Belanja Pemerintah Negara Berkembang Naik Saat Dunia Tak Menentu

Tahun 1998 menjadi titik awal catatan ini. Sejak tahun itu sampai 2023, belanja pemerintah di 28 negara berkembang diikuti dari tahun ke tahun. Di sebelahnya dicatat pula naik turunnya ketidakpastian kebijakan ekonomi dunia. Kedua catatan itu bergerak searah: ketika ketidakpastian global meninggi, porsi belanja pemerintah terhadap ukuran ekonomi ikut membesar.

Catatan itu disusun Ali Alsubaie dalam artikel Global economic policy uncertainty and fiscal responses in emerging markets: A dynamic error-correction panel. Artikel tersebut terbit di Economic Journal of Emerging Markets volume 18 nomor 1 tahun 2026. Alsubaie bekerja di Department of Administration Sciences, King Fahad Security College, Riyadh, Arab Saudi.

Yang ia ikuti adalah 28 negara pasar berkembang, atau emerging markets. Belanja pemerintah tidak dicatat dalam jumlah uang, melainkan sebagai persentase dari produk domestik bruto (PDB). Dengan cara itu besarnya sektor pemerintah bisa dibandingkan antarnegara dan antarwaktu. Data belanja dan keadaan ekonomi tiap negara diambil terutama dari World Development Indicators milik Bank Dunia.

1998: Catatan Dimulai dari Negara yang Rentan

Negara pasar berkembang dipilih karena posisinya. Menurut Alsubaie, kelompok ini lebih terpapar guncangan global dan ruang fiskalnya lebih sempit. Keterbukaan dagang, keterkaitan keuangan dengan dunia, dan penyangga kebijakan yang terbatas membuat negara-negara itu mudah terkena imbas dari luar.

Pada tahun yang sama dengan awal data itu, 1998, peneliti bernama Rodrik mengajukan satu pendapat yang dikutip dalam naskah. Pemerintah yang lebih besar, menurut Rodrik, dapat berfungsi sebagai jaminan sosial terhadap gejolak dari luar negeri. Artinya, makin terpapar sebuah negara pada guncangan global, makin besar belanja publiknya.

Ketidakpastian global menempatkan pemerintah negara-negara itu pada dua tarikan. Di satu sisi, permintaan swasta melemah dan risiko pelemahan ekonomi membesar, sehingga belanja pemerintah diperlukan sebagai penahan. Di sisi lain, penerimaan negara ikut melemah, biaya utang naik, dan keuangan publik terpapar kendala pembiayaan dari luar.

Baca juga Ekspor Sumatera Utara Harus Dibuat Dua Kali Permintaannya

Sesudah Itu: Guncangan Datang Bergantian

Tahun-tahun sesudahnya diisi guncangan yang datang silih berganti. Alsubaie menyebut krisis keuangan global, ketegangan kebijakan dagang, pandemi COVID-19, dan gangguan geopolitik terkini. Semua peristiwa itu memperlihatkan cara ketidakpastian dari negara-negara ekonomi besar merembes ke pasar berkembang.

Rembesan itu mengenai investasi, konsumsi, dan arus modal. Kestabilan ekonomi dalam negeri tertekan dan pelaksanaan kebijakan anggaran menjadi lebih rumit. Selama ini, tulis Alsubaie, penelitian tentang ketidakpastian lebih banyak menyoroti sektor swasta. Tanggapan anggaran pemerintah relatif jarang ditelusuri.

Ketidakpastian itu baru mendapat alat ukur yang sistematis pada 2016. Baker dan rekan-rekannya menyusun indeks ketidakpastian kebijakan ekonomi global, yang disingkat GEPU. Indeks ini menghimpun ketidakpastian kebijakan di negara-negara ekonomi besar, mencakup kebijakan fiskal, moneter, dan regulasi.

Bahan penyusunnya tiga: hitungan frekuensi pemberitaan surat kabar, ukuran ketentuan pajak yang akan habis masa berlakunya, dan perbedaan pendapat di antara para peramal profesional. Karena menggambarkan keadaan dunia, indeks itu diperlakukan sebagai guncangan dari luar yang mengenai semua negara secara bersamaan.

