Peretas Bocorkan Data 40.000 Pegawai Keamanan Dalam Negeri AS

Data lebih dari 40.000 pegawai DHS bocor ke internet.
Sekitar 21.000 catatan milik pegawai CBP dan 10.000 milik pegawai ICE.
Peretas mengaku mengambil data dari sistem masuk Okta yang dipakai DHS.
Okta menyatakan tidak menemukan bukti sistemnya disusupi.

Cekricek.id — Data pribadi lebih dari 40.000 pegawai Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS) Amerika Serikat, termasuk agen perbatasan dan imigrasi, dipublikasikan di internet setelah dicuri seorang peretas.

Melansir laporan TechCrunch, Rabu (28/10/2026), data yang bocor mencakup nama, jabatan, serta informasi kontak kerja seperti alamat surel, nomor ponsel, dan lokasi kantor. Peretas yang menamai dirinya Department of Peace mengaku memperoleh data itu dari sistem masuk tunggal Okta yang dipakai DHS.

Lebih dari separuh data, sekitar 21.000 catatan, berkaitan dengan pegawai Badan Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan AS (CBP). Sekitar 10.000 catatan lain milik pegawai Badan Penegakan Imigrasi dan Bea Cukai AS (ICE), serta hampir 1.000 pegawai badan keamanan siber CISA.

Seperlima Pegawai DHS Terdampak

TechCrunch memverifikasi sebagian data itu sebagai asli dengan mencocokkan nama sejumlah pegawai DHS yang dikenal publik. Berdasarkan penanda waktu, data tersebut diduga diambil sekitar pertengahan Agustus. Jumlahnya setara sekitar seperlima dari total pegawai DHS yang mencapai sekitar 220.000 orang.

Belum jelas apakah celah yang dimanfaatkan peretas sudah ditutup atau apakah DHS menyadari pencurian data tersebut. Juru bicara DHS belum menanggapi permintaan komentar, sementara Okta menyatakan sistemnya aman dan tidak menemukan bukti datanya disusupi.

Data yang bocor juga mengungkap kelompok pengguna di jaringan internal DHS, termasuk akses ke alat pengawasan web Penlink dan aplikasi pengenal wajah Mobile Fortify yang dipakai agen CBP dan ICE.

Dinilai Berguna bagi Penyelidikan

Data curian itu diberikan kepada jurnalis sekaligus peretas maia arson crimew, yang kemudian membagikannya kepada DDoSecrets, kolektif nirlaba yang menampung data bocoran demi kepentingan publik.

Direktur Eksekutif lembaga transparansi Property of the People Ryan Shapiro menilai data itu bisa membantu penelusuran dugaan pelanggaran. “Alamat surel dan nomor telepon adalah alat yang sangat diperlukan bagi peneliti keterbukaan informasi publik,” katanya.

Salah satu pendiri DDoSecrets Emma Best menyebut data DHS yang terungkap akan menjadi “katalis bagi penyelidikan, yang memberdayakan jurnalis, penyelidikan Kongres, gugatan hukum, aksi komunitas, dan permintaan keterbukaan informasi.”

Ini merupakan pembobolan kedua yang menimpa DHS tahun ini, setelah peretas yang sama sebelumnya mengaku mencuri ribuan kontrak antara DHS dan sektor swasta.