- Menhan Saudi Khalid bin Salman, Panglima Pakistan Asim Munir, dan Kepala Intelijen Turkiye Ibrahim Kalin bertemu Pezeshkian.
- Pembicaraan diperkirakan membahas serangan rudal dan drone Houthi ke Arab Saudi.
- Ali Vaez dari International Crisis Group menyebut kunjungan itu upaya menit terakhir sebelum perang kembali pecah.
- Departemen Luar Negeri AS memerintahkan pegawai nondarurat meninggalkan Arab Saudi sejak 21 Oktober.
Cekricek.id — Para menteri dan pejabat keamanan senior Pakistan, Arab Saudi, dan Turkiye, tiga negara penanda tangan pakta pertahanan Mekah, berada di Teheran untuk membahas keamanan kawasan di tengah ancaman serangan baru Amerika Serikat terhadap Iran.
Menteri Pertahanan Arab Saudi Khalid bin Salman Al Saud, Panglima Militer Pakistan Asim Munir, dan Kepala Intelijen Turkiye Ibrahim Kalin bertemu Presiden Iran Masoud Pezeshkian, sebagaimana diberitakan Al Jazeera, Senin (26/10/2026). Mereka juga dijadwalkan membahas ketegangan itu dengan kepala keamanan Iran Mohsen Rezaei.
Pertemuan itu termasuk dialog paling menonjol di Teheran dalam beberapa bulan terakhir, di tengah gencarnya upaya diplomasi menghadapi eskalasi baru antara AS dan Iran. Negara-negara penanda tangan Perjanjian Pertahanan Bersama Mekah itu juga diperkirakan membahas gelombang serangan rudal dan drone Houthi Yaman, sekutu Teheran, ke Arab Saudi.
“Kunjungan menit terakhir pakta Mekah ke Teheran adalah upaya memiringkan timbangan ke arah pihak yang mau berkompromi sebelum senjata kembali menyalak,” kata Ali Vaez, Wakil Direktur Program Timur Tengah dan Afrika Utara International Crisis Group. “Namun, kecuali mereka datang dengan formula kredibel untuk menjembatani perbedaan AS-Iran, mereka mungkin hanya membawa niat baik dalam perlombaan melawan waktu.”
Ayesha Siddiqa, peneliti senior Departemen Studi Perang King’s College London, menilai Turkiye dan Pakistan tidak mampu “mengerahkan pasukan darat” ke Yaman meski terikat pengaturan keamanan kolektif. Menurut dia, upaya diplomasi ini kemungkinan terkait kunjungan Asim Munir ke Arab Saudi dan Iran pekan lalu.
Direktur Program Timur Tengah dan Afrika Utara Chatham House, Sanam Vakil, mengaku “optimistis dengan hati-hati” terhadap pertemuan itu, tetapi “kurang positif” soal terobosan jangka panjang. “Iran punya insentif kuat untuk menghindari konfrontasi besar lain, dan mungkin ada ruang bagi kesepahaman terbatas, terutama soal Yaman,” ujarnya.
“Namun, Houthi punya perhitungan sendiri, dan pengaruh Iran atas mereka tidak mutlak. Mencegah serangan baru AS-Israel akan lebih sulit karena perbedaan mendasar antara Teheran dan Washington belum terselesaikan,” kata Vakil.
Presiden AS Donald Trump disebut mempertimbangkan serangan baru untuk memecah kebuntuan diplomasi dengan Iran. AS dan negara kawasan menginginkan pelayaran di Selat Hormuz kembali tanpa hambatan, sementara Washington juga ingin mengekang program nuklir Iran dan menghadirkan inspektur internasional.
Teheran menuntut pencabutan blokade laut AS atas pelabuhan selatannya, yang menghentikan ekspor minyak mentah, serta kembali ke nota kesepahaman yang disepakati kedua negara pada Juni. Sementara itu, Departemen Luar Negeri AS pada 21 Oktober memerintahkan pegawai pemerintah nondarurat beserta keluarganya meninggalkan Arab Saudi karena ancaman Houthi.
