- Benny Gantz mundur dari pemilu Israel 27 Oktober karena partainya diprediksi gagal lolos ke parlemen.
- Jajak pendapat menunjukkan Biru dan Putih berada di bawah ambang batas parlemen 3,25 persen.
- Mantan Dubes Israel Alon Pinkas menilai mundurnya Gantz tidak berpengaruh pada hasil pemilu.
Cekricek.id — Benny Gantz, mantan kepala staf militer dan mantan menteri pertahanan Israel, mundur dari pemilu setelah jajak pendapat menunjukkan partainya tidak akan mencapai ambang batas masuk parlemen.
Pemimpin partai Biru dan Putih (Kahol Lavan) itu mengumumkan pada Senin (19/10/2026) bahwa ia tidak akan ikut pemilu 27 Oktober dan akan “terus bekerja untuk persatuan,” sebagaimana diberitakan Al Jazeera, Senin (19/10/2026).
Jajak pendapat menjelang pemungutan suara pekan depan konsisten menunjukkan partai Gantz berada di bawah ambang batas 3,25 persen yang dibutuhkan untuk masuk ke Knesset, parlemen Israel yang beranggotakan 120 kursi.
Gantz yang berusia 67 tahun pernah menjadi pemimpin oposisi utama dan duduk dalam pemerintahan persatuan nasional bersama Perdana Menteri Benjamin Netanyahu pada 2020 hingga 2021. Ia juga bergabung dengan kabinet perang Netanyahu yang dibentuk untuk perang di Jalur Gaza setelah serangan 7 Oktober 2023, lalu keluar pada awal Juni 2024.
Wartawan Al Jazeera Nour Odeh, yang melapor dari Ramallah, mengatakan pengumuman Gantz “tidak terlalu diduga,” tetapi banyak orang akan menilainya sejalan dengan perilaku Gantz sejak terjun ke politik pada 2018. “Ini orang yang masuk ke pemerintahan persatuan dengan para pemimpin, terutama Netanyahu, yang secara tegas ia tentang,” kata Odeh.
Dua daftar pemilih berbasis Arab yang mewakili warga Palestina di Israel diproyeksikan meraih 13 kursi. Para pemimpin oposisi, termasuk Ketua Partai Yashar Gadi Eisenkot, menyambut keputusan Gantz sebagai langkah yang “tepat” dan “bertanggung jawab”.
“Secara elektoral, kepergiannya dari sistem politik sama sekali tidak relevan dan tidak berpengaruh. Dari sisi politik, juga tidak berpengaruh,” kata mantan Duta Besar Israel sekaligus mantan Konsul Jenderal di New York, Alon Pinkas, kepada Al Jazeera.
