Kesenjangan SES Perlebar Risiko Disabilitas Lansia Kota

Risiko disabilitas lansia naik tajam begitu status ekonominya turun. Kesenjangan itu justru lebih lebar di kota daripada di desa.

Witriani Witriani, Mardiana Dwi Puspitasari, dan Mugia Bayu Rahardja menuliskan temuan ini dalam Socioeconomic inequalities in disability among older adults in urban and rural Indonesia: a population-based study, terbit di BMC Public Health volume 26 nomor artikel 2044, tahun 2026. Witriani berasal dari Universitas Padjadjaran, sedangkan Puspitasari dan Rahardja dari Badan Riset dan Inovasi Nasional.

Angka Dasarnya

Penelitian ini memakai data 129.234 lansia usia 60 tahun ke atas. Mereka tersebar di 514 kabupaten dan kota se-Indonesia. Datanya gabungan SUSENAS 2023 dan PODES 2021, dua survei besar milik pemerintah.

Disabilitas diukur lewat enam pertanyaan standar dari Washington Group, meliputi penglihatan, pendengaran, berjalan, mengingat, mengurus diri, dan berkomunikasi. Seseorang dihitung disabilitas jika sulit di dua domain sekaligus, atau sangat sulit di satu domain saja. Prevalensinya 21,86 persen dari seluruh lansia yang didata dalam penelitian ini.

Angka desa 23,48 persen, lebih tinggi dari kota yang 20,56 persen. Jumlah respondennya juga timpang, lansia desa 75.289 orang dan lansia kota 53.945 orang. Desa menyumbang responden lebih banyak, tetapi kesenjangan di kota justru jadi sorotan utama hasilnya.

Komposisi pendidikan lansia desa dan kota juga jauh berbeda. Lansia berpendidikan rendah di desa mencapai 84,95 persen, sedangkan di kota hanya 63,55 persen. Peneliti menyebut lansia desa mengalami kerugian ganda, sekolah lebih singkat sekaligus infrastruktur lebih minim.

Kesenjangan yang Diukur

Peneliti memakai Relative Index of Inequality atau RII untuk mengukur ketimpangan itu. Angka di atas 1 berarti lansia miskin lebih berisiko disabilitas dibanding lansia kaya. RII pendidikan kota 1,311, RII pendidikan desa hanya 1,154.

Pola serupa muncul pula pada pengeluaran rumah tangga. RII pengeluaran kota 1,186, RII pengeluaran desa 1,150, keduanya bermakna. Kesenjangan SES dalam disabilitas selalu lebih lebar di kota, baik dilihat dari pendidikan maupun dari pengeluaran.

RII total, gabungan kota dan desa, juga dihitung dalam naskah ini. RII pendidikan total 1,274, RII pengeluaran total 1,149. Keduanya bermakna secara statistik, dengan nilai p di bawah 0,001 untuk semua kelompok.

Peneliti menjelaskan sebab RII pendidikan lebih tinggi dari RII pengeluaran. Pendidikan lansia kota jauh lebih beragam dibanding pendidikan lansia desa yang mayoritas rendah. Keberagaman itu membuat perbedaan status disabilitas antarkelompok pendidikan lebih mudah terlihat di kota.

Baca juga Tiga Tahun Tanpa Perubahan, Lalu Berobat ke Malaysia

Kota Justru Lebih Timpang

Temuan ini berlawanan dengan dugaan kebanyakan orang awam. Kota biasanya dianggap jauh lebih maju dan setara bagi semua penghuninya. Nyatanya jarak antara lansia kaya dan lansia miskin justru melebar di kota, bukan menyempit seperti dugaan semula.

Peneliti menyebut gejala ini jebakan ketimpangan struktural. Pembangunan kota menambah fasilitas, tetapi manfaatnya tidak merata ke semua kelompok. Lansia miskin di kota tetap tertinggal meski fasilitas di sekitarnya bertambah banyak.

Variasi antarkabupaten turut mendukung dugaan tersebut. ICC total 22,8 persen, ICC kota 20,3 persen, ICC desa 18,9 persen, semuanya bermakna secara statistik. Artinya, tempat tinggal ikut menentukan seperlima dari perbedaan status disabilitas antarlansia di Indonesia.

Angka ICC kota yang lebih tinggi dari desa punya arti khusus. Pembangunan kota berpengaruh lebih besar pada status disabilitas warganya dibanding pembangunan desa pada warga desa. Namun pengaruh besar itu tidak otomatis menyebar rata ke semua kelompok pendapatan.

Fasilitas yang Timpang

Persentase desa berfasilitas kesehatan primer di kota mencapai 66,75 persen. Di desa hanya 48,67 persen wilayah yang punya fasilitas serupa. Ruang publik terbuka juga lebih banyak di kota, 46,99 persen berbanding 32,28 persen di desa.

Meski fasilitas kota lebih lengkap, itu tidak otomatis membuatnya adil. Setiap kenaikan persentase fasilitas kesehatan menekan risiko disabilitas total sampai 0,98 kali. Ruang publik terbuka menekannya lebih besar lagi, sampai 0,94 kali.

Kedua fasilitas itu sejatinya dibuat untuk semua kalangan tanpa terkecuali. Namun lansia miskin di kota tetap paling berisiko mengalami disabilitas dibanding kelompok lain. Peneliti menduga akses nyatanya tidak semerata rencana pembangunan yang dicanangkan pemerintah kota.

