Kinerja Pertumbuhan Ekonomi Bali Berbalik Arah Usai Pandemi

Cekricek.id — Gianyar mencatat rata-rata perubahan indeks terendah di antara sembilan daerah di Bali saat pandemi, minus 5,473, lalu tertinggi sesudahnya, plus 2,702, dalam pemetaan kinerja pertumbuhan ekonomi Bali 2016–2024. Di ujung lain, Badung yang pada 2019 memegang nilai indeks tertinggi di seluruh tabel, 105,74, justru menjadi satu-satunya daerah dengan rata-rata perubahan negatif pada masa sesudah pandemi, minus 0,812.

Pemetaan itu dikerjakan Nyoman Rahayu Trisanthi dan Ida Ayu Nyoman Saskara dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana. Hasilnya terbit dengan judul The Hidden Side of Regional Economic Growth in Bali di Signifikan: Jurnal Ilmu Ekonomi Volume 15 Nomor 1, halaman 33–48, edisi April 2026. Naskah itu diterima redaksi jurnal pada 20 Januari 2026, direvisi pada 3 Maret 2026, dan disetujui pada 10 Maret 2026.

Untuk menakar kinerja pertumbuhan ekonomi Bali, kedua penulis tidak memakai laju Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebagai satu-satunya ukuran. Mereka menyusun indeks komposit Adjusted Mazziotta-Pareto Index (AMPI) dari data Badan Pusat Statistik dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan. Cakupannya Kota Denpasar serta delapan kabupaten, yakni Badung, Bangli, Buleleng, Gianyar, Jembrana, Karangasem, Klungkung, dan Tabanan, selama sembilan tahun pengamatan.

“Pola ini menunjukkan bahwa kinerja pertumbuhan ekonomi kabupaten dan kota di Provinsi Bali bersifat dinamis dan tidak dapat dijelaskan semata-mata oleh laju pertumbuhan PDRB,” tulis Nyoman Rahayu Trisanthi dan Ida Ayu Nyoman Saskara. Menurut mereka, kinerja itu juga dibentuk oleh ketahanan ekonomi daerah dan mutu pertumbuhan. Sebelum pandemi beberapa kabupaten tumbuh lebih tinggi daripada daerah lain, saat pandemi wilayah perkotaan tampil lebih tahan, dan sesudahnya daerah yang jatuh paling dalam cenderung pulih lebih kuat.

Kinerja Pertumbuhan Ekonomi Bali Diukur Lima Indikator

Pilihan Bali sebagai kasus berangkat dari dua sisi struktur ekonominya. Di tingkat kabupaten dan kota, alokasi anggaran terutama terpusat pada fungsi pelayanan umum, pendidikan, dan kesehatan. Di sisi lain, ekonomi daerahnya sangat bertumpu pada pariwisata dan jasa, yang menurut penulis memungkinkan pertumbuhan relatif cepat pada masa ekspansi, tetapi juga menaikkan kerentanan terhadap guncangan eksternal seperti pandemi COVID-19.

Untuk membaca kinerja pertumbuhan ekonomi Bali, lima indikator dibagi ke dua dimensi. Dimensi fiskal daerah berisi belanja pemerintah daerah untuk fungsi pelayanan umum, fungsi pendidikan, dan fungsi kesehatan. Dimensi sosial-ekonomi berisi persentase penduduk miskin dan laju pertumbuhan PDRB. Semua indikator diukur dalam satuan persen agar dapat dinormalisasi dengan cara yang sama dan dibandingkan satu sama lain.

Arah tiap indikator ditetapkan berbeda. Tiga pos belanja dan laju PDRB berpolaritas positif, artinya nilai yang lebih tinggi dibaca sebagai kondisi yang lebih baik. Persentase penduduk miskin berpolaritas negatif, karena kenaikan kemiskinan dibaca sebagai kemunduran kinerja pembangunan meski ekonomi mungkin masih tumbuh. Penulis mengingatkan bahwa kesalahan menetapkan polaritas dapat membuat tafsir atas kinerja daerah menjadi bias.

Baca juga Dana Desa Menaikkan Harapan Hidup, Bukan Lama Sekolah

Rentang 2016–2024 dipilih dengan dua pertimbangan. Pertama, rentang itu memuat masa normal, masa pandemi, dan masa pemulihan, sehingga kinerja daerah dapat dibaca dalam keadaan biasa sekaligus di bawah guncangan. Kedua, pada rentang itu klasifikasi dan pelaporan data fiskal daerah, terutama belanja menurut fungsi, dinilai konsisten, sehingga perbandingan antardaerah dan antartahun dapat dilakukan dengan sah.