Sepanjang 1998 sampai 2023, belanja pemerintah di 28 negara itu rata-rata 13,31 persen dari PDB. Rentangnya lebar. Angka terendah yang tercatat 4,85 persen, sedangkan yang tertinggi 28,91 persen. Indeks ketidakpastian global, pada rentang waktu yang sama, bergejolak tajam mengikuti krisis keuangan global dan pandemi.

Tahun demi Tahun: Belanja Ikut Naik

Ketika dua catatan itu disandingkan tahun demi tahun, arahnya sama. Ketidakpastian global yang lebih tinggi berkaitan dengan belanja pemerintah yang lebih besar sebagai bagian dari PDB. Setiap kenaikan satu satuan indeks berkaitan dengan kenaikan belanja 0,0088 poin persentase PDB, dan hubungan itu signifikan secara statistik.

Hubungan itu bertahan ketika diuji dengan cara hitung yang berbeda. Alsubaie membacanya sebagai tanda bahwa tanggapan anggaran terhadap ketidakpastian global merupakan perilaku kebijakan yang sistematis. Pemerintah negara pasar berkembang, tulisnya, aktif menyesuaikan kebijakan anggaran saat risiko dari luar meninggi, bukan sekadar menyerap guncangan secara pasif.

Penjelasan yang ia ajukan adalah sikap berjaga-jaga dan upaya menstabilkan. Ketidakpastian global menaikkan risiko bagi investasi dan konsumsi swasta. Pemerintah lalu menambah belanja untuk menjaga kegiatan ekonomi di dalam negeri dan menopang permintaan. Temuan ini, menurut naskah, sejalan dengan pendapat Rodrik pada 1998.

Tanggapan itu tidak seragam. Di negara pasar berkembang yang pendapatan per kapitanya lebih tinggi, kenaikan belanja saat dunia tak menentu lebih kuat. Alsubaie mengaitkannya dengan kapasitas fiskal yang lebih besar, akses pembiayaan yang lebih baik, dan kelembagaan yang lebih matang di negara-negara tersebut.

Negara pasar berkembang yang pendapatannya lebih rendah berada pada keadaan sebaliknya. Kelompok ini, tulis Alsubaie, mungkin menghadapi kendala fiskal yang mengikat. Kendala itu membatasi kemampuan mereka menambah belanja ketika ketidakpastian datang dari luar, bahkan saat kebutuhan menstabilkan ekonomi sedang besar.

Baca juga Anggaran Gender Kota Padang Naik, Isinya Masih Formalitas

Dalam Setahun: Sekitar 28 Persen Terkoreksi

Catatan itu juga memperlihatkan apa yang terjadi dari satu tahun ke tahun berikutnya. Belanja pemerintah, ketidakpastian global, dan keadaan ekonomi dalam negeri terikat dalam hubungan jangka panjang yang stabil. Ketika belanja menyimpang dari keseimbangan itu, sekitar 28 persen penyimpangannya terkoreksi dalam satu tahun.

Alsubaie menyebut laju itu relatif cepat. Di bagian pembahasan ia menuliskannya sebagai kira-kira seperempat sampai sepertiga penyimpangan yang dikoreksi dalam setahun. Kebijakan anggaran, menurut bacaan itu, menyesuaikan diri secara bertahap menuju sasaran jangka panjang sambil tetap menanggapi guncangan jangka pendek.

Pada tahun yang sama dengan naiknya ketidakpastian, pertumbuhan belanja pemerintah ikut lebih tinggi. Sebaliknya, perubahan pendapatan per kapita dan perubahan inflasi menahan perluasan belanja. Itu gerak jangka pendeknya. Gerak jangka panjangnya tercatat terpisah.

Ketidakpastian pada tahun sebelumnya tetap berkaitan positif dengan belanja pada tahun berikutnya. Menurut Alsubaie, ketidakpastian global menggeser lintasan belanja melampaui penyesuaian sesaat. Tanggapan anggaran terhadap ketidakpastian, tulisnya, tidak semata-mata bersifat sementara, tetapi mencerminkan penyesuaian yang bertahan.

