- Kedua majelis parlemen Aljazair menyetujui usulan pengiriman pasukan ke negara tetangga Niger.
- Jumlah tentara dan waktu pengiriman belum diumumkan kepada publik.
- Senator Belkacem Boulghiti menyebut misinya mengamankan infrastruktur ekonomi, bukan berperang.
- Menurut SIPRI, Aljazair membelanjakan lebih dari 25 miliar dolar AS untuk militer pada 2025.
Cekricek.id — Parlemen Aljazair menyetujui usulan pengiriman pasukan ke Niger, sebuah pergeseran besar dari doktrin militer nonintervensi yang dianut negara Afrika Utara itu.
Majelis rendah, Majelis Rakyat Nasional, mengesahkan pengiriman itu pada Minggu setelah majelis tinggi, Dewan Bangsa, menyetujuinya dengan suara bulat sebelumnya pada hari Minggu, sebagaimana diberitakan Al Jazeera, Senin (26/10/2026). Jumlah tentara dan waktu pengirimannya belum diumumkan.
Keputusan itu datang hampir dua bulan setelah Aljazair mengirim empat jet tempur Sukhoi Su-30 buatan Rusia, sebuah pesawat angkut, dan sebuah pesawat pengisi bahan bakar udara ke Niamey. Pengiriman itu menyusul apa yang disebut otoritas Aljazair sebagai upaya menggoyang pemerintahan militer Niger.
Hubungan Aljir dan Niamey mulai mencair setelah Presiden Niger Abdourahamane Tchiani berkunjung ke Aljazair pada Februari, disusul kunjungan Menteri Pertahanan Niger Salifou Mody ke Aljir untuk membahas kerja sama keamanan. Sebelumnya, kecaman Aljazair atas kudeta 2023 di Niger dan penembakan drone Mali oleh militer Aljazair pada April tahun lalu sempat memicu krisis diplomatik.
Pasukan itu dilaporkan akan melindungi instalasi minyak milik perusahaan energi negara Aljazair, Sonatrach. Mengutip kantor berita AP, Senator Aljazair Belkacem Boulghiti menyebut pasukan dikirim “untuk melindungi kepentingan ekonomi dan strategis Aljazair, terutama fasilitas minyaknya di Niger”.
“Kami tidak mengirim tentara untuk berperang di Niger, tetapi untuk misi mengamankan infrastruktur ekonomi,” kata Boulghiti kepada wartawan seusai pemungutan suara. “Ini sekadar penyesuaian doktrin kami terhadap keadaan yang berkembang agar kami dapat menghadapi tantangan baru yang ditimbulkan situasi di kawasan Sahel.”
Aljazair selama ini enggan mengerahkan angkatan bersenjatanya ke luar perbatasan, meski pasukannya pernah ikut dalam perang Arab-Israel 1973. Revisi konstitusi 2020 mengatur syaratnya: berdasarkan Pasal 91, presiden dapat mengizinkan pengiriman pasukan ke luar negeri dengan dukungan sedikitnya dua pertiga anggota di masing-masing majelis parlemen.
Menurut Stockholm International Peace Research Institute, Aljazair membelanjakan lebih dari 25 miliar dolar AS untuk angkatan bersenjatanya pada 2025, terbesar di Afrika. Pada September, Aljazair memutus hubungan diplomatik dengan Uni Emirat Arab dengan tuduhan berulang kali melakukan tindakan “bermusuhan” dan “provokatif”.
Peta kekuatan asing di Sahel juga berubah. Prancis menarik pasukannya dari Niger pada Desember 2023 setelah junta menuntut sekitar 1.500 tentaranya pergi. Sekitar 100 personel militer Rusia dari Africa Corps tiba di Niamey pada April 2024, sementara Amerika Serikat menarik sekitar 1.000 tentaranya dari Niger pada tahun yang sama.
Pengamanan investasi energi Aljazair di Niger juga berkaitan dengan Pipa Gas Trans-Sahara, yang akan mengalirkan gas Nigeria ke Eropa melintasi Niger dan Aljazair.
