Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) adalah lembaga yang dibentuk Presiden Sukarno sebagai kelanjutan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, sebelum tersusun Majelis Permusyawaratan Rakyat menurut undang-undang. Pembentukannya diatur dengan Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1959, dan anggotanya terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat ditambah utusan daerah serta golongan.
Dasar hukum: Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1959
Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1959 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara ditetapkan dan diundangkan di Jakarta pada 22 Juli 1959, ditandatangani Presiden Soekarno, dan dimuat dalam Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 77. Peraturan ini disusun setelah musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal yang sama.
Bagian menimbang menyebut MPRS perlu dibentuk sebagai lanjutan Dekrit Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang tanggal 5 Juli 1959. Dasar yang diingat ialah dekrit itu juncto Pasal 2 ayat (1) dan Aturan Peralihan Pasal IV Undang-Undang Dasar 1945.
Penjelasannya menerangkan mengapa bentuk yang dipakai adalah penetapan presiden: peraturan itu dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan dekrit, dan tindakan yang dilakukan dengannya dipertanggungjawabkan hanya kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat yang melakukan kedaulatan rakyat sepenuhnya.
Susunan keanggotaan MPRS
Pasal 1 menetapkan MPRS terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang dimaksud dalam Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1959, ditambah utusan dari daerah dan golongan. Jumlah anggotanya ditetapkan oleh Presiden.
Menurut Pasal 2, daerah dan golongan yang mendapat utusan ialah Daerah Swatantra Tingkat I dan golongan karya. Anggota tambahan itu diangkat oleh Presiden berdasarkan Pasal 3. Penjelasan pasal tersebut menyatakan Presiden bebas menentukan jumlah maupun anggota MPRS berhubung dengan pelaksanaan demokrasi terpimpin.
Sebelum memangku jabatan, anggota tambahan mengangkat sumpah atau janji menurut agamanya di hadapan Presiden atau Ketua MPRS yang dikuasakan Presiden. Rumusan sumpahnya dimuat dalam Pasal 4, antara lain janji memelihara Undang-Undang Dasar dan memajukan kesejahteraan rakyat.
Pimpinan, keuangan, dan tata tertib
Pasal 5 mengatur MPRS mempunyai seorang ketua dan dua orang wakil ketua atau lebih apabila dianggap perlu oleh Presiden. Ketua dan wakil ketua diangkat Presiden dan karena pengangkatan itu menjadi anggota MPRS.
Kedudukan keuangan ketua, wakil ketua, dan anggota diatur dengan peraturan pemerintah sesuai Pasal 6. Pasal 7 memerintahkan MPRS selekas mungkin membuat dan menetapkan peraturan tata tertibnya sendiri.
Istilah terkait
Latar politik pembentukan MPRS dapat ditelusuri lewat entri Konsepsi Presiden 1957, Kabinet Karya, dan Manifesto Politik Republik Indonesia (Manipol). Lihat pula Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) serta Djuanda Kartawidjaja.
Rujukan
Sumber: Kamus Sejarah Indonesia. Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, Pasal 1 sampai Pasal 8 beserta Penjelasan, Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1816.
Istilah lain di Kamus Sejarah Indonesia
Lihat daftar lengkap Kamus Sejarah Indonesia
Koleksi lain: Kamus Perbankan · Kamus Telematika dan Komputer · Kamus Lingkungan Hidup · Kamus Meteorologi · Kamus Perubahan Iklim · Kamus Kesehatan · Kamus Kemaritiman dan Investasi · Kamus Pembiayaan Perumahan · Kamus Ekonomi Syariah














