Pendapatan Asli Daerah Mamuju 6,68 Persen, Transfer 88,84

Pendapatan asli daerah Kabupaten Mamuju rata-rata Rp68,24 miliar setahun, sementara transfer dari pemerintah pusat rata-rata Rp902,74 miliar. Dua angka itu berasal dari sebelas tahun anggaran yang sama, 2013 sampai 2023, dan keduanya dihitung dari laporan realisasi anggaran yang telah diaudit.

Pengukuran itu ditulis Supriadi dari Universitas Muhammadiyah Mamuju bersama Andi Muhammad Ridho Yusuf Sainon Andi Pandjajangi, Lukman Setiawan, Sitti Mujahida Baharuddin, dan Muhammad Azizurrohman, dalam artikel Modeling regional fiscal autonomy using multiview graph convolutional networks: Evidence from Mamuju Regency, Indonesia di Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan, Volume 27 Nomor 1 tahun 2026, halaman 84–102. Naskahnya diterima 31 Januari 2026 dan direvisi terakhir 16 April 2026.

Dua Sumber Pendapatan yang Timpang Sejak Angka Terkecilnya

Jarak antara kedua sumber itu tidak hanya terlihat pada rata-ratanya, tetapi juga pada ujung bawah dan ujung atasnya. Pendapatan asli daerah bergerak antara Rp31,14 miliar dan Rp101,61 miliar, sedangkan transfer pusat bergerak antara Rp559,80 miliar dan Rp1.046,74 miliar. Nilai terbesar pendapatan asli daerah masih jauh di bawah nilai terkecil transfer pusat.

Total pendapatan daerahnya sendiri rata-rata Rp1.013,91 miliar setahun, dengan nilai terkecil Rp693,53 miliar dan terbesar Rp1.196,99 miliar. Simpangan bakunya Rp165,87 miliar, hampir sama dengan simpangan baku transfer pusat yang Rp158,32 miliar, sedangkan simpangan baku pendapatan asli daerah hanya Rp22,45 miliar. Jarak antara nilai terkecil dan terbesar total pendapatan Rp503,46 miliar, berbanding Rp70,47 miliar pada pendapatan asli daerah.

Perbandingan simpangan baku itu memberi keterangan tambahan. Karena total pendapatan bergerak hampir seirama dengan transfer pusat dan tidak seirama dengan pendapatan asli daerah, kemampuan fiskal daerah tersebut lebih ditentukan oleh besaran transfer daripada oleh penerimaan yang dihasilkan sendiri. Dengan kata lain, yang naik turun setiap tahun bukan hasil kerja penerimaan daerahnya, melainkan besaran kiriman dari pusat.

Datanya diambil dari laporan realisasi anggaran pemerintah daerah yang sudah diaudit, lalu dicocokkan silang dengan statistik fiskal terbitan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan. Sebelas tahun itu dipilih penulisnya agar dinamika fiskal pascadesentralisasi tertangkap cukup panjang, sekaligus tetap seragam di bawah kerangka akuntansi fiskal daerah yang berlaku sekarang. Dua sumber itu dipakai berdampingan, satu dari sisi daerah dan satu dari sisi pusat, supaya angka yang sama dapat diperiksa dari dua arah.

Baca juga Desentralisasi Fiskal dan Batas Belanja Provinsi 31,9 Persen

Dua Rasio yang Sama-Sama Melewati Ambangnya

Dua rasio dipakai untuk membaca struktur itu, dan keduanya melewati ambang yang lazim dirujuk, tetapi ke arah yang berlawanan. Rasio pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan rata-rata 6,68 persen, di bawah ambang sepuluh persen yang biasa dipakai sebagai batas minimal kemampuan membiayai diri sendiri. Rasio di bawah sepuluh persen, menurut penulisnya, menandakan kemampuan membiayai belanja publik secara mandiri yang terbatas.

