Cekricek.id — Sebuah kerajaan kalah, lalu perangnya berjalan hampir tiga puluh tahun lagi. Itu yang terjadi di ujung barat Sumatra. Istana Sultan Aceh direbut Belanda pada 1874, tetapi perlawanan tidak ikut runtuh bersama istana itu. Perang biasanya berhenti ketika pusat komandonya pecah. Di Aceh, hilangnya pusat itu justru membuka babak yang paling panjang dan paling sulit dipadamkan. Lima peneliti sejarah menyusun ulang alasannya, dan jawaban yang mereka ajukan tidak berhenti pada keberanian.
Kajian itu berjudul Convergence of Colonial Politics, Islamic Ideology, and Popular Resistance: An Analysis of the Background of the Aceh War (1873-1903). Penulisnya Zetira Novian Airlangga, Ichsan Kurnia Akbar, Wahyu Rafael Lingga, Wani Maler, dan Yenny Narny, seluruhnya dari Universitas Andalas, Padang. Artikelnya dimuat jurnal Analisis Sejarah Vol. 15 No. 2 tahun 2025, halaman 204 sampai 210, terbitan Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Budaya kampus tersebut. Pendekatannya kualitatif deskriptif berbasis kepustakaan, dengan triangulasi tematik atas tiga hal: politik kolonial, ideologi Islam, dan keikutsertaan masyarakat.
Yang membuat susunan itu berguna adalah urutannya. Ketiga hal tadi tidak diperlakukan sebagai daftar sebab yang berdiri sendiri-sendiri, melainkan sebagai rantai yang saling menyalakan. Politik kolonial merusak satu tatanan. Ideologi mengisi ruang yang ditinggalkan tatanan itu. Kampung-kampung memikul sisanya. Membaca Perang Aceh sebagai satu mesin dengan tiga bagian membuat pertanyaan pembuka tadi, mengapa kekalahan istana tidak mengakhiri perang, punya jawaban yang bisa diperiksa satu per satu. Perangnya sendiri berlangsung lebih dari tiga dasawarsa, menelan puluhan ribu nyawa di kedua pihak, dan merombak susunan sosial serta politik setempat sampai ke akarnya.
Daftar Isi
Cara Sebuah Perjanjian Menghapus Kedaulatan
Pemicu resminya Traktat Sumatra 1871, kesepakatan antara Inggris dan Belanda. Isinya memindahkan hak pengawasan Inggris atas Sumatra bagian utara ke tangan Belanda dan, dengan itu, menghapus kedudukan Aceh sebagai negeri berdaulat di mata dua kekuatan Eropa. Belanda memakai traktat tersebut sebagai dasar hukum untuk menyerbu. Timnya menekankan bahwa perjanjian itu bukan sebab tunggal, melainkan penutup sah bagi pergeseran kebijakan yang sudah berjalan lebih dulu: dari hidup berdampingan menjadi pencaplokan langsung. Ketegangan antara kedua pihak sudah tua, ditandai penolakan Aceh terhadap berbagai bentuk penetrasi kolonial yang dianggap mengancam hukum adat, agama, dan kedaulatan politiknya.
Alasan di baliknya berlapis. Aceh duduk di mulut Selat Malaka, salah satu jalur dagang tersibuk di dunia, dan sejak abad keenam belas sudah menjalin hubungan dagang serta diplomasi dengan Utsmani, Inggris, Prancis, dan Italia. Kajian ini menambahkan motif yang lebih membumi: sebagian wilayah, terutama pesisir timur, menjanjikan hasil bumi dan pemerintahan yang menguntungkan. Ahmad Muhajir mencatat bahwa di Aceh Timur, gabungan janji ekonomi dan modal sosial yang lebih lemah membuat penaklukan tampak lebih murah bagi penguasa kolonial.
Baca juga Gurabesi dan Empat Abad Arsip yang Berlubang
Keputusan menyerbu sendiri diperdebatkan di Den Haag. Menteri Fransen van de Putte termasuk yang menolak operasi militer besar-besaran seketika dan mengusulkan jalan lain yang tidak seagresif itu. Artinya invasi 1873 bukan langkah yang bulat, melainkan hasil tarik-menarik politik dalam negeri Belanda sendiri. Satu ketakutan mempercepatnya: kekhawatiran bahwa Aceh punya sandaran di dunia Islam yang lebih luas. Nyata atau tidak sandaran itu, ketakutannya cukup untuk memperkuat suara yang menuntut tindakan tegas. Semua itu berlangsung pada masa yang oleh kajian ini disebut imperialisme baru, ketika kekuatan industri berlomba menguasai wilayah di Asia dan Afrika, sehingga perlawanan Aceh berdiri sebaris dengan perlawanan di Aljazair, Sudan, dan Libya.
Cara Sebuah Hikayat Menggerakkan Orang
Bagian kedua mesin itu berupa teks. Hikayat Perang Sabil, dikenal juga sebagai Hikayat Prang Sabi, adalah syair perang yang menyampaikan gagasan jihad dan menjanjikan surga bagi yang gugur sebagai syuhada. Yang dilacak kajian ini bukan isinya semata, melainkan cara kerjanya. Hikayat itu tidak dibaca diam-diam di rumah. Ia dibacakan keras-keras oleh ulama menjelang pertempuran, dihafal, lalu diulang di ruang-ruang yang dipakai bersama, sehingga berubah dari bacaan menjadi tindakan. Peredarannya mengikuti jaringan gampong, kampung-kampung yang saling terhubung lewat kekerabatan, dan di situlah keyakinan berpindah menjadi kesediaan berangkat.
Teuku Hasjmy, dalam bukunya Apa Sebab Rakyat Aceh Sanggup Berperang Puluhan Tahun Melawan Agresi Belanda yang terbit pada 1980, menjelaskan bahwa teks itu menjembatani perintah agama dengan kesadaran sosial dan politik. Belanda tidak hanya digambarkan sebagai perampas wilayah, tetapi sebagai pelanggar iman. Hasjmy juga menempatkan ulama bukan sekadar penyampai pesan, melainkan penata organisasi yang menjaga moral dan disiplin ketika wibawa bangsawan menurun. Anthony Reid menyebut mereka agen revolusioner, bukan hanya pemuka rohani.
Pihak kolonial membaca gejala yang sama dan menarik kesimpulan terbalik. C. Snouck Hurgronje, dalam The Achehnese yang terbit pada 1906, menempatkan Islam sebagai penghalang utama penguasaan Belanda, lalu menganjurkan pemisahan otoritas agama dari otoritas politik. Timnya menilai anjuran itu lebih rumit daripada sekadar melemahkan ulama: Snouck memahami Islam sebagai sistem sosial menyeluruh, mencakup hukum, pendidikan, dan moral, dan usulannya bertujuan menjinakkannya di bawah tatanan kolonial. Hasilnya pasifikasi jangka pendek dengan retakan sosial yang panjang.
Baca juga Nalar yang Dijanjikan Standar Lulusan Madrasah
Jaringan yang menopang teks itu juga melampaui Aceh. Azyumardi Azra mencatat ulama Asia Tenggara memelihara hubungan dengan Mekah dan Kairo, sehingga gagasan pan-Islamisme dapat diterjemahkan ke dalam bahasa setempat. Dalam bacaan tim Universitas Andalas, hikayat tersebut bukan semata teks keagamaan, melainkan penyimpan identitas. Agama, kesetiaan pada negeri, dan ingatan bersama dikunci dalam satu kisah yang bisa diucapkan siapa saja, termasuk mereka yang tidak pernah masuk sekolah. David Kloos, yang juga dirujuk kajian ini, menilai perlawanan Aceh melampaui pertempuran fisik dan berlanjut sebagai perebutan makna yang dirawat lewat ingatan bersama.
Cara Kepemimpinan Berpindah Tangan
Bagian ketiga menjelaskan mengapa kekalahan istana tidak menghentikan apa pun. Sebelum ulama menonjol, yang mengatur pertahanan adalah uleebalang, kepala wilayah turun-temurun yang menguasai sumber daya setempat dan memiliki pengikut bersenjata. Sistemnya berjalan di atas kesetiaan dan timbal balik, dan sudah berdiri jauh sebelum invasi. Ketika tekanan militer meningkat dan Sultan jatuh pada 1874, jaringan uleebalang dan ulama berangsur menyatu menjadi kepemimpinan campuran: keabsahan rohani ditopang wewenang adat. Runtuhnya perlindungan lama itu sekaligus melahirkan elite setempat yang oportunistik, dan pejabat kolonial memanfaatkan celah tersebut untuk memperlebar perpecahan.
Ibrahim Alfian dan James Siegel memerinci pergeserannya dalam tiga tahap. Mula-mula pertahanan yang dipimpin bangsawan. Lalu konsolidasi keagamaan di bawah tokoh seperti Teungku Chik di Tiro. Terakhir perang gerilya yang terpencar, disangga solidaritas kampung dan keikutsertaan perempuan. Tiap tahap mengganti arti perlawanan itu sendiri, dari mempertahankan kedaulatan menjadi mempertahankan tatanan moral. Nama lain yang disebut sebagai penggerak adalah Teungku Chik Pante Kulu dan Teungku Muhammad Lamnga. Siegel menambahkan bahwa perang di Aceh ditopang rasa kehormatan dan keadilan ilahi, bukan perhitungan untung rugi, sehingga tesis ekonomi moral James Scott yang lazim dipakai untuk Jawa dinilai tidak cocok di sini, dan kritik Samuel Popkin justru lebih mendekati.
Baca juga Migrasi Magis: Mantra Sijundai Jadi Teater Tari
Alfian menyebut keseluruhannya perang di jalan Allah. Hasjmy menyebutnya jihad al-sha’bi, jihad rakyat, kewajiban yang sekaligus politik dan rohani. Namun kajian ini menahan diri dari penjelasan yang semata-mata rohani. Perampasan tanah, kerja paksa, perdagangan budak, dan hilangnya kesempatan ekonomi disebut sebagai bahan bakar rasa tidak adil yang membuat seruan agama menemukan sasaran yang jelas. Keyakinan menyediakan bahasa. Kerugian menyediakan alasan. Keduanya bekerja pada orang yang sama. Anthony Reid menambahkan penjelasan struktural. Susunan masyarakat Aceh yang relatif setara dan bertumpu pada kerja sama mendatar membuat siasat pecah belah Belanda sulit bekerja, sebab ikatan berdasarkan nilai dan agama terbukti lebih kuat daripada ikatan administratif. Di titik itulah kajian tersebut menutup penjelasan mekanismenya. Perang itu, tulis tim penulisnya, “bukan peristiwa militer tunggal, melainkan proses panjang perundingan budaya dan struktural antara dominasi dan perlawanan.”
Di Mana Penjelasan Itu Berhenti
Batas kajian ini terletak pada bahannya. Seluruh datanya sekunder: buku klasik Anthony Reid, Snouck Hurgronje, dan Ibrahim Alfian, artikel jurnal, terbitan daring terverifikasi, serta arsip pemerintah. Bukan penelusuran arsip primer yang baru dibuka. Timnya menyatakan sendiri bahwa keabsahan penelitiannya disandarkan pada triangulasi tematik dan penilaian kritis atas kewenangan serta kemungkinan bias tiap sumber. Sintesis semacam itu menata ulang bacaan yang sudah ada; ia tidak menambah temuan lapangan, dan tidak dapat dipakai untuk menakar berapa besar sumbangan tiap bagian mesin tersebut terhadap lamanya perang.
Karena itu susunan tiga bagian tadi lebih tepat dibaca sebagai kerangka penafsiran, bukan sebagai rantai sebab-akibat yang sudah diukur. Timnya juga mengoreksi pembacaannya sendiri di satu titik. Keretakan sosial yang dimaksud dalam artikel itu adalah keretakan sesudah 1874, ketika kekalahan Sultan meruntuhkan kepaduan bangsawan, bukan Perang Cumbok pada 1945 sampai 1946. Pembedaan tersebut penting karena kedua peristiwanya kerap ditumpuk menjadi satu keterangan yang sama. Kebaruan yang diklaim kajian ini pun bersifat penataan: menyatukan tiga wilayah yang selama ini dibahas terpisah ke dalam satu kerangka baca.
Yang bertahan sesudah perangnya berakhir adalah ceritanya. Arjan Stolwijk mencatat kisah perang itu masih dibicarakan dengan bangga di kalangan anak muda Aceh, diteruskan lewat tutur lisan, tugu, dan cerita keluarga. Hikayat yang dulu dibacakan menjelang pertempuran kini beredar sebagai ingatan. Fungsinya berubah, tetapi jalur peredarannya sama: dari mulut ke mulut, di ruang yang dipakai bersama, tanpa perlu izin siapa pun untuk mengulangnya.
Istana itu jatuh pada 1874. Perangnya baru padam hampir tiga dasawarsa kemudian. Yang membuat jarak sepanjang itu mungkin bukan satu panglima yang bertahan lama, melainkan pemindahan wewenang ke tangan yang tidak bisa direbut dengan menduduki sebuah bangunan. Belanda memenangkan istananya lebih dulu, dan justru kemenangan itu yang membuat sisa perangnya menjadi panjang.