Ada selip kecil pada bagian metode. Saat merinci tiga fase ekonomi dalam rentang itu, naskah menulis guncangan ekonomi akibat pandemi, periode COVID-19, dan periode pemulihan pascapandemi. Masa sebelum pandemi, yang dibahas panjang pada bagian hasil dan menjadi satu dari tiga kolom tabel, tidak disebut dalam rincian tersebut, sementara dua fase pertama pada rincian itu sama-sama merujuk ke masa pandemi.

Satu Indikator Lemah Tak Bisa Ditambal Indikator Lain

AMPI yang dipakai untuk menilai kinerja pertumbuhan ekonomi Bali adalah indeks komposit nonkompensatoris. Daerah yang nilainya timpang antarindikator tidak dapat menutup kinerja rendah pada satu indikator dengan kinerja tinggi pada indikator lain. Menurut penulis, pendekatan ini cocok untuk keadaan ketika pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum tentu berarti kinerja ekonomi yang kuat, yaitu bila pertumbuhan itu disertai ketimpangan alokasi belanja atau angka kemiskinan yang tetap tinggi.

Nilai setiap indikator lebih dulu dinormalisasi terhadap batas minimum dan maksimum seluruh kabupaten dan kota di Bali pada semua periode. Hasilnya berada kira-kira pada rentang 70 sampai 130, dengan 100 sebagai nilai rujukan. Setelah itu, rata-rata dan simpangan baku nilai ternormalisasi setiap daerah digabung menjadi satu skor AMPI, dengan koefisien variasi sebagai komponen yang memberi penalti pada ketimpangan antarindikator.

Penulis menyebut tiga keunggulan AMPI dibandingkan metode komposit lain: relatif tahan terhadap perubahan struktur indikator, mendukung analisis ruang dan waktu sekaligus, dan nilainya tetap stabil walau satu atau dua indikator dikeluarkan. Di sisi lain, skor itu hanya bermakna sebagai posisi. Nilai 100 adalah rata-rata kinerja seluruh daerah pada tahun yang sama, dan penulis menegaskan bahwa “tafsir atas hasil ini tidak bersifat mutlak, tetapi didasarkan pada posisi relatif setiap unit terhadap nilai rujukan.”

Untuk membaca dinamika kinerja pertumbuhan ekonomi Bali, penulis menghitung selisih nilai AMPI dari tahun ke tahun. Selisih positif berarti kinerja relatif membaik dibanding tahun sebelumnya, selisih negatif berarti memburuk, dan besar selisihnya menunjukkan intensitas perubahan. Selisih tahunan itu lalu dirata-ratakan per fase, yakni sebelum, saat, dan sesudah pandemi, untuk menyaring fluktuasi jangka pendek dan menonjolkan pola yang dominan pada tiap fase.

Naskah tidak menuliskan batas tahun tiap fase secara tegas. Bila angka tabel dicocokkan satu per satu, rata-rata masa sebelum pandemi sesuai dengan selisih tahun 2017 sampai 2019, rata-rata masa pandemi sesuai dengan selisih tahun 2020 dan 2021, dan rata-rata masa sesudah pandemi sesuai dengan selisih tahun 2022 sampai 2024. Jadi fase pandemi hanya dibentuk oleh dua angka, sedangkan dua fase lainnya oleh tiga angka.

Sebelum Pandemi, Jembrana Tertinggi dan Denpasar Terendah

Pada masa sebelum pandemi, peta kinerja pertumbuhan ekonomi Bali menempatkan Jembrana pada rata-rata perubahan tertinggi, 4,233, sedangkan Denpasar mencatat yang terendah, minus 0,342, satu-satunya angka negatif pada fase itu. Titik berangkat keduanya berkebalikan. Pada 2016 Jembrana memiliki nilai AMPI paling rendah di tabel, 88,16, lalu naik menjadi 100,86 pada 2019. Denpasar memulai 2016 dengan nilai tertinggi, 102,43, lalu turun tipis menjadi 101,40 pada 2019.

Untuk Jembrana, penulis membaca interaksi antara belanja pelayanan umum, pendidikan, dan kesehatan, dinamika kemiskinan, serta pertumbuhan PDRB sebagai lebih efektif dan terkoordinasi dibanding daerah lain. Kinerja itu, tulis mereka, didorong bukan semata oleh besarnya belanja, melainkan oleh mutu pengelolaan fiskal dan konsistensi arah belanja ke fungsi layanan dasar. Jembrana disebut termasuk daerah yang menjalankan reformasi birokrasi dan tata kelola keuangan publik lebih awal dan konsisten.

