Tiga Sektor Unggulan Yogyakarta Lolos dari Empat Metode

A A

Ilustrasi kawasan Tugu Yogyakarta dilihat dari udara. [Foto: Al Fariz/Pexels]

  • Empat metode menghasilkan delapan, enam, dan lima belas sektor unggulan yang berbeda-beda.
  • Hanya tiga sektor lolos seluruh metode: hortikultura, informasi dan komunikasi, serta jasa lainnya.
  • Target kemiskinan dan rasio Gini Yogyakarta tidak tercapai sepanjang 2018 sampai 2022.
  • Literasi keuangan turun ke 54,55 persen sementara inklusi keuangan naik ke 82,08 persen.
  • Abstrak menyebut 61 sektor, tetapi penjumlahan di uraiannya hanya menghasilkan 54.
Daftar Isi
  1. Dua Angka yang Tidak Pernah Bertemu Targetnya
  2. Empat Alat Ukur, Empat Jawaban yang Berbeda
  3. Hortikultura: Produksi Besar, Petaninya Menua
  4. Informasi dan Komunikasi: Sumbangan Naik, Literasi Turun
  5. Jasa Lainnya: Pariwisata dan Ongkos yang Ditinggalkan
  6. Angka yang Tidak Cocok dengan Hitungannya Sendiri

Tipologi Klassen menyebut lima belas sektor di Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai sektor unggulan, sedangkan analisis pergeseran pangsa hanya menyebut enam. Ketika keempat alat ukur yang dipakai satu naskah dijajarkan, yang bertahan di semuanya tinggal tiga: subsektor hortikultura, sektor informasi dan komunikasi, serta sektor jasa lainnya.

Pengukuran itu ditulis Muhammad Viktar Sabilillah Tafarel dan Ira Rahayuningtyas dari Politeknik Keuangan Negara STAN dalam artikel The Optimization of Leading Sectors in Alleviating Poverty and Inequality in the Special Region of Yogyakarta Province di Jurnal Economia, Volume 22 Nomor 2 tahun 2026, halaman 220–237. Naskahnya diterima 11 Januari 2025 dan disetujui 6 Januari 2026.

Dua Angka yang Tidak Pernah Bertemu Targetnya

Yang membuat pertanyaan sektor unggulan itu muncul adalah dua deret angka yang tidak pernah bertemu. Selama 2018 sampai 2022, target angka kemiskinan dan target rasio Gini di provinsi tersebut tidak tercapai satu tahun pun, dan jaraknya justru melebar dari tahun ke tahun.

Pada 2018, target kemiskinan 11,23 persen dan realisasinya 11,81 persen, selisih 0,58 poin. Pada 2022, target kemiskinan 7,00 persen dan realisasinya 11,49 persen, selisih 4,49 poin. Jadi targetnya turun 4,23 poin dalam lima tahun, sedangkan realisasinya hanya turun 0,32 poin. Titik terjauh kedua deret itu ada pada 2020, ketika targetnya sudah 9,11 persen sementara realisasinya justru naik ke 12,80 persen, angka tertinggi sepanjang lima tahun tersebut.

Lima tahun target kemiskinan, lima tahun tak tercapaiLima tahun target kemiskinan, lima tahun tak tercapaiLima tahun target kemiskinan, lima tahun taktercapaiAngka kemiskinan Daerah Istimewa Yogyakarta, persenpendudukRealisasiTarget RPJMD11,81%11,23%Tahun 201811,44%10,29%Tahun 201912,80%9,11%Tahun 202011,91%8,07%Tahun 202111,49%7,00%Tahun 2022Selisihnya melebar dari 0,58 poin pada 2018 menjadi 4,49 poin pada2022.
Sumber: Tafarel dan Rahayuningtyas, The Optimization of Leading Sectors in Alleviating Poverty and Inequality in the Special Region of Yogyakarta Province, Jurnal Economia, 22(2), 2026, hlm. 220–237. Grafik: Cekricek.id

Rasio Gini bergerak berlawanan arah dengan targetnya. Target 2018 ditetapkan 0,3917 dan realisasinya 0,4220; target 2022 ditetapkan 0,3635 dan realisasinya 0,4590. Targetnya turun 0,0282, sementara realisasinya justru naik 0,0370, sehingga selisih pada tahun terakhir hampir 0,1. Kedua deret itu bergerak menjauh, bukan mendekat, dan tidak ada satu tahun pun ketika keduanya bertemu.