“Secara keseluruhan, studi ini menunjukkan bahwa kebijakan fiskal di negara pasar berkembang bekerja di persimpangan antara risiko global dan kapasitas dalam negeri,” tulis Ali Alsubaie, peneliti di King Fahad Security College, dalam naskahnya yang berbahasa Inggris. Kalimat itu ia tempatkan sebagai rangkuman pembahasan.

Jangka Panjang: Kota, Penduduk, dan Keuangan

Di luar ketidakpastian, ada faktor yang bekerja lebih lambat. Urbanisasi, yaitu porsi penduduk yang tinggal di perkotaan, secara konsisten berkaitan dengan belanja pemerintah yang lebih besar. Alsubaie mengaitkannya dengan permintaan yang lebih tinggi atas layanan publik, infrastruktur, dan belanja sosial di masyarakat yang makin mengota.

Jumlah penduduk bergerak ke arah sebaliknya. Negara berpenduduk lebih besar cenderung memiliki porsi belanja pemerintah terhadap PDB yang lebih kecil. Alsubaie membacanya sebagai efek skala dalam penyediaan layanan publik. Pendapatan per kapita juga bertanda negatif, tetapi pengaruhnya tidak konsisten signifikan secara statistik.

Perkembangan sektor keuangan memberi hasil yang bergantung pada cara menghitungnya. Pada hitungan dasar, pengaruhnya tidak tegas. Pengaruh itu menjadi signifikan ketika hitungan memperhitungkan keterkaitan antarnegara. Sistem keuangan yang lebih dalam, tulis Alsubaie, mungkin memperkuat kemampuan pemerintah menjaga belanja tetap rata saat guncangan datang.

Inflasi dan keterbukaan dagang tidak menunjukkan pengaruh yang kokoh pada hitungan dasar itu. Temuan tentang faktor-faktor dalam negeri ini, menurut Alsubaie, sejalan dengan penelitian terdahulu yang menekankan peran perubahan struktur ekonomi, perkembangan keuangan, dan dinamika kependudukan dalam membentuk pola belanja publik.

Baca juga Harga Rumah Diramal sebagai Rentang, Bukan Satu Angka

2026: Catatan untuk Pembuat Kebijakan

Naskah yang terbit pada 2026 itu menutup catatannya dengan pesan bagi pembuat kebijakan. Menambah belanja saat dunia tak menentu mungkin menstabilkan ekonomi dalam jangka pendek. Namun, kenaikan belanja yang menetap dapat menekan keuangan publik, terutama di negara yang ruang fiskalnya terbatas atau beban utangnya tinggi.

Karena itu, Alsubaie menyarankan agar belanja penahan guncangan didampingi kerangka fiskal jangka menengah yang kredibel. Ia juga menyebut penguatan lembaga fiskal, perbaikan efisiensi belanja, dan pengutamaan investasi publik yang mendorong pertumbuhan. Tujuannya agar tanggapan terhadap ketidakpastian tidak menggerus keberlanjutan fiskal jangka panjang.

Ketidakpastian kebijakan ekonomi global, menurut naskah itu, telah menjadi ciri tetap lingkungan ekonomi internasional, bukan gangguan sementara. Rancangan kebijakan anggaran di negara pasar berkembang perlu memperhitungkan risiko global yang berulang. Dua perangkat disebut sebagai contoh, yaitu aturan fiskal yang memiliki klausul pengecualian dan dana stabilisasi.

Alsubaie mencatat sendiri batas penelitiannya. Indeks ketidakpastian global tidak memungkinkan ia mengenali saluran mana yang membawa ketidakpastian ke keputusan anggaran. Belanja pemerintah juga dicatat sebagai satu angka gabungan. Belanja rutin dan belanja modal tidak dipisahkan, padahal keduanya bisa bereaksi berbeda.

Batas ketiga menyangkut data. Keterbatasan data mempersempit ukuran sampel dan membuat beberapa ukuran kelembagaan tidak dapat dimasukkan. Pemilahan jenis belanja, peran aturan fiskal, dan kaitan mutu kelembagaan dengan tanggapan anggaran ia sebut sebagai arah penelitian berikutnya.