Separuh Peserta JKN Tak Memakai Kartunya Saat Berobat Jalan

Hampir separuh peserta JKN tidak memakai kartunya saat berobat jalan. Angkanya 48,3 persen dari peserta yang berobat jalan dalam sebulan terakhir, menurut Survei Sosial Ekonomi Nasional 2023. Untuk rawat inap, yang tidak memakai kartu hanya 11,0 persen.

Temuan itu ditulis Sujarwoto Sujarwoto, Holipah Holipah, dan Asri Maharani dalam Hidden inequities in universal health coverage: determinants of health insurance underutilization in Indonesia, terbit di BMC Public Health volume 26 nomor artikel 1265, tahun 2026. Sujarwoto dan Holipah berasal dari Universitas Brawijaya, Malang. Asri Maharani berafiliasi ke University of Manchester.

Kartu Ada, Tak Dipakai

Para peneliti menyebut gejala ini ketimpangan tersembunyi. Kepesertaan JKN sudah hampir menyeluruh, lebih dari 240 juta orang, tetapi kepesertaan tidak sama dengan pemakaian saat benar-benar berobat. Yang diukur di sini bukan orang tanpa asuransi, melainkan peserta yang berobat tanpa mengaktifkan kartunya.

Sampel rawat jalan mencakup 84.072 responden peserta asuransi publik, mewakili sekitar 19,1 juta orang setelah ditimbang. Sampel rawat inap 32.650 responden, mewakili sekitar 7,6 juta orang. Yang dihitung adalah peserta JKN PBI, JKN non-PBI, atau Jamkesda yang tercatat pernah berobat.

Selisih rawat jalan dan rawat inap sangat lebar. Dari tiap seratus peserta yang berobat jalan, 48 orang tidak memakai JKN, sedangkan dari tiap seratus yang dirawat inap hanya 11 orang. Peneliti menilai rawat inap lebih mendesak dan biayanya lebih besar, sehingga kartu lebih sering dipakai.

Perbedaan antarkabupaten juga menyumbang. Sekitar 21 persen variasi ketidakpakaian rawat jalan dijelaskan oleh perbedaan antardaerah, dan untuk rawat inap angkanya 14 persen. Artinya, tempat tinggal ikut menentukan apakah kartu dipakai atau tidak.

Pekerja Informal Terdepan

Status pekerjaan menjadi faktor terkuat. Pekerja mandiri 1,43 kali lebih berpeluang tidak memakai JKN untuk rawat jalan dibanding orang yang tidak bekerja, pekerja lepas 1,54 kali, dan pekerja keluarga tak dibayar 1,42 kali. Ketiganya adalah kelompok yang dekat dengan sektor informal.

Pola serupa muncul di rawat inap, meski lebih lemah. Pekerja mandiri 1,29 kali lebih berpeluang tidak memakai kartu, pekerja keluarga tak dibayar 1,31 kali. Peneliti mengaitkannya dengan penghasilan tidak tetap dan waktu yang hilang saat mengurus administrasi.

Peneliti tidak bisa membedakan peserta subsidi PBI dari peserta mandiri. SUSENAS tidak mencatat jenis kepesertaan itu, sehingga status kerja dan ekonomi rumah tangga dipakai sebagai penanda tidak langsung. Mereka menegaskan itu hanya proksi, bukan ukuran langsung status subsidi.

Baca juga Ketika Kepercayaan pada Dokter Dalam Negeri Retak

Makin Kaya, Makin Melewati

Penghasilan tinggi justru menaikkan peluang tidak memakai kartu. Kuartil pendapatan tertinggi 1,34 kali lebih berpeluang melewati JKN saat rawat jalan dibanding kuartil terendah, dan 1,56 kali saat rawat inap. Kuartil kedua dan ketiga juga di atas kuartil terendah, tetapi selisihnya lebih kecil.

Alasannya berbeda menurut kelompok. Peserta berpendapatan tinggi dan berpendidikan tinggi lebih sering menyebut merasa tidak perlu, memakai penyedia layanan di luar JKN, atau memiliki asuransi lain. Peneliti menyebutnya ketidakpakaian atas pilihan sendiri, bukan karena gagal mengakses.

Kelompok bawah menyebut alasan lain. Peserta kuartil terendah, berpendidikan SD atau kurang, pekerja informal, dan warga desa lebih banyak menyebut hambatan administrasi, kartu tidak aktif, fasilitas jauh, dan antrean panjang. Dua kelompok berbeda melewati kartu yang sama dengan sebab yang berlawanan.

Desa Lebih Sering Melewati

Warga perdesaan 1,47 kali lebih berpeluang tidak memakai JKN saat rawat jalan dibanding warga kota, dan 1,25 kali saat rawat inap. Keduanya bertahan setelah faktor lain diperhitungkan. Dalam jumlah mutlak, penduduk kota tetap menyumbang lebih banyak, yaitu 63 persen dari sampel rawat jalan.

Peta kabupaten menunjukkan pola yang tidak sederhana. Ketidakpakaian rawat jalan tinggi di sebagian besar Sumatera, Jawa, dan sebagian Kalimantan, tetapi rendah di Maluku, Nusa Tenggara, dan banyak kabupaten di Papua. Peneliti menduga pilihan di luar JKN lebih sedikit di timur, sehingga kartu lebih konsisten dipakai.

Kepadatan fasilitas ikut berpengaruh. Setiap kenaikan satu satuan rasio rumah sakit menurunkan peluang tidak memakai kartu menjadi 0,28 kali untuk rawat jalan dan 0,21 kali untuk rawat inap. Kepadatan dokter tidak berpengaruh setelah faktor lain dikontrol, dan kepadatan puskesmas hanya berpengaruh pada rawat jalan.

