Utang Luar Negeri Indonesia Juli