Sebaliknya, layanan kesehatan primer di desa lebih sering dipakai semua kalangan. Peneliti mencatat penelitian lain menunjukkan pilihan layanan swasta di desa jauh lebih terbatas. Lansia kaya dan miskin di desa jadi memakai fasilitas serupa, sehingga kesenjangannya lebih sempit.

Usia Jadi Faktor Terbesar

Usia tetap jadi pengaruh terkuat pada disabilitas lansia. Lansia 80 tahun ke atas di kota 9,45 kali lebih berisiko dibanding usia 60-64 tahun. Di desa risikonya 7,14 kali, tetap tinggi meski lebih rendah dari kota.

Status kawin ikut berperan pada besarnya risiko ini. Lansia lajang 1,85 kali lebih berisiko disabilitas dibanding yang masih menikah. Lansia janda atau duda 1,41 kali lebih berisiko dibanding yang masih menikah.

Jenis kelamin juga tercatat berbeda dalam data ini. Lansia perempuan 1,19 kali lebih berisiko disabilitas dibanding laki-laki pada total sampel. Selisihnya konsisten baik di kelompok kota maupun di kelompok desa yang diteliti terpisah.

Baca juga Anggaran Gender Kota Padang Naik, Isinya Masih Formalitas

Pendidikan sebagai Pelindung

Pendidikan tinggi menurunkan risiko disabilitas secara nyata. Lansia lulusan universitas 0,71 kali risikonya dibanding lulusan SD atau kurang. Lansia lulusan menengah 0,84 kali, sedikit lebih rendah penurunannya dari lulusan tinggi.

Pengeluaran rumah tangga menunjukkan pola perlindungan yang serupa. Lansia dari 20 persen rumah tangga terkaya 0,72 kali risikonya dibanding kelompok termiskin. Lansia dari 40 persen menengah 0,88 kali dibanding 40 persen termiskin.

Namun mayoritas lansia di Indonesia justru berpendidikan rendah. Sebanyak 73,10 persen lansia hanya tamat SD atau kurang dari itu. Hanya 6,77 persen yang sempat mengenyam pendidikan tinggi hingga jenjang universitas.

Komposisi pengeluaran rumah tangga lansia juga tidak kalah timpang. Sebanyak 49,47 persen lansia berada di kelompok 40 persen rumah tangga termiskin. Hanya 15,59 persen yang masuk kelompok 20 persen rumah tangga terkaya di seluruh Indonesia.

Yang Perlu Dicek Ulang

Ada dua angka janggal di Tabel 1 naskah ini. Baris pendidikan rendah desa mencatat 84,95 persen, tetapi rentang kepercayaannya melompat sampai 94,97. Batas atas itu ganjil untuk sebuah persentase tunggal yang seharusnya di bawah seratus.

Baris pengeluaran rumah tangga menengah juga terlihat aneh. Kolom kota tertulis 34,20 persen, kolom desa 35,87 persen, keduanya berdekatan. Kolom totalnya malah tertulis 18,56 persen, jauh di bawah dua angka di sebelahnya.

Dua kejanggalan ini ada di tabel deskriptif, bukan di tabel hasil utama. Angka RII dan odds ratio yang jadi temuan inti tidak terpengaruh olehnya. Tetap saja, pembaca yang teliti membaca tabel akan menemukannya sendiri.

Batas dan Usulan

Penelitian ini tidak menjangkau lansia yang tinggal di panti. Status disabilitas juga hanya laporan sendiri, bukan pemeriksaan klinis langsung. Peneliti mengakui lansia panti berisiko lebih tinggi tetapi tidak masuk hitungan penelitian ini.

Data pengeluaran rumah tangga juga rawan salah ingat. Responden mengingat belanja pangan seminggu terakhir dan belanja nonpangan setahun terakhir. Data fasilitas desa dari 2021 pun berjarak dua tahun dari data lansia 2023 yang dipakai.

Peneliti mengusulkan tiga langkah kebijakan makro. Perencanaan kota mesti membuat ruang publik lebih terjangkau dan mudah diakses. Kualitas layanan kesehatan primer juga perlu ditingkatkan di seluruh wilayah, bukan hanya kotanya.

Subsidi juga diusulkan untuk dua kelompok berbeda. Lansia miskin di kota perlu subsidi mengakses layanan ramah usia. Fasilitas kesehatan primer di seluruh Indonesia juga diusulkan mendapat subsidi tambahan untuk layanan pencegahan dan pemulihan.

Peneliti menutup dengan peringatan yang tegas. “Bahkan ketika layanan kesehatan primer dan ruang publik terbuka di perkotaan dikembangkan dengan niat menguntungkan semua lansia, lansia berstatus sosial ekonomi rendah bisa saja secara tidak sengaja tersisih dari layanan itu,” tulis Witriani Witriani, Mardiana Dwi Puspitasari, dan Mugia Bayu Rahardja dalam naskah berbahasa Inggris mereka. Kalimat aslinya berbunyi low-SES older adults may accidentally be excluded from these services.

Baca juga Separuh Petani Kopi Pargarutan Berpendapatan Sejuta

Angka-angka itu menunjukkan pembangunan kota belum otomatis adil bagi lansia miskin. Fasilitas boleh terus bertambah, tetapi kesenjangan status disabilitasnya belum ikut mengecil dengan sendirinya, seperti yang dibayangkan banyak orang.