Pendidikan Melindungi Sebagian

Pendidikan tinggi mengurangi peluang tidak memakai JKN untuk rawat jalan. Lulusan universitas 0,77 kali dibanding lulusan SD atau kurang, lulusan diploma 0,65 kali, lulusan SMA 0,78 kali. Peneliti mengaitkannya dengan kemampuan memahami aturan rujukan, syarat dokumen, dan pilihan fasilitas.

Perlindungan itu hilang di rawat inap. Setelah faktor lain diperhitungkan, tingkat pendidikan tidak lagi berhubungan dengan pemakaian kartu saat dirawat. Kebutuhan klinis yang mendesak tampaknya menyingkirkan hambatan pengetahuan, dan yang tersisa hanya pendapatan serta tempat tinggal.

Usia juga berpengaruh pada rawat jalan. Orang dewasa 25–59 tahun 0,65 kali dan lansia 0,57 kali lebih berpeluang tidak memakai kartu dibanding bayi. Pada rawat inap hanya lansia yang berbeda, 0,81 kali, sedangkan jenis kelamin tidak berpengaruh di keduanya.

Kebutuhan kesehatan bekerja dua arah. Pada rawat jalan, peserta dengan keluhan yang mengganggu aktivitas sedikit lebih berpeluang tidak memakai kartu, 1,05 kali. Pada rawat inap justru sebaliknya, 0,88 kali, karena kebutuhan klinis mengalahkan hambatan lain saat harus dirawat.

Para peneliti menyimpulkan pesannya dengan tegas. “Pendaftaran tidak otomatis berubah menjadi pemakaian yang efektif,” tulis Sujarwoto Sujarwoto, Holipah Holipah, dan Asri Maharani dalam naskah mereka yang berbahasa Inggris. Kalimat aslinya berbunyi enrolment does not automatically translate into effective use.

Baca juga Tiga Tahun Tanpa Perubahan, Lalu Berobat ke Malaysia

Batas Bacaan Data

Penelitian ini potong lintang dan deskriptif. Peneliti menegaskan hasilnya tidak dimaksudkan membuktikan sebab-akibat, melainkan memetakan pola, kelompok yang paling terkena, dan konteks kejadiannya. Hubungan antara status kerja dan pemakaian kartu bukan berarti pekerjaan menyebabkan kartu tidak dipakai.

Alasan tidak memakai kartu bersifat laporan diri, dan hanya ditanyakan kepada mereka yang tidak memakai JKN. Jadi ia mencerminkan hambatan yang dirasakan, bukan kinerja sistem yang diukur objektif. Antrean panjang di data ini adalah antrean menurut pasien.

Pendapatan diukur lewat pengeluaran per kapita rumah tangga, dan biaya berobat ikut masuk ke pengeluaran itu. Peneliti mengakui perbedaan antara pemakai dan bukan pemakai kartu bisa sebagian mencerminkan biaya berobat, bukan kondisi ekonomi jangka panjang. Data juga hanya potret 2023, masa pemulihan pascapandemi.

Peneliti mengulang analisis tanpa peserta berkartu tidak aktif. Pola rawat jalan bertahan hampir seluruhnya, sedangkan pada rawat inap gradien pendidikan dan pekerjaan melemah, tetapi gradien pendapatan justru menguat. Ketidakpakaian, kata mereka, lebih mencerminkan hambatan perilaku dan struktur daripada status administrasi.

Angka yang Perlu Dicek

Ada beberapa hal dalam naskah yang bisa diperiksa pembaca. Tabel 1 mencatat persentase ketidakpakaian laki-laki dan perempuan pada rawat jalan sama persis, 49,67 persen. Dua kelompok berbeda dengan angka identik sampai dua desimal jarang terjadi.

Pada baris ketidakpakaian rawat inap, jumlah tertulis 7.635.331 orang dengan persentase 11,03. Angka 7.635.331 itu sama dengan seluruh sampel rawat inap, padahal 11,03 persen dari sampel itu sekitar 842 ribu orang. Salah satu dari dua angka itu tampaknya keliru tempat.

Bagian pembahasan menyebut pekerja informal lebih sering melewati JKN dibanding pekerja formal. Tabel 2 menunjukkan karyawan juga 1,39 kali lebih berpeluang tidak memakai kartu dibanding yang tidak bekerja, sangat tipis selisihnya dari pekerja mandiri, 1,43 kali. Abstrak tidak menyebut angka karyawan ini.

Dua rujukan berbeda, Kusi dan Kimani, sama-sama diberi nomor kutipan 28. Subjudul tentang alasan ketidakpakaian justru dibuka dengan uraian peta rawat inap. Kekeliruan kecil semacam ini tidak mengubah temuan utama, tetapi patut dicatat.

Baca juga Anggaran Gender Kota Padang Naik, Isinya Masih Formalitas

Yang Belum Terjawab

Peneliti mengusulkan penyederhanaan administrasi, penguatan layanan di desa, dan literasi asuransi bagi pekerja informal. Mereka juga mendorong ketidakpakaian kartu dijadikan indikator rutin penilaian JKN, karena sampai kini kinerja dinilai dari jumlah peserta. Angka 48,3 persen menunjukkan ukuran itu tidak cukup.

Data 2023 tidak bisa menjawab apakah kebocoran ini memburuk atau membaik, karena perbandingan sebelum dan sesudah pandemi berada di luar cakupan penelitian. Yang tersisa satu potret: kartu yang dimiliki hampir semua orang, tetapi diabaikan oleh separuh pemakainya saat berobat jalan. Kartu itu ada, dipakai tidak.