Pada kasus kedua, Denpasar dibaca sebagai ekonomi perkotaan yang sudah matang. Sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, dan jasa provinsi, belanja Pemerintah Kota Denpasar didominasi pengeluaran operasional dan pemeliharaan untuk menjaga stabilitas layanan publik dan ekonomi kota. Menurut penulis, belanja semacam itu memiliki daya ungkit pertumbuhan yang lebih rendah dibanding belanja berorientasi pembangunan di daerah yang masih berada dalam fase ekspansi.

Baca juga Insentif PPN Tiket Pesawat Menambah PDB 0,27 Persen

Perbedaan Jembrana dan Denpasar pada fase ini disebut mencerminkan perbedaan tahap pembangunan dan karakter struktural daerah. Jembrana, yang masih dalam tahap konsolidasi dan ekspansi, dinilai mampu memakai belanja publik sebagai alat pendorong pertumbuhan. Denpasar menunjukkan pola yang lebih stabil dengan laju yang lebih rendah. Penulis menyimpulkan bahwa tafsir atas kinerja pertumbuhan ekonomi Bali harus memperhitungkan konteks itu dan tidak dapat diterapkan seragam.

Di antara dua kutub itu, Bangli disebut penulis konsisten berada di kelompok tengah sepanjang masa pengamatan tanpa penurunan tajam maupun kenaikan besar, dengan nilai AMPI antara 96,52 dan 101,20. Karangasem memperlihatkan pola yang berbeda: dalam sembilan tahun nilainya tidak sekali pun mencapai 100, dengan angka tertinggi 97,31 pada 2023 dan terendah 92,72 pada 2016.

Saat Pandemi, Denpasar Tertinggi dan Gianyar Terendah

Pada masa pandemi, kinerja pertumbuhan ekonomi Bali merosot di semua daerah, dengan rata-rata perubahan AMPI di kesembilan daerah bernilai negatif. Penulis mengaitkannya dengan anjloknya laju PDRB dan meningkatnya tekanan sosial-ekonomi. Besarnya kemerosotan berbeda-beda. Dalam selisih 2019 ke 2020 saja, Badung turun 12,96 poin, Gianyar 7,56 poin, dan Denpasar 5,60 poin, sementara Karangasem menjadi satu-satunya daerah yang naik, sebesar 0,29 poin.

Temuan yang paling mencolok pada fase ini adalah Denpasar. Kota yang sebelum pandemi berada di urutan terbawah itu mencatat rata-rata perubahan tertinggi, minus 0,895, berbalik dari posisinya pada fase sebelumnya. “Pergeseran ini menunjukkan bahwa pandemi tidak hanya menekan kinerja ekonomi secara keseluruhan, tetapi juga membentuk ulang struktur keunggulan relatif antardaerah,” tulis Trisanthi dan Saskara tentang perubahan kinerja pertumbuhan ekonomi Bali pada fase ini.

Keunggulan Denpasar di tabel itu sangat tipis. Jembrana, yang disebut penulis tetap mencatat kinerja relatif lebih baik daripada sebagian besar daerah, berada di minus 0,897, hanya berselisih 0,002 dari Denpasar. Tabel rata-rata perubahan itu juga tidak seragam dalam penulisan tanda desimal, karena sebagian angkanya memakai titik dan sebagian lainnya memakai koma.

Penulis menjelaskan ketahanan Denpasar dari kemampuannya mempertahankan pendapatan per kapita yang relatif lebih tinggi daripada kabupaten lain. Berdasarkan perubahan pendapatan per kapita 2019–2021, Denpasar termasuk yang paling cepat berbalik positif meski sempat mengalami kontraksi pada awal pandemi. Basis ekonominya disebut lebih beragam dan adaptif, dan pemerintah kota menjalankan Pandemic Incubation Program (PIP) sebagai stimulus fiskal berbasis usaha untuk pelaku ekonomi lokal.

Di sisi lain, Gianyar mencatat rata-rata perubahan terendah, minus 5,473, di bawah Tabanan yang berada di urutan kedua terbawah dengan minus 4,209. Penulis mengaitkan kontraksi itu dengan ketergantungan tinggi pada pariwisata. Sektor tersebut menyumbang hampir 90 persen pendapatan asli daerah Gianyar, sehingga gangguan pada mobilitas wisatawan langsung berubah menjadi kemerosotan tajam kinerja ekonomi daerah itu.

Gianyar Pulih Paling Kencang Setelah Jatuh Paling Dalam

Sesudah pandemi, urutan kembali berputar. Gianyar mencatat rata-rata perubahan tertinggi, 2,702, disusul Tabanan 2,070 dan Buleleng 2,053. Ketiganya berada di tiga urutan terbawah pada masa pandemi. Lompatan terbesar Gianyar terjadi dari 2021 ke 2022, sebesar 6,80 poin, setelah dua tahun berturut-turut turun 7,56 poin dan 3,39 poin. Dalam peta kinerja pertumbuhan ekonomi Bali, Gianyar dan Denpasar sama-sama berpindah dari urutan terbawah ke teratas, Denpasar dari sebelum ke saat pandemi, Gianyar dari saat ke sesudah pandemi.

Penulis membaca pemulihan Gianyar sebagai tanda bahwa daerah yang terpukul berat dapat pulih dengan baik bila didukung kebijakan fiskal yang terarah dan investasi publik yang produktif. Gianyar disebut memakai belanja pemerintah secara efektif, terutama pada pelayanan publik dan kesehatan, serta memanfaatkan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk membangun rumah sakit, pasar, dan ruang publik.

Menurut penulis, investasi itu memperbaiki layanan dan mendorong aktivitas ekonomi setempat. Dari sana mereka menarik kesimpulan bahwa keberhasilan fiskal tidak hanya bergantung pada besarnya belanja, tetapi juga pada mutunya, manfaat jangka panjangnya, dan dampak sosialnya. Naskah tidak menyajikan angka belanja PEN Gianyar maupun rincian proyeknya, sehingga klaim itu tidak dapat dicocokkan dengan data di tabel.

Baca juga Uang Elektronik Menaikkan PDRB per Kapita, Dana BPR Tidak

Badung Pulih Paling Lemah Meski Pendapatan Paling Besar

Pada kasus kedua, Badung mencatat rata-rata perubahan terendah sesudah pandemi, minus 0,812, meski memiliki pendapatan asli daerah tertinggi dan menjadi pusat pariwisata. Nilai AMPI Badung turun dua tahun beruntun, 1,68 poin pada 2023 dan 4,13 poin pada 2024, hingga berada di 98,24, di bawah nilai rujukan 100. “Hal ini menunjukkan bahwa kapasitas fiskal yang kuat tidak menjamin pertumbuhan yang lebih baik,” tulis kedua penulis.

Penulis menyebut perlambatan sektor transportasi dan pergudangan, sektor penting di luar pariwisata, ikut menyumbang hasil tersebut. Mereka juga mencatat bahwa pemulihan sesudah pandemi kerap diawali pertumbuhan yang kemudian melambat karena penyesuaian ekonomi. Mutu pemulihan, menurut mereka, bergantung pada seberapa baik pemerintah beralih dari stimulus ke pertumbuhan yang berkelanjutan, bukan hanya pada kekuatan fiskal atau keunggulan sektor.

Naskah menutup pembahasan dengan pernyataan bahwa AMPI lebih baik menangkap dinamika dan keberlanjutan pemulihan kinerja pertumbuhan ekonomi Bali daripada PDRB saja. Namun, laju PDRB tiap daerah tidak disajikan berdampingan dengan skor indeks, begitu pula nilai belanja per fungsi dan persentase penduduk miskin. Tanpa angka indikator itu, tidak dapat diperiksa indikator mana yang menurunkan skor Badung atau mengangkat skor Gianyar.

Kesimpulan penelitian ini memuat dua sisi yang sama-sama tercatat di tabel. Daerah yang jatuh paling dalam cenderung pulih paling cepat, seperti Gianyar, sementara daerah berkapasitas fiskal besar tidak otomatis memimpin pemulihan, seperti Badung. “Menariknya, daerah dengan kapasitas fiskal lebih besar tidak selalu mencapai hasil pemulihan terbaik,” tulis Trisanthi dan Saskara pada bagian kesimpulan.

Bagi kedua penulis, kinerja pertumbuhan ekonomi Bali perlu dipandang sebagai konsep multidimensi yang menyeimbangkan pertumbuhan, mutu belanja publik, dan kondisi sosial-ekonomi. Mereka menyarankan pemerintah daerah mengarahkan belanja ke fungsi layanan dasar, mendorong diversifikasi ekonomi di daerah yang bertumpu pada pariwisata, dan memperkuat koordinasi pusat dan daerah. Di sisi lain, skor yang menjadi dasar saran itu tetap berupa posisi relatif terhadap rata-rata, bukan ukuran mutlak.