Cekricek.id — Selembar flipchart berdiri di depan ruangan Kantor Lurah Purus, Kecamatan Padang Barat. Yang memegang spidol bukan fasilitator dari kampus. Warga sendiri yang menuliskan poin-poin mitigasi di atas kertas itu, satu per satu, sementara peta wilayah dibentangkan di sebelahnya sebagai alat bantu. Di antara peserta duduk anggota Kelompok Siaga Bencana berseragam merah putih, aparat kelurahan, seorang Babinsa, serta kelompok perempuan dan tokoh masyarakat setempat.
Adegan itu terekam dalam laporan pengabdian masyarakat Zahran Mabrukah Tomimi bersama Hendri Koeswara, Roni Ekha Putera, Ria Ariany, Medika Julian, dan Hanifa Azzahra dari Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas. Judulnya Strengthening Coastal Community Resilience through the Tsunami Ready Program in Padang City, dimuat jurnal Warta Pengabdian Andalas Volume 33 Nomor 2 tahun 2026 pada halaman 186–194, dan disusun dari kegiatan di satu kelurahan pesisir saja.
Purus bukan kelurahan sembarangan dalam peta bahaya. Berdasarkan peta ancaman tsunami yang dikeluarkan BNPB dan BPBD Sumatera Barat, kawasan ini berada di zona merah, berpotensi tersapu gelombang kurang dari 30 menit setelah gempa besar terjadi di zona subduksi Mentawai–Siberut. Permukimannya padat, sebagian besar berdiri pada ketinggian nol sampai lima meter di atas permukaan laut, dan menghadap langsung ke Samudra Hindia. Catatan sejarah menyebut tsunami besar pernah menghantam pesisir barat Sumatera pada 1797 dan 1833.
Kegiatan berpusat di Kantor Lurah Purus dengan pendekatan partisipatif dan sampel purposif 20 peserta. Kapasitas mereka diukur memakai instrumen survei pra-tes dan pasca-tes berisi sepuluh pertanyaan tertutup berskala benar-salah, menyasar dua hal: pengenalan tanda peringatan dini tsunami resmi dan kemampuan menemukan jalur evakuasi secara mandiri. Analisisnya deskriptif-kualitatif dan komparatif. Pendanaannya datang dari skema hibah fakultas tahun anggaran 2024; naskahnya masuk redaksi pada Desember 2025 dan terbit pada Juni 2026.
Daftar Isi
Kantor Lurah Purus
Dua puluh kursi itu tidak diisi orang yang seragam. Empat di antaranya perwakilan Pemerintah Kelurahan Purus, sepuluh anggota Kelompok Siaga Bencana, satu personel Babinsa yang bertugas sebagai unsur keamanan dan koordinasi, serta lima warga setempat. Komposisi tersebut mewakili kolaborasi lintas lapisan komunitas: pemerintah kelurahan, relawan terlatih, aparat keamanan, dan orang-orang yang setiap hari melewati gang-gang di kawasan itu. Semuanya duduk di satu meja yang sama.
Sebelum sesi dimulai, hasil pra-tes memperlihatkan gambaran yang tidak nyaman. Hanya 35 persen peserta — tujuh dari 20 orang — yang mampu menunjuk dengan benar tanda peringatan dini tsunami resmi sekaligus jalur evakuasi yang telah ditetapkan. Sisanya tidak. Di kelurahan yang berhadapan langsung dengan sumber ancaman, tiga belas orang di ruangan itu belum bisa menjawab keduanya dengan tepat, padahal sebagian dari mereka justru bertugas mengarahkan tetangganya ketika keadaan darurat datang.
Akar persoalannya, menurut tim penulis, bukan ketiadaan program. Pemerintah Kota Padang sudah mengadopsi program Tsunami Ready Community sejak 2021 bersama UNESCO-IOC dan BNPB, dan menjalankannya di beberapa kelurahan rawan seperti Purus, Ulak Karang, dan Pasir Nan Tigo. Yang menghambat adalah cara warga memandang bencana. Budaya fatalistik disebut kuat: musibah diterima sebagai takdir yang tak terhindarkan, sehingga program mitigasi ditanggapi seadanya.
Baca juga Kerutan Sub-Nanometer pada Grafena Terbukti Ubah Sifat Listrik Materialnya Sendiri
Sebelum intervensi, pemahaman warga tentang mitigasi mentok pada satu tindakan saja, yaitu berlari ketika gempa terjadi. Tidak ada tahapan sesudah itu, tidak ada arah yang disepakati, tidak ada titik kumpul yang dikenali bersama. Padahal Purus bukan sekadar permukiman padat. Kawasan ini juga pusat kegiatan ekonomi dan wisata, terutama kuliner dan wisata pantai, yang setiap hari dikunjungi wisatawan lokal maupun asing.
Gang Sempit dan Gerbang Terkunci
Sesi berikutnya memindahkan pekerjaan ke tangan warga. Lewat diskusi kelompok terarah, peserta diminta mengidentifikasi sendiri jalur evakuasi dan menyusun rancangan rencana kontinjensi lokal dengan bantuan peta wilayah dan flipchart. Kelompok perempuan dan tokoh masyarakat ikut merumuskan poin-poin strategis di lembar yang sama. Tidak ada yang duduk sebagai pendengar pasif, dan catatan itu ditekankan berulang dalam laporan sebagai kunci perubahan sikap peserta.
Dari lembar-lembar itulah muncul hal yang sulit didapat dari sumber mana pun kecuali dari orang yang tinggal di sana. “Warga setempat mampu mengidentifikasi hambatan mikro yang spesifik, seperti gang sempit atau gerbang yang sering terkunci, yang kerap tidak terlihat pada peta berbasis satelit,” tulis Tomimi, dosen Departemen Administrasi Publik Universitas Andalas, bersama para koleganya dalam laporan yang mereka susun seusai kegiatan itu.
Hasilnya bukan sekadar pelengkap peta pemerintah. Jalur evakuasi yang dirancang warga dalam sesi diskusi dinilai lebih efektif dibanding peta pemerintah yang disusun dari atas ke bawah. Gang yang menyempit dan gerbang yang biasanya terkunci hanya diketahui orang yang melewatinya setiap hari, dan justru hal-hal sekecil itu yang bisa menahan langkah pada menit-menit paling awal, ketika tenggat waktunya kurang dari setengah jam.
Baca juga Jalur Masuk Obat Antisense ke Sel Kanker Terungkap Lewat Reseptor CD44 dan EPHA2
Angka pasca-tes bergerak jauh. Peserta yang menjawab dengan benar naik menjadi 85 persen, atau 17 dari 20 orang. Tabel perbandingan kapasitas dalam laporan mencatat perubahan serupa pada tiga hal lain: pemahaman jalur evakuasi yang tadinya bergantung pada petugas menjadi mandiri, koordinasi antarlembaga yang tadinya lemah menjadi terpadu, serta rencana kontinjensi lokal yang tadinya belum ada kini tersusun dan disebut siap diformalkan menjadi prosedur tetap.
Pengeras Suara Rumah Ibadah
Di luar ruang diskusi, jalur peringatan dini yang dibicarakan tidak berwujud menara sirene. Indikator kesepuluh dan kesebelas Tsunami Ready menyangkut sistem komunikasi berjenjang, dan di Purus jalur itu diaktifkan dengan memanfaatkan kearifan lokal, yaitu alat komunikasi tradisional serta pengeras suara rumah ibadah. Tujuannya satu: memastikan peringatan sampai ke mil terakhir, ke rumah yang paling ujung sekalipun, tanpa menunggu petugas datang lebih dulu.
Keputusan untuk tidak memasang perangkat fisik diambil dengan sadar. “Analisis efektivitas program menunjukkan bahwa fokus pada penguatan sumber daya manusia lebih mendesak daripada sekadar pengadaan infrastruktur fisik,” tulis tim tersebut. Alasannya, teknologi yang menuntut perawatan rumit justru berisiko melahirkan ketergantungan baru pada warga. Yang diperkuat adalah modal sosial dan literasi prosedural, yang dinilai lebih tahan lama untuk ketangguhan kawasan pesisir.
Capaian lain yang dicatat adalah pembentukan Forum Kesiapsiagaan Tsunami. Lembaga ini diposisikan sebagai jembatan antara pemerintah setempat dan warga, penjaga agar rencana kontinjensi yang lahir di atas flipchart tidak berhenti sebagai kertas. Sinerginya dengan Kelompok Siaga Bencana disebut memperkuat kapasitas manajerial lokal dan mengurangi ketergantungan pada bantuan dari luar pada jam-jam emas setelah bencana terjadi.
Baca juga DESI Rilis Peta 2D Alam Semesta Terbesar, Muat 5,6 Triliun Piksel dari 4 Miliar Objek Langit
Persoalannya belum selesai di situ. Laporan mencatat pergantian relawan lokal yang tinggi dan kebutuhan latihan simulasi yang terus-menerus sebagai tantangan nyata di lapangan. Jalan keluar yang dipilih bukan menambah belanja perangkat, melainkan menyelipkan edukasi bencana ke dalam pertemuan warga yang memang sudah rutin berjalan, agar keberlanjutannya bersandar pada kebiasaan sosial alih-alih pada teknologi berbiaya tinggi.
Modal sosial semacam itu sebenarnya sudah lama tersedia di Padang, kota berpenduduk lebih dari 900 ribu jiwa yang sebagian besar warganya tinggal di pesisir padat dengan akses jalur evakuasi terbatas. Nilai seperti badoncek, tradisi gotong royong Minangkabau, disebut punya potensi strategis untuk memperkuat ketangguhan. Namun pemanfaatannya dalam kebijakan formal dinilai belum optimal, sejalan dengan anggaran daerah yang terbatas dan koordinasi lintas sektor yang lemah.
Dua Puluh Kursi
Bagian berikut perlu dibaca dengan kepala dingin. Dua puluh kursi tetaplah dua puluh kursi. Sampelnya purposif, bukan acak, dan seluruhnya berasal dari satu kelurahan di satu kota. Lonjakan dari 35 ke 85 persen itu diukur dengan sepuluh pertanyaan tertutup berskala benar-salah, diberikan sebelum dan sesudah sesi berlangsung, tanpa kelompok pembanding dan tanpa pengukuran ulang berselang beberapa bulan kemudian.
Yang diukur pun pengetahuan, bukan perilaku. Peserta terbukti bisa menunjuk tanda peringatan dini dan jalur evakuasi di atas kertas, tetapi laporan tidak mengklaim kemampuan itu sudah teruji dalam simulasi berjalan, apalagi dalam kejadian sebenarnya. Tabel capaian indikator yang dimuat pun hanya merinci empat dari dua belas indikator Tsunami Ready, meski abstrak laporan menyatakan seluruh dua belas indikator telah berhasil dipenuhi di kelurahan tersebut.
Rekomendasi yang diajukan tim justru mengakui kerapuhan itu. Pemerintah Kota Padang diminta memformalkan status Tsunami Ready lewat regulasi daerah dan memasukkan kesiapsiagaan ke dalam anggaran kelurahan tahunan. Kelompok Siaga Bencana didorong menjaga kapasitas melalui latihan evakuasi rutin sekurang-kurangnya enam bulan sekali, sekaligus memastikan peta partisipatif terus diperbarui mengikuti perubahan infrastruktur di lapangan yang bergerak cepat.
Lembar flipchart di Kantor Lurah Purus itu pada akhirnya hanya kertas. Ia bisa sobek, bisa hilang, bisa berpindah tangan tanpa ada yang mencari. Namun apa yang tertulis di atasnya — gang yang menyempit, gerbang yang biasanya terkunci, arah yang harus diambil lebih dulu — kini tersimpan di kepala 17 dari 20 orang yang pernah duduk di ruangan itu, dan tidak lagi hanya di peta satelit yang tak pernah melihat gang tersebut.
