Cekricek.id, Jakarta - Indonesia mengeluarkan kritik terhadap pertemuan yang diadakan oleh Thailand yang mengundang para menteri luar negeri (Menlu) negara-negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) serta junta militer Myanmar.

Ngurah Swajaya, Staf Khusus Menteri Luar Negeri RI untuk Diplomasi Kawasan, dengan tegas menyatakan bahwa pendekatan yang dilakukan Thailand hanya dengan satu pihak yang terlibat dalam konflik politik di Myanmar melanggar mandat Konsensus Lima Poin ASEAN.

Dalam keterangan tertulis yang disampaikan pada hari Senin (19/6/2023), Ngurah menjelaskan, "Jika satu negara melakukan inisiatif, itu menjadi hak negara tersebut. Tetapi, jika kita berbicara dalam konteks ASEAN, kita memiliki aturan main yang harus dihormati."

Aturan main yang dimaksud Ngurah mengacu pada Konsensus Lima Poin dan hasil Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN sebelumnya. Konsensus tersebut bertujuan untuk membantu penyelesaian krisis di Myanmar yang dipicu oleh kudeta militer pada Februari 2021 terhadap pemerintahan yang terpilih.

Ngurah menambahkan, "Dalam sebuah organisasi, perdebatan atau perbedaan pendapat adalah hal yang biasa. Namun, kita harus memperhatikan kesepakatan yang dicapai pada KTT Labuan Bajo yang lalu. Para pemimpin ASEAN telah sepakat bahwa Konsensus Lima Poin masih menjadi acuan."

Konsensus Lima Poin merupakan keputusan yang diambil oleh para pemimpin ASEAN dalam sebuah pertemuan khusus yang dihadiri oleh pemimpin junta Myanmar, Jenderal Min Aung Hlaing. Keputusan tersebut berisi panggilan untuk menghentikan kekerasan, melakukan dialog dengan semua pemangku kepentingan, menunjuk utusan khusus untuk memfasilitasi mediasi dan dialog, memperbolehkan ASEAN memberikan bantuan kemanusiaan kepada warga Myanmar, serta memperbolehkan utusan khusus ASEAN untuk mengunjungi dan bertemu dengan pemangku kepentingan di Myanmar.

Ngurah menegaskan bahwa menurut konsensus tersebut, pendekatan dengan semua pemangku kepentingan di Myanmar harus dilakukan agar tercipta dialog inklusif secara nasional guna mencari solusi damai.

Sebagai ketua ASEAN tahun ini, Indonesia telah konsisten menjalankan mandat konsensus tersebut dengan menjalin komunikasi dengan hampir semua pihak di Myanmar, termasuk Dewan Administrasi Negara (SAC) atau junta militer yang secara de facto memerintah di Myanmar, serta Pemerintah Persatuan Nasional (NUG) yang merupakan pemerintah bentukan oposisi.

Ngurah menyampaikan, "Penyelesaian melalui dialog yang inklusif adalah satu-satunya cara untuk mencapai perdamaian berkelanjutan di Myanmar."

Pertemuan yang diadakan di Pattaya pada tanggal 18-19 Juni 2023 tersebut merupakan upaya Thailand untuk melibatkan kembali ASEAN dengan junta Myanmar. Pertemuan ini mengundang para menteri luar negeri ASEAN, namun tidak ada Menlu ASEAN yang hadir, termasuk Menlu Indonesia.