Cekricek.id — Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang (BMCKTR) Provinsi Sumatera Barat menerima porsi terbesar dari tambahan dana Transfer ke Daerah (TKD) yang mengalir ke Sumbar tahun ini.
Dari total tambahan dana TKD sebesar Rp534,98 miliar yang diterima Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, sebanyak Rp258,45 miliar dialokasikan ke Dinas BMCKTR. Nilai itu hampir setengah dari keseluruhan tambahan.
Kepala Dinas BMCKTR Provinsi Sumatera Barat, Armizoprades, mengatakan pekerjaan di lapangan sudah bergerak.
“Sebagian besar kegiatan tersebut sudah mulai berjalan. Per 31 Juli kemarin, realisasi keuangannya telah mencapai 8,06 persen dan realisasi fisiknya sebesar 20,53 persen,” kata Armizoprades, Jumat (7/8/2026).
Jalan provinsi serap alokasi terbesar
Perbaikan jalan provinsi menjadi pos dengan porsi paling besar. Rehabilitasi jalan provinsi mendapat alokasi Rp104,39 miliar, disusul rekonstruksi jalan provinsi sebesar Rp49,03 miliar.
Untuk jembatan, penggantian jembatan dianggarkan Rp28,68 miliar dan pembangunan jembatan baru Rp26,73 miliar. Pengadaan Jembatan Bailey memperoleh Rp14,20 miliar, sementara pemeliharaan rutin jalan dialokasikan Rp15,85 miliar.
Enam pos tersebut saja sudah menyerap sekitar Rp238,88 miliar atau lebih dari 92 persen alokasi yang diterima Dinas BMCKTR. Artinya, hampir seluruh tambahan dana ini bermuara pada perbaikan jalan dan jembatan.
Kebutuhan perbaikan jalan di Sumatera Barat memang tinggi. Di sejumlah daerah, warga berulang kali menyuarakan kerusakan akses, seperti permintaan perbaikan jalan usaha tani di Nagari Kapuh, Pesisir Selatan.
Tak hanya jalan dan jembatan
Selain infrastruktur jalan, tambahan dana ini juga membiayai sejumlah program yang bersentuhan langsung dengan layanan dasar masyarakat. Di antaranya peningkatan sistem penyediaan air minum, pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) regional di Payakumbuh, serta pengembangan sistem drainase perkotaan.
Dinas BMCKTR juga menganggarkan kegiatan penguatan penataan ruang dan pengawasan pengelolaan infrastruktur. Seluruhnya menyasar peningkatan kualitas layanan publik, bidang yang capaiannya di Sumbar menjadi tolok ukur penilaian, seperti terlihat pada penghargaan Standar Pelayanan Minimal tingkat provinsi yang diraih Kabupaten Agam.
Realisasi fisik lebih cepat dari keuangan
Hingga 31 Juli 2026, realisasi keuangan tercatat baru mencapai 8,06 persen atau sekitar Rp20 miliar. Sementara realisasi fisik di lapangan sudah menyentuh 20,53 persen.
Selisih antara realisasi fisik dan keuangan lazim terjadi pada proyek konstruksi. Pembayaran umumnya dilakukan bertahap setelah pekerjaan mencapai persentase tertentu, sehingga angka fisik kerap lebih dulu bergerak dibanding penyerapan anggaran.
Tenggat Desember 2026
Seluruh program yang dibiayai tambahan dana TKD ini ditargetkan rampung pada Desember 2026. Artinya, tersisa sekitar lima bulan untuk menuntaskan lebih dari 90 persen sisa penyerapan anggaran.
Ketepatan perencanaan dan pendataan menjadi faktor penentu keberhasilan program pemerintah, sebagaimana juga ditekankan pada pelaksanaan program lain di Sumbar seperti Makan Bergizi Gratis di Kota Padang.