Baca juga Kemiskinan Nusa Tenggara Barat Turun Seiring Upah Minimum

Rasio Gini justru menjauh dari targetnya tiap tahun2018 0,3917 ke 0,4220; 2019 0,3846 ke 0,4280; 2020 0,3776 ke 0,4370; 2021 0,3702 ke 0,4360; 2022 0,3635 ke 0,4590.Rasio Gini justru menjauh dari targetnya tiaptahunRasio Gini Daerah Istimewa Yogyakarta, target danrealisasinyaTarget RPJMDRealisasi0,360,390,420,4520180,39170,422020190,38460,428020200,37760,437020210,37020,436020220,36350,4590Rasio Gini 0,459 pada 2022 tercatat tertinggi di antara seluruhprovinsi.
Sumber: Tafarel dan Rahayuningtyas, The Optimization of Leading Sectors in Alleviating Poverty and Inequality in the Special Region of Yogyakarta Province, Jurnal Economia, 22(2), 2026, hlm. 220–237. Grafik: Cekricek.id

Angka 2022 itu punya dua bentuk. Sebagai persentase, 11,49 persen penduduk hidup di bawah garis kemiskinan; sebagai jumlah orang, 463.630 jiwa. Rasio Gini 0,459 pada tahun yang sama tercatat sebagai yang tertinggi di antara seluruh provinsi Indonesia, dan lebih tinggi daripada rata-rata nasional maupun provinsi lain di Pulau Jawa. Penulisnya menempatkan dua keadaan itu berdampingan dengan satu kesimpulan yang tidak biasa: persoalan provinsi tersebut bukan pada ketersediaan anggaran, melainkan pada pengelolaan anggaran yang belum optimal dalam memperbaiki perekonomian daerahnya.

Empat Alat Ukur, Empat Jawaban yang Berbeda

Empat alat ukur dipakai atas data produk domestik regional bruto atas dasar harga konstan 2018 sampai 2022, mencakup 61 sektor dan subsektor. Dua yang pertama, Location Quotient dan Dynamic Location Quotient, mengukur pemusatan dan arah perkembangan; dua berikutnya, analisis pergeseran pangsa dan Tipologi Klassen, mengukur daya saing dan posisi kuadran.

Hasilnya tidak seragam. Location Quotient bersama Dynamic Location Quotient menyaring delapan sektor, analisis pergeseran pangsa enam sektor, dan Tipologi Klassen lima belas sektor. Selisih antara yang terbanyak dan yang tersedikit sembilan sektor, dari satu kumpulan data yang sama.

Delapan sektor versi Location Quotient itu bernilai antara 1,02 dan 2,89, jadi yang tertinggi hampir tiga kali yang terendah. Di ujung atas ada jasa pendidikan dengan 2,89 dan informasi serta komunikasi dengan 2,25; di ujung bawah ada konstruksi dengan 1,02 dan kehutanan dengan 1,03, keduanya nyaris menyentuh ambang. Hortikultura berada di 1,48 dan jasa lainnya di 1,50, keduanya di tengah.

Komposisi kuadrannya sendiri timpang. Lima belas sektor masuk kuadran pertama sebagai sektor maju dan terus berkembang, sedangkan 39 sektor dan subsektor lainnya digolongkan tidak prospektif, jadi perbandingannya kira-kira satu berbanding tiga. Jumlah sektor unggulan versi metode ini paling banyak di antara seluruh metode yang dipakai naskah tersebut, dan justru metode inilah yang paling longgar menyaring.

Irisan ketiga hasil itulah yang menyisakan tiga nama. Hortikultura, informasi dan komunikasi, serta jasa lainnya muncul di seluruh metode, sedangkan jasa pendidikan yang bernilai Location Quotient tertinggi 2,89 justru tidak lolos analisis pergeseran pangsa, dan peternakan yang lolos pergeseran pangsa tidak muncul di daftar Location Quotient.

Delapan sektor lolos LQ, tiga di antaranya lolos semuaJasa pendidikan 2,89; Informasi dan komunikasi 2,25; Jasa lainnya 1,50; Hortikultura 1,48; Jasa keuangan lainnya 1,15; Tanaman pangan 1,09; Kehutanan 1,03; Konstruksi 1,02.Delapan sektor lolos LQ, tiga di antaranyalolos semuaRata-rata Location Quotient 2018 sampai 2022, ambang loloslebih dari satu0123Jasa pendidikan2,89Informasi dan komunikasi2,25Jasa lainnya1,50Hortikultura1,48Jasa keuangan lainnya1,15Tanaman pangan1,09Kehutanan1,03Konstruksi1,02Jasa pendidikan bernilai tertinggi tetapi tidak lolos analisis pergeseranpangsa.
Sumber: Tafarel dan Rahayuningtyas, The Optimization of Leading Sectors in Alleviating Poverty and Inequality in the Special Region of Yogyakarta Province, Jurnal Economia, 22(2), 2026, hlm. 220–237. Grafik: Cekricek.id

Enam sektor versi pergeseran pangsa memberi urutan yang lain lagi. Informasi dan komunikasi mencatat komponen pertumbuhan proporsional 2.933,13 dan komponen keunggulan kompetitif 1.748,82, jauh di atas hortikultura yang mencatat 57,72 dan 202,33. Jasa kesehatan dan kegiatan sosial masuk dengan 654,76 dan 12,12, sedangkan peternakan dengan 37,49 dan 29,79, serta jasa keuangan dan asuransi dengan 57,38 dan 22,77, menempati lapis paling bawah daftar tersebut.

Dari lima belas sektor versi Tipologi Klassen, informasi dan komunikasi kembali paling menonjol: pangsanya 13,25 persen terhadap 5,86 persen nasional, dengan laju 11,83 persen terhadap 8,64 persen nasional. Hortikultura tercatat 2,12 persen terhadap 1,43 persen, dengan laju 5,81 persen terhadap 3,61 persen. Konstruksi punya pangsa jauh lebih besar, 10,09 persen, tetapi lajunya 3,60 persen saja, sehingga jaraknya terhadap angka nasional jauh lebih tipis daripada dua sektor tadi.

Hortikultura: Produksi Besar, Petaninya Menua

Subsektor hortikultura punya dua sisi yang sama-sama terukur. Di sisi produksi, pada 2022 pisang tercatat 780.453 kuintal dan salak 544.980 kuintal, sementara cabai besar 253.845 kuintal dan bawang merah 223.066 kuintal. Di kelompok tanaman hias, krisan tercatat 1.162.666 tangkai berbanding anggrek 42.457 pohon. Kulon Progo menjadi sentra sebagian besar komoditas itu, sedangkan salak, krisan, dan anggrek berpusat di Sleman.

Di sisi pelakunya, gambarannya berbeda. Sensus Pertanian 2023 mencatat petani di provinsi itu didominasi kelompok umur tua, yang menurut penulisnya menandakan kurangnya regenerasi, sementara generasi mudanya disebut lebih tertarik pada pekerjaan yang bersinggungan dengan teknologi. Pada saat yang sama tercatat perubahan penggunaan lahan sebesar 26,18 persen sejak 2013, dan petani perempuan disebut kurang sejahtera dibanding petani laki-laki.

Rantai pasoknya sendiri sudah terbentuk. Data unit pelaksana teknis daerah pada 2020 mencatat 66 produsen benih bersertifikat, yang terdiri atas kelompok tani, perorangan, dan perusahaan berbentuk CV maupun PT, ditambah lembaga pemerintah yang juga bertindak sebagai produsen benih.

Dukungan kebijakannya bertingkat dan tidak menumpuk di satu kabupaten. Pupuk bersubsidi dan bantuan alat serta benih paling banyak dialokasikan ke Gunung Kidul, sedangkan realisasi kredit usaha rakyat untuk petani terbesar di Kulon Progo. Di atas keduanya, peraturan daerah tentang rencana tata ruang 2023 sampai 2043 mengizinkan usaha hortikultura di kawasan budi daya pertanian sekaligus di dekat kawasan wisata, sepanjang tidak menimbulkan limbah.

Baca juga Ketimpangan Pembangunan Infrastruktur Antarprovinsi Menyempit

Informasi dan Komunikasi: Sumbangan Naik, Literasi Turun

Sektor informasi dan komunikasi bergerak cepat pada satu ukuran dan mundur pada ukuran lain. Sumbangannya terhadap perekonomian provinsi naik dari 7,25 persen pada 2019 menjadi 10,30 persen pada 2022, bertambah 3,05 poin dalam tiga tahun, dan itu menjadikannya penyumbang terbesar kedua setelah industri pengolahan. Cakupannya luas: penerbitan, film dan rekaman suara, penyiaran radio dan televisi, telekomunikasi, serta teknologi informasi.

Pendorongnya tercatat pada perilaku rumah tangga selama pembatasan sosial. Rata-rata pengeluaran konsumsi rumah tangga untuk komunikasi pada 2020 naik Rp11.736,87 menjadi Rp159.705,87. Kepemilikan telepon seluler naik 1,52 persen dan kepemilikan komputer 1,04 persen, dua angka yang berdekatan, tetapi tingkatnya jauh berbeda: 91,06 persen rumah tangga sudah memiliki telepon seluler, sementara komputer tidak disebut mendekati angka itu.

