Kesiapan Digital, Negara Kaya dan Miskin Menuai Hasil Berbeda

Cekricek.id — Di negara berpendapatan tinggi, kesiapan digital dilaporkan menaikkan PDB 61,9 persen per satu poin indeks, sedangkan di negara berpendapatan rendah hanya 0,2 persen. Angka itu datang dari empat peneliti IPB University yang membandingkan 105 negara selama 2019–2023.

Kesiapan digital diukur dengan Networked Readiness Index, indeks yang disusun Portulans Institute bersama University of Oxford. Dari 133 negara dan 58 indikator awal, data yang lengkap menyisakan 105 negara dan 46 indikator. Sebanyak 48 negara berpendapatan tinggi, 52 berpendapatan menengah, dan 5 berpendapatan rendah, dengan total 525 amatan. Data lain diambil dari Bank Dunia dan diolah dengan Stata.

Periode itu mencakup lonjakan penggunaan teknologi digital sejak pandemi COVID-19 membatasi aktivitas warga pada awal 2020. Menurut data We Are Social 2023 yang dikutip naskah, 59,8 persen pengguna internet dunia berbelanja daring lebih sering sesudah pandemi. Transaksi konsumen lewat e-commerce naik 8,3 persen menjadi 4,11 miliar.

Penelitian itu ditulis Wiwiek Rindayati, Siti Aisyah, Gerhana, dan Zhena Nofhatiaz Zahra dari Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB University. Judulnya How Do Digital Readiness and Economic Growth Compare Across Income Groups? Artikel itu terbit di Signifikan: Jurnal Ilmu Ekonomi Volume 15 Nomor 2 tahun 2026, halaman 355–372. Naskah diterima 25 Mei 2026, disetujui 25 Juni 2026, dan tersedia daring pada Agustus 2026.

Negara Maju dan Negara Berkembang di Peringkat Kesiapan Digital

Menurut naskah, sepuluh negara dengan skor tertinggi pada Networked Readiness Index 2023 seluruhnya negara berpendapatan tinggi. Di dalamnya ada Singapura dan Korea Selatan dari Asia, Finlandia, Belanda, Swedia, Swiss, Denmark, dan Jerman dari Eropa, serta Amerika Serikat. Eropa mengisi tujuh dari sepuluh posisi teratas.

Di sisi lain, lima negara berkembang Asia dengan kesiapan digital tertinggi adalah Tiongkok, Malaysia, Thailand, Vietnam, dan Indonesia. Di Afrika Sub-Sahara, yang sebagian besar negaranya berpendapatan rendah dan menengah, skor tertinggi dipegang Kenya di peringkat ke-70. Afrika Selatan menyusul di peringkat ke-74. Di kawasan Amerika, tiga negara berkembang teratas adalah Brasil, Kosta Rika, dan Argentina. Di Timur Tengah, Afrika Utara, dan Pakistan, Uni Emirat Arab di peringkat ke-30 dan Arab Saudi di peringkat ke-41 memimpin.

Indeks 2023 memuat 58 indikator yang tersebar dalam 12 subpilar dan empat pilar: teknologi, manusia, tata kelola, dan kontribusi pada tujuan pembangunan berkelanjutan. Para penulis memakai Networked Readiness Index sebagai ukuran kesiapan digital yang lebih utuh daripada satu indikator tunggal, seperti pelanggan internet atau pita lebar.

Kesejahteraan Digital dan Ekosistem Inovasi

Untuk menyederhanakan 46 indikator, penulis memakai analisis komponen utama. Cara ini meringkas banyak indikator yang saling berkaitan menjadi beberapa variabel baru. Uji kelayakan Kaiser-Meyer-Olkin mencatat nilai 0,6038, di atas batas minimum 0,50. Tiga komponen dipilih dan bersama-sama menjelaskan 60,90 persen keragaman data.

Komponen pertama menjelaskan 41,84 persen dan dinamai kesejahteraan digital dan konektivitas sosial. Isinya antara lain penggunaan jejaring sosial, angka partisipasi perguruan tinggi, server internet aman, belanja daring, dan angka harapan hidup sehat. Komponen kedua menjelaskan 13,15 persen dan dinamai ekosistem inovasi dan transformasi digital. Indikatornya antara lain investasi teknologi baru, insentif pemerintah, regulasi, dan ekonomi gig.

Komponen ketiga hanya menjelaskan 5,91 persen dan dinamai infrastruktur teknologi dan ekonomi digital. Isinya pelanggan internet, kapasitas internet internasional, publikasi kecerdasan buatan, lalu lintas pita lebar seluler, investasi jasa telekomunikasi, dan ukuran pasar domestik. Pada komponen kedua, angka partisipasi perguruan tinggi justru bermuatan negatif 0,2354. Menurut penulis, perluasan pendidikan tinggi tidak otomatis sejalan dengan kesiapan digital bila mutu dan relevansi kurikulumnya tidak ikut membaik.

Penulis juga menilai komponen pertama menunjukkan bahwa investasi infrastruktur saja tidak cukup tanpa perbaikan kesejahteraan sosial dan konektivitas yang inklusif. Komponen ketiga porsinya paling kecil, tetapi indikatornya disebut fondasi ekonomi digital. Negara yang lemah di infrastruktur ini, menurut penulis, kemungkinan menghadapi batas atas dalam memetik hasil kesiapan digital.

Indonesia: Ekosistem Inovasi Positif, Kesejahteraan Digital Negatif

Pemetaan skor 105 negara menempatkan Indonesia di kuadran IV. Artinya, skor Indonesia pada ekosistem inovasi dan transformasi digital berada di atas nol. Sebaliknya, skornya pada kesejahteraan digital dan konektivitas sosial berada di bawah nol.

Menurut penulis, ekosistem inovasi Indonesia, yang mencakup adopsi teknologi, investasi, dan dukungan pemerintah, sudah cukup kuat. Namun, ekosistem itu perlu diimbangi kesejahteraan digital dan konektivitas sosial yang lebih baik. Kuadran I, yang kedua skornya positif, didominasi negara berpendapatan tinggi. Sebaliknya, kuadran III, yang kedua skornya negatif, sebagian besar diisi negara berpendapatan menengah dan rendah. Pada grafik muatan indikator, tidak ada indikator yang jatuh di kuadran III, yang menurut penulis berarti setiap indikator menyumbang pada sedikitnya satu komponen.

Dua negara lain berada di ujung yang berbeda. Skor kesejahteraan digital terendah dimiliki Etiopia, negara berpendapatan rendah. Skor ekosistem inovasi terendah justru dimiliki Yunani, negara berpendapatan tinggi. Menurut penulis, kesenjangan digital tidak hanya soal akses internet, tetapi juga kesejahteraan sosial, kapasitas inovasi, dan tata kelola.

Baca juga Intensitas AI generatif tak menaikkan produktivitas UMKM

Koefisien Negara Kaya dan Negara Miskin

Regresi data panel memakai pendekatan efek acak dengan metode kuadrat terkecil tergeneralisasi. Koefisien determinasinya 0,9885. Investasi berkoefisien 0,2943, angkatan kerja 0,2644, belanja pemerintah 0,4606, dan inflasi 0,0010. Indeks kesiapan digital berkoefisien 0,0019 pada taraf 5 persen, sedangkan interaksinya dengan kelompok berpendapatan tinggi 0,6167 dan menengah 0,3020.

Dari penjumlahan koefisien itu, penulis melaporkan efek 61,9 persen di negara berpendapatan tinggi dan 30,4 persen di negara berpendapatan menengah. Negara berpendapatan rendah hanya mendapat 0,2 persen. Selisih efek tinggi dan rendah disebut sekitar 310 kali. “Kesiapan digital saja diperlukan, tetapi tidak cukup untuk pertumbuhan di lingkungan yang sumber dayanya terbatas,” tulis Wiwiek Rindayati dan rekan-rekannya.

Menurut penulis, hasil ini berbeda dari studi Yugo pada 2020 dengan data 2013–2016. Studi itu menemukan dampak negatif kesiapan digital di negara berpendapatan menengah dan rendah. Penulis menilai perbedaan itu berkaitan dengan periode pascapandemi, ketika adopsi teknologi digital makin luas.

Variabel lain ikut dibaca penulis. Kenaikan investasi 1 persen dikaitkan dengan kenaikan PDB 0,294 persen, angkatan kerja 0,264 persen, dan belanja pemerintah 0,46 persen. Inflasi juga berkoefisien positif, dan penulis menjelaskannya dengan teori Keynes. Dalam jangka pendek, kenaikan harga agregat dapat menaikkan output. Dalam jangka panjang, inflasi tinggi menurunkan daya beli. Sebaliknya, porsi lulusan sarjana berkoefisien negatif 0,0049. Penulis menjelaskan, lulusan perguruan tinggi yang berlebih tanpa lapangan kerja yang cukup, dan tidak cocok dengan kebutuhan pasar kerja, justru menekan pertumbuhan.

Baca juga Akses keuangan formal sejalan dengan tabungan, bukan pendapatan

Angka Persen dan Satuan Model yang Berbeda

Redaksi menemukan beberapa kejanggalan. Judul dan pembahasan menyebut pertumbuhan ekonomi, tetapi variabel terikat dalam Tabel 1 dan Tabel 5 adalah logaritma PDB, bukan laju pertumbuhan. Persamaan model memakai NRI, sedangkan tabel hasil memakai lnNRI. Di tengah perbedaan satuan itu, koefisien 0,6167 dibaca sebagai kenaikan 61,9 persen untuk satu poin indeks.

Kelompok berpendapatan rendah hanya berisi lima negara dari 105 negara, sehingga angka 0,2 persen bersandar pada sampel yang sangat kecil. Model efek acak disebut dipilih langsung berdasarkan tujuan analisis, tanpa uji Hausman. Naskah juga menulis komponen dipilih berdasarkan nilai eigen di atas 6, padahal di bagian lain batasnya satu. Tabel 2 mencatat sembilan komponen bernilai eigen di atas satu, yang lalu dipangkas menjadi tiga berdasarkan titik lekuk grafik.

Ada pula ketidakcocokan kecil. Kode negara berpendapatan tinggi pada grafik skor tertulis 1–47, padahal jumlahnya 48 negara. Pembentukan modal bruto disebut investasi publik di pembahasan, sedangkan definisinya di Tabel 1 adalah total investasi. Studi Yugo 2020 yang dijadikan pembanding juga tidak tercantum di daftar pustaka.

Baca juga Underground economy Indonesia setara 5,36 persen dari PDB

Strategi Negara Maju dan Strategi Negara Berkembang

Rekomendasi penulis dibedakan menurut kelompok pendapatan. Negara berpendapatan tinggi diminta berinvestasi pada kecerdasan buatan, internet of things, dan 5G, memperkuat ekosistem inovasi, serta menjaga keamanan data. Negara berpendapatan menengah dan rendah diminta menambah investasi infrastruktur internet sampai ke perdesaan. Mereka juga diminta mendorong riset dan alih teknologi, serta memperkuat literasi digital dan keterampilan kerja.

Untuk keterampilan, penulis menyebut pendidikan formal dan informal yang selaras dengan kebutuhan pasar kerja, termasuk literasi digital, pemrograman, dan pelatihan kewirausahaan digital. Negara berpendapatan tinggi juga diminta memastikan program digital yang inklusif, agar semua lapisan masyarakat ikut menikmati manfaatnya.

Kedua hasil itu perlu ditimbang bersama. Di satu sisi, kesiapan digital tercatat berkaitan positif dengan PDB di semua kelompok pendapatan. Di sisi lain, besar efeknya berbeda jauh, dan data 2019–2023 belum menunjukkan apakah jarak antara negara maju dan negara berkembang akan menyempit.