- Menlu AS Marco Rubio mengajak warga Kuba yang menginginkan perubahan untuk bermitra secara rahasia dengan CIA.
- Wakil Menlu Kuba Carlos Fernandez de Cossio mengolok-olok seruan itu sebagai tanda keputusasaan CIA.
- Blokade minyak AS terhadap Kuba membuat warga menghadapi kelangkaan bahan bakar dan pemadaman listrik.
Cekricek.id — Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio menyerukan warga yang menginginkan perubahan di Kuba untuk bermitra dengan CIA dan membantu mengakhiri pemerintahan komunis di pulau itu.
“Bagi mereka yang ingin menciptakan perubahan positif di Kuba, sekaranglah saatnya,” tulis Rubio di X pada Jumat (23/10/2026), sebagaimana diberitakan Al Jazeera, Sabtu (24/10/2026).
Rubio menyinggung “kekecewaan atas janji-janji yang gagal, korupsi, dan kehidupan istimewa segelintir orang” di Kuba, serta mendorong warga “memanfaatkan kesempatan ini untuk menciptakan perubahan yang kalian inginkan melalui kemitraan rahasia dengan CIA.”
Presiden Donald Trump dan sejumlah pejabat senior AS selama berbulan-bulan secara terbuka mengisyaratkan intervensi militer dan kehadiran permanen di Kuba untuk meningkatkan tekanan ekonomi, politik, dan hukum terhadap negara itu.
Seruan itu diolok-olok pejabat Kuba, termasuk Wakil Menteri Luar Negeri Carlos Fernandez de Cossio. “Kini Amerika Serikat beralih ke perekrutan terbuka untuk CIA. Pasti ada keputusasaan atau kesengsaraan besar di dalam badan itu sampai terpaksa menjual jasanya seperti sebatang pasta gigi,” tulisnya di X.
Bulan lalu, Fernandez de Cossio menyebut aksi militer AS terhadap Kuba akan menjadi “kejahatan internasional yang keji terhadap negara tetangga yang damai.”
CIA kemudian mengunggah video di X berisi petunjuk berbahasa Spanyol bagi mereka yang merasa memiliki informasi menarik bagi badan intelijen itu, dan menganjurkan mereka terlebih dahulu mendatangi “kedutaan besar AS secara langsung” bila bisa bepergian dengan aman.
Perkembangan ini terjadi saat blokade minyak AS terhadap Kuba sejak awal tahun ini membuat warga sipil mengalami kesulitan ekonomi berat, dengan kelangkaan bahan bakar dan pemadaman listrik. Pakar HAM PBB mengecam blokade minyak itu sebagai pelanggaran hukum internasional.
Washington telah memberlakukan embargo terhadap Kuba selama lebih dari 60 tahun, dan pemerintahan Trump meningkatkan tekanan terhadap Havana setelah militer AS menangkap Presiden Venezuela saat itu, Nicolas Maduro, dalam penggerebekan mematikan pada Januari.
