, menurut paper, tambahan lama sekolah di Jawa tidak berlanjut menjadi pertumbuhan berkelanjutan maupun inklusif yang lebih tinggi. Dalam model pertumbuhan, pengaruh lama sekolah dan harapan hidup terhadap pendapatan di Jawa tidak signifikan secara statistik.

Penjelasan yang ditawarkan paper adalah kemungkinan stok awal modal manusia di wilayah maju sudah lebih tinggi, sehingga tambahan berikutnya memberi imbal hasil yang makin kecil. Dalam simpulannya, para penulis menulis bahwa “menambah lama sekolah saja tidak cukup di wilayah yang lebih maju seperti Jawa, tempat imbal hasil marginalnya tampak menurun” (terjemahan dari bahasa Inggris).

Mereka menduga persoalannya terletak pada jarak antara mutu pendidikan dan kebutuhan pasar kerja, bukan pada kurangnya tahun bersekolah. Untuk kesehatan, paper mencatat bahwa pengaruh belanja kesehatan terhadap harapan hidup di Jawa lebih kecil dan baru signifikan pada jeda waktu yang lebih panjang, sehingga dampaknya di wilayah maju disebut kurang segera.

Di Luar Jawa, Sekolah dan Umur Masih Mendorong Pendapatan

Di luar Jawa, gambarnya berbalik. Kenaikan 1 persen rata-rata lama sekolah diikuti kenaikan 0,89 persen pendapatan per kapita, dan kenaikan 1 persen harapan hidup diikuti kenaikan 5,22 persen. Untuk pertumbuhan inklusif, angkanya 1,38 persen untuk lama sekolah dan 3,53 persen untuk harapan hidup, semuanya signifikan secara statistik.

Belanja kesehatan di luar Jawa juga berkaitan positif dan signifikan dengan harapan hidup pada semua spesifikasi model, dari 0,004 tanpa jeda hingga 0,006 pada jeda lima tahun. Para penulis menyimpulkan bahwa investasi kesehatan publik menyumbang lebih kuat di wilayah yang kurang berkembang dan ikut membantu mempersempit kesenjangan kesehatan antardaerah.

Baca juga Ketimpangan Pembangunan Infrastruktur Antarprovinsi Menyempit

Jaraknya masih lebar. Paper mencatat angka kemiskinan nasional 9,03 persen pada 2024, sementara di luar Jawa, terutama di Indonesia timur, angkanya hampir dua kali rata-rata nasional. Para penulis menegaskan bahwa “investasi publik pada modal manusia merupakan pendorong utama pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif di Indonesia” (terjemahan dari bahasa Inggris).

Dari temuan itu, mereka menyarankan tiga langkah, yakni memperluas partisipasi pendidikan tinggi lewat program seperti PIP dan KIP Kuliah, terus memperluas cakupan JKN, dan membelanjakan anggaran pendidikan serta kesehatan lebih efisien bagi kelompok miskin dan rentan, terutama di luar Jawa. Untuk Jawa, perhatian diminta bergeser ke mutu dan relevansi pendidikan dengan pasar kerja.

Studi ini punya batas yang diakui penulisnya. Yang dihitung hanya belanja pemerintah pusat, belum belanja pemerintah daerah, rumah tangga, lembaga nirlaba, maupun perusahaan, dan modal manusia diwakili dua ukuran saja. Mereka menyarankan riset lanjutan memakai pendekatan lain seperti model ARDL serta indikator pendidikan dan kesehatan selain dua ukuran tersebut.