Daftar Isi Buka

Cekricek.id — Kementerian Luar Negeri Rusia melayangkan protes keras kepada Duta Besar Jepang di Moskow pada Selasa, 18 Agustus 2026, menyusul pernyataan Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi yang mengecam kunjungan Presiden Vladimir Putin ke Kepulauan Kuril. Sengketa wilayah berumur delapan dekade itu kembali memanas dan mendorong hubungan kedua tetangga di Asia Timur ke titik terendah dalam beberapa tahun terakhir.

Duta besar Jepang meninggalkan gedung Kementerian Luar Negeri Rusia setelah pertemuan berlangsung sekitar 25 menit tanpa memberikan keterangan apa pun kepada wartawan. Dikutip dari Al Jazeera yang memuat laporan AFP dan Reuters, Moskow menilai pernyataan Tokyo telah melampaui batas kepatutan diplomatik.

Ketegangan bermula ketika Putin bertandang ke Pulau Iturup, pulau terbesar di gugusan Kuril di ujung timur Rusia, pada Kamis pekan lalu. Dalam kunjungan itu Putin meninjau kompleks pengolahan ikan dan mencicipi produk setempat, sebuah lawatan yang dibaca Tokyo sebagai penegasan kendali Rusia atas wilayah yang diklaim Jepang.

Takaichi Sebut Kunjungan Itu Tidak Bisa Diterima

Takaichi menyebut kunjungan tersebut serius dan sama sekali tidak dapat diterima. “Wilayah Utara secara inheren adalah bagian dari wilayah Jepang, baik secara historis maupun berdasarkan hukum internasional,” kata Perdana Menteri Jepang itu, merujuk pada sebutan Tokyo untuk gugusan pulau yang disengketakan.

Ia menambahkan bahwa lawatan Putin memperburuk suasana batin publik Jepang terhadap Rusia. “Kunjungan ini semakin mengeraskan sentimen anti-Rusia di dalam Jepang dan membuat pemulihan hubungan dalam jangka menengah hingga panjang menjadi lebih sulit,” ujar Takaichi.

Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov membalas dengan menyatakan komentar Takaichi telah “melewati batas kesopanan”. Lavrov juga mengecam apa yang ia sebut sebagai “garis militeristik” yang kini ditempuh Tokyo.

Sengketa yang Menggantung Sejak 1945

Kepulauan Kuril bagian selatan — Iturup, Kunashir, Shikotan, dan gugusan Habomai — direbut Uni Soviet pada 1945 di akhir Perang Dunia II. Penduduk Jepang yang tinggal di sana kemudian diusir. Persoalan itu tidak pernah tuntas hingga kini dan menjadi alasan utama mengapa Rusia dan Jepang tidak pernah menandatangani perjanjian damai resmi pascaperang.

Hubungan Moskow dan Tokyo kian merosot setelah Rusia melancarkan invasi skala penuh ke Ukraina pada 2022. Jepang bergabung dengan negara-negara G7 menjatuhkan sanksi terhadap Rusia sekaligus memberikan dukungan finansial dan bantuan pertahanan nonletal kepada Kyiv. Ukraina, di pihaknya, mengakui klaim teritorial Jepang atas kepulauan yang disengketakan itu.

Peran Jepang dalam Rantai Pasok Pertahanan Ukraina

Tokyo juga menopang pertahanan udara Ukraina secara tidak langsung. Jepang mengekspor rudal pencegat Patriot produksi dalam negeri ke Amerika Serikat untuk mengisi kembali stok Washington yang menyusut akibat bantuan militer ke Kyiv. Skema tersebut membuat Jepang menjadi salah satu simpul penting dalam rantai pasok persenjataan pertahanan Barat.

Sejumlah analis menilai kunjungan Putin ke Kuril berfungsi sebagai peringatan kepada Jepang agar tidak memperdalam keterlibatannya dalam perang Ukraina, misalnya melalui pengiriman langsung rudal Patriot atau kerja sama yang lebih rapat dengan NATO. Rusia sendiri secara rutin menggelar latihan militer dan menempatkan sistem persenjataan di gugusan pulau tersebut.

Belum ada indikasi kedua pihak akan menurunkan tensi dalam waktu dekat. Tokyo tetap menuntut pengembalian empat pulau sebagai syarat perjanjian damai, sementara Moskow berulang kali menegaskan kedaulatannya atas Kuril tidak dapat dinegosiasikan.