Di sisi berlawanan, dua ukuran keuangan bergerak berkebalikan. Literasi keuangan turun dari 58,53 persen pada 2019 menjadi 54,55 persen pada 2022, sedangkan inklusi keuangan naik dari 76,12 persen menjadi 82,08 persen pada rentang yang sama. Sampai Agustus 2024, otoritas jasa keuangan setempat menerima lebih dari 700 pengaduan konsumen.

Penulisnya menghubungkan dua deret itu secara langsung. Akses keuangan yang meningkat tanpa disertai pemahaman keuangan yang memadai, menurut mereka, membuka jalan bagi judi daring dan pinjaman daring ilegal, dan kedua hal itulah yang mendominasi pengaduan tersebut.

Jasa Lainnya: Pariwisata dan Ongkos yang Ditinggalkan

Sektor jasa lainnya bertumpu pada pariwisata, dan naskah itu menempatkannya sebagai rekomendasi prioritas. Alasannya bukan angka sektoral, melainkan posisi: provinsi tersebut disebut punya keunggulan komparatif paling menonjol di bidang ini di antara ketiga sektor yang lolos seluruh metode.

Industri film disebut sebagai penopangnya yang lain. Provinsi itu menjadi tempat berlangsungnya sejumlah festival film tahunan, memiliki sekolah film dan rumah produksi, serta menyalurkan dana keistimewaan kepada warga ber-KTP setempat melalui pengajuan proposal, dengan film Tilik arahan Wahyu Agung Prasetyo sebagai salah satu hasilnya. Di sisi lain, dana abadi kebudayaan dari pemerintah pusat dipakai membiayai festival dan lokakarya, sehingga pendanaannya datang dari dua arah sekaligus.

Ongkos produksinya juga dicantumkan sebagai peluang. Biaya produksi film selama satu sampai dua minggu disebut mencapai Rp800 juta sampai Rp1,5 miliar untuk sewa tempat, makanan, penginapan, transportasi, dan keperluan lain. Masyarakat desa miskin, menurut penulisnya, dapat masuk ke rantai itu lewat penyediaan konsumsi, penginapan, bahkan peran.

Rekomendasi penutupnya menyebut dua kabupaten sekaligus. Dana keistimewaan disarankan diprioritaskan untuk prasarana konektivitas di destinasi pendukung yang sekaligus merupakan kantong kemiskinan, yaitu Kulon Progo dan Gunungkidul, disertai aturan perdagangan yang mengikat pelaku usaha berbintang.

Baca juga DAK Nonfisik Tekan Kemiskinan, DAK Fisik Bekerja di Kepulauan

Angka yang Tidak Cocok dengan Hitungannya Sendiri

Ada beberapa hal di naskah itu yang tidak berpadanan. Abstraknya menyebut cakupan 61 sektor dan subsektor, sedangkan uraian pergeseran pangsanya menghitung 22 sektor berdaya saing ditambah 32 yang tidak, dan 18 yang tumbuh cepat ditambah 36 yang tumbuh lambat. Kedua penjumlahan itu menghasilkan 54, bukan 61.

Nilai Dynamic Location Quotient-nya juga berbeda tingkat besaran secara ekstrem. Subsektor angkutan udara tercatat 1.707.131.889,49 dan kehutanan 4.767,37, sementara hortikultura 2,55 dan informasi serta komunikasi 1,68. Naskahnya tidak menerangkan dari mana perbedaan sebesar itu berasal, dan hanya menyatakan penentuan sektor unggulan memakai ambang lebih dari satu, bukan besaran nilainya.

Penomoran terbitannya pun tidak seragam. Halaman muka menuliskan Volume 22 Nomor 2 Juni 2026, sedangkan tautan pengenal digital yang dicetak di halaman yang sama memuat penanda nomor satu untuk volume yang sama. Tanggal naskahnya juga berjarak jauh: diterima 11 Januari 2025, direvisi 17 Desember 2025, lalu disetujui 6 Januari 2026.

Yang bisa diperiksa siapa pun pada tabelnya adalah dua angka di tahun terakhir: target kemiskinan 7,00 persen dan realisasinya 11,49 persen, keduanya untuk 2022, keduanya dari dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah yang sama. Tiga sektor yang lolos seluruh metode itulah yang disodorkan penulisnya untuk menutup jarak tersebut.

Bagikan

Baca Juga

Suku Bunga The Fed Berhenti di Pasar Uang, Bukan Sektor Riil
Kepuasan Masyarakat Jember Lebih Ditentukan Prasarana
Zakat Usaha Keluarga Menguntungkan sampai 4,2 Persen Laba
Literasi Keuangan Lebih Menentukan daripada Akses Modal
Likuiditas Menekan Risiko Bank Syariah, Bagi Hasil Menaikkan
Investasi Asing Menambah Tenaga Kerja Hanya di Sumatra