Rasio transfer terhadap total pendapatan rata-rata 88,84 persen, di atas ambang 80 persen yang biasa dikaitkan dengan ketergantungan transfer yang sistemik. Rentangnya pun rapat: rasio transfer bergerak antara 80,72 persen dan 93,57 persen, sehingga tidak pernah turun di bawah ambang itu sepanjang sebelas tahun.

Rasio pendapatan asli daerah bergerak antara 3,71 persen dan 8,49 persen, jadi juga tidak pernah menyentuh ambang sepuluh persen. Simpangan bakunya 1,54 poin berbanding 3,89 poin pada rasio transfer, yang oleh penulisnya dibaca sebagai ketergantungan yang menetap, bukan ketergantungan yang naik turun mengikuti siklus. Yang satu tipis dan stabil di bawah ambangnya, yang satu lebar tetapi tetap di atas ambangnya.

Dari dua rasio itu penulisnya menurunkan satu istilah yang dipinjam dari teori desentralisasi fiskal, yakni ilusi fiskal: keadaan ketika pemerintah daerah memperbesar belanja tanpa menanggung pertanggungjawaban penerimaan yang sebanding, sehingga dorongan untuk menggali penerimaan sendiri justru melemah.

Indeks yang Tidak Pernah Mendekati Ambang 0,25

Ukuran pokoknya adalah indeks kemandirian fiskal, yang dihitung dari rasio pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan daerah. Rata-ratanya 0,07005 dengan nilai terkecil 0,04038 dan terbesar 0,09026, sementara ambang klasifikasi yang dipakai Kementerian Keuangan adalah 0,25. Ambang itu tiga setengah kali lipat rata-rata yang tercatat, dan hampir tiga kali nilai tertingginya.

Selisih antara nilai terbesar dan ambangnya lebih lebar daripada seluruh rentang indeks itu sendiri. Nilai tertinggi selama sebelas tahun, 0,09026, masih berjarak 0,15974 dari ambang, sedangkan jarak antara nilai terendah dan tertinggi hanya 0,04988. Simpangan bakunya 0,01492.

Dengan angka-angka itu, kabupaten tersebut digolongkan penulisnya sebagai daerah yang belum mandiri secara fiskal sepanjang periode pengamatan. Bukan turun naik di sekitar ambang, melainkan tetap berada jauh di bawahnya dari tahun pertama sampai tahun terakhir. Penulisnya menyebut keadaan itu sebagai ketidakseimbangan fiskal menegak, yakni tanggung jawab belanja yang lebih besar daripada kemampuan menggali penerimaan sendiri.

Dua Cara Membaca Data yang Sama

Bagian kedua naskah itu berpindah dari mengukur ke memodelkan. Indikator keuangan publik yang biasa dipakai disandingkan dengan pendekatan pembelajaran mesin berbasis graf, dan keduanya dikenakan pada kumpulan data yang persis sama, sebelas amatan tahunan dari kabupaten yang sama. Tujuannya dua sekaligus: mengukur kemandirian fiskalnya, dan menilai apakah cara baru itu memang lebih baik daripada cara lama.

Model yang diusulkan bernama jaringan konvolusi graf multitampilan berbasis kemiripan. Cara kerjanya menyusun hubungan antarpeubah fiskal memakai ukuran kemiripan, memprosesnya lewat beberapa tampilan graf yang berbeda, lalu menggabungkannya dengan mekanisme perhatian yang memberi bobot berbeda pada tiap tampilan.

Peubah yang masuk sama dengan yang dipakai pada bagian deskriptif: pendapatan asli daerah, transfer antarpemerintah, total pendapatan daerah, rasio-rasio fiskal utama, dan indeks kemandirian fiskal. Optimasinya memakai Adam dengan laju pembelajaran 0,01, dan penilaiannya memakai ketepatan, skor F1, serta luas area di bawah kurva.

Baca juga DAK Nonfisik Tekan Kemiskinan, DAK Fisik Bekerja di Kepulauan

Lima Model yang Diadu pada Tiga Ukuran

Lima model dijajarkan pada tiga ukuran yang sama. Regresi linear sebagai garis dasar mencatat ketepatan 0,782, skor F1 0,751, dan luas area 0,831. Hutan acak naik ke 0,835, 0,812, dan 0,876, sedangkan regresi vektor pendukung berada di antara keduanya dengan 0,819, 0,798, dan 0,859.

Dua model berbasis graf menempati dua tempat teratas. Jaringan konvolusi graf biasa mencatat 0,867, 0,843, dan 0,905, sementara model yang diusulkan mencatat 0,923, 0,901, dan 0,945. Dibandingkan garis dasarnya, keduanya naik 10,9 persen dan 18,1 persen, sedangkan hutan acak dan regresi vektor pendukung hanya naik 6,8 persen dan 4,7 persen dari garis dasar yang sama.

Uji pengurangan bagian dijalankan untuk melihat komponen mana yang paling menentukan. Membuang mekanisme berbasis kemiripan menurunkan ketepatan paling banyak, disusul pembuangan arsitektur multitampilan, lalu pembuangan mekanisme perhatian yang penurunannya paling kecil di antara ketiganya. Urutan itu dibaca penulisnya sebagai tanda bahwa penyusunan hubungan antarpeubah lebih menentukan daripada pembobotan akhirnya.

Kurva kerugian dan ketepatan pelatihannya juga dilaporkan. Kerugian pelatihan turun cepat pada epos-epos awal lalu mendatar di tingkat rendah, sedangkan ketepatan pelatihannya memusat mulus di nilai tinggi, pola yang oleh penulisnya dibaca sebagai belajar yang efisien tanpa tanda kelewat-pas terhadap datanya.

Dari dua sisi itu penulisnya menarik satu simpulan bersama. Kemandirian fiskal kabupaten tersebut disebut bukan sekadar rendah pada besarannya, melainkan terkekang oleh susunan sumber penerimaannya, sehingga kemandirian fiskal lebih tepat dibaca sebagai hasil dari saling kait antarpeubah fiskal daripada sebagai satu rasio penerimaan yang berdiri sendiri.

Dua Hal yang Belum Terjelaskan dari Naskahnya

Yang pertama soal jumlah amatannya. Seluruh pemodelan itu bersandar pada sebelas amatan tahunan, sementara ukuran yang dilaporkan berupa ketepatan, skor F1, dan luas area di bawah kurva, yaitu ukuran klasifikasi yang lazimnya dihitung dari kumpulan data jauh lebih besar. Naskahnya tidak menerangkan bagaimana pemisahan data latih dan uji dilakukan pada sebelas titik itu.

Yang kedua soal kategori yang diklasifikasikan. Model itu disebut mengelompokkan dan meramalkan kategori kemandirian fiskal, sedangkan bagian deskriptifnya mencatat indeks kemandirian fiskal yang tidak pernah keluar dari satu kategori yang sama sepanjang sebelas tahun, yakni kategori belum mandiri. Naskahnya tidak menjelaskan kategori lain mana yang tersedia untuk dibedakan oleh model tersebut.

Selisih perbaikan terhadap garis dasar juga dicetak tanpa dasar hitungnya. Angka 18,1 persen untuk model yang diusulkan dan 10,9 persen untuk jaringan konvolusi graf biasa tidak disertai keterangan ukuran mana yang dipakai sebagai dasar perbandingan di antara ketiga ukuran yang dilaporkan.

Baca juga Tiga Sektor Unggulan Yogyakarta Lolos dari Empat Metode

Yang bisa diperiksa siapa pun pada tabelnya adalah dua rasio di baris yang berdekatan: 6,68 persen untuk penerimaan yang digali sendiri dan 88,84 persen untuk penerimaan yang dikirim dari pusat. Keduanya dihitung dari total pendapatan yang sama, pada sebelas tahun anggaran yang sama, di satu kabupaten yang sama.