Cekricek.id — Pada 7 Mei 1998, harian Waspada menurunkan tiga judul berdampingan: perekonomian Medan lumpuh, sembilan belas mobil dan empat puluh sepeda motor dibakar serta dirusak, seribu dua ratus kios dan los terbakar.
Kerusuhan itu tidak muncul dari ruang kosong. Delapan tahun sebelumnya, di kota yang sama, sekelompok mahasiswa, pengacara, dan aktivis sudah menyusun cara membicarakan hal-hal yang tidak boleh dibicarakan — lewat kelompok diskusi, lembaga bantuan hukum, dan terbitan yang beredar di luar jalur resmi.
Jaringan itu ditelusuri Pulung Sumantri dari Universitas Negeri Medan bersama Ahmad Muhajir dari Universitas Andalas lewat artikel Intellectual Movements, NGOs, and Alternative Media in Medan's Political Reform Process (1990-2000), yang terbit dalam jurnal Analisis Sejarah Vol. 16 No. 1 pada Juni 2026.
Satu Partai, Enam Pemilu
Latarnya adalah struktur politik yang nyaris tanpa celah. Sepanjang Orde Baru, hanya tiga partai boleh ikut pemilu: Golkar, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Demokrasi Indonesia. Kebijakan fusi 1973 menggabungkan partai-partai nasionalis dan Kristen ke dalam PDI, serta partai-partai Islam ke dalam PPP.
Di Sumatera Utara, Golkar menang di semua pemilu dengan lebih dari 64 persen suara. Pada 1971 angkanya sekitar 70 persen. PPP bertahan di kisaran 13 sampai 22 persen, PDI hanya 6 sampai 13 persen, dan keduanya sama-sama menurun sepanjang periode itu.
Medan sendiri adalah kota yang majemuk — Batak, Melayu, Jawa, Tionghoa, Minangkabau — dan identitas etnis kerap dipakai elite lokal untuk memobilisasi dukungan, meski dalam batas ketat yang ditetapkan rezim. Akses ke kekuasaan bergantung pada kedekatan dengan elite birokrasi dan jaringan Golkar.
Baca juga: Dari Bengkel Servis TV ke Kursi DPRD, Tiga Kali Terpilih di Pesisir Selatan
Kongres PDI 1993 di Medan
Satu peristiwa membuat Medan menjadi titik perhatian nasional. Kongres IV Partai Demokrasi Indonesia berlangsung di kota itu pada 20 sampai 25 Juli 1993, dan nama Megawati Soekarnoputri tidak muncul dalam susunan kepengurusan.
Kongres tersebut memicu konflik internal yang rumit, terutama menyangkut pengangkatan Soerjadi secara aklamasi sebagai ketua umum untuk periode 1993 sampai 1998. Sejumlah faksi menolak; perlawanan antara lain datang dari Soetardjo Soerjogoeritno, Ketua PDI Yogyakarta, yang menampik keabsahan hasil kongres.
Menurut kedua peneliti, konflik PDI Medan 1993 akhirnya melampaui batas sengketa internal partai dan berubah menjadi simbol krisis demokrasi — menyempitnya kebebasan politik dan batas yang dikenakan pada gerakan oposisi.
Kelompok Studi yang Tumbuh Pelan
Di luar panggung partai, ada kerja yang lebih sunyi. Kelompok-kelompok studi mahasiswa di Medan mula-mula bergerak hati-hati, mengikuti aturan kampus, sebelum menyadari perlunya ruang sendiri untuk memproduksi wacana kritis.
Kelompok Studi Prakarsa dan Pengembangan Masyarakat berdiri pada 1985 di Pematang Siantar. Bina Keterampilan Pedesaan Indonesia atau Bitra Indonesia menyusul pada 1986 di Medan. Sada Ahmo berdiri pada 1990 di Dairi dan kemudian menjadi gerakan yang berbasis di Medan.
Kerja sama antara mahasiswa dan organisasi nonpemerintah inilah yang, menurut kedua peneliti, memperkuat gerakan intelektual di kota itu — bukan aktivisme mahasiswa formal semata.
LBH Medan dan Bantuan Hukum Struktural
Lembaga yang paling berpengaruh adalah Lembaga Bantuan Hukum Medan, yang berdiri pada 28 Januari 1978 oleh Mahjoedanil, S.H., atas prakarsa Adnan Buyung Nasution.
Antara 1990 dan 1995, LBH Medan bekerja berhadapan dengan kekuasaan yang terpusat pada masa Wali Kota Bachtiar Djafar. Ketika ruang publik tertutup, lembaga itu berusaha menggantikannya: menyorot pelanggaran hak asasi manusia, penggusuran paksa, dan kriminalisasi warga — hal-hal yang memperlihatkan wajah lain proyek pembangunan Orde Baru di kota itu.
Yang dikerjakan bukan hanya membela perkara. LBH Medan mengorganisasi komunitas berdasarkan persoalan yang muncul di kalangan buruh dan warga miskin, lalu memberikan pendidikan dan pelatihan hukum — pendekatan yang dikenal sebagai bantuan hukum struktural, yang sasarannya mengubah relasi kekuasaan, bukan sekadar memenangkan kasus.
Isu-isu itu kemudian didorong masuk ke surat kabar lokal dan nasional seperti Waspada, Kompas, dan Tempo, sehingga perkara hukum berubah menjadi perkara politik.
Baca juga: Ketika Mochtar Lubis Mendorong Indonesia dan Malaysia Menyatukan Ejaan pada 1969
Pers Mahasiswa dan Terbitan di Luar Jalur
Saluran ketiga adalah media alternatif. Pers mahasiswa dan terbitan tak resmi memuat analisis tentang keadaan politik, kebijakan pemerintah, dan kegiatan gerakan mahasiswa — membawa perbincangan yang semula berputar di ruang diskusi ke hadapan publik yang lebih luas.
Di sampingnya tumbuh ruang-ruang informal: komunitas intelektual, organisasi kepemudaan, dan kelompok kajian, tempat gagasan tentang demokrasi dan keadilan sosial dibicarakan tanpa pengawasan pemerintah.
Menurut kedua peneliti, peredaran media alternatif itu mencerminkan meluasnya partisipasi publik dalam perbincangan politik menjelang Reformasi. Demokratisasi di Medan, dengan kata lain, tidak dibentuk hanya oleh aktor politik formal.
April 1998, dan Nama-Nama yang Jarang Disebut
Ketika krisis ekonomi 1997 menghantam, jaringan itu sudah berdiri. Pada 1998, bulan April tercatat sebagai bulan dengan frekuensi demonstrasi tertinggi — 299 aksi. Di Medan, kelompok seperti Aliansi Rakyat Sumatra untuk Demokrasi bergerak sejajar dengan jaringan mahasiswa di kota-kota lain.
Pada 19 Mei 1998, dalam konferensi pers di Istana Merdeka, Soeharto menyatakan bahwa jabatannya tidak mutlak dan pengunduran dirinya bukan persoalan utama. "Bagi saya, mundur atau tidak mundur itu bukan masalah pokok," katanya, sebagaimana dikutip Kompas.
Dari gerakan di Medan muncul sejumlah nama yang jarang masuk buku sejarah nasional: Sahat Lumbanraja, Veryanti Sitohang, Nelson Siregar, dan Indera Nababan. Dina Lumbantobing menonjol sebagai tokoh perempuan yang menyuarakan persoalan perempuan saat krisis 1998, sementara Irini Dewi Wanti dikenal sebagai penulis Majalah Haba yang tulisannya secara tersirat mendukung gerakan pemuda dan mahasiswa.
Baca juga: Soenting Melajoe, Koran Perempuan Padang yang Menyebut Dirinya Taman
Kesimpulan yang ditarik kedua peneliti: gerakan intelektual di Medan berfungsi sebagai wadah untuk menyuarakan kepentingan perempuan, warga miskin, dan kelompok terpinggirkan lain pada masa Orde Baru — dan menempatkan Medan sebagai salah satu pusat gerakan masyarakat sipil yang penting di luar Jawa. Bahan yang mereka pakai berupa pemberitaan Waspada, Kompas, D&R, Tempo, dan Panji Masyarakat dari periode itu, disusun dengan metode sejarah. Yang belum masuk ke dalamnya adalah kesaksian langsung para pelakunya sendiri, yang sebagian besar masih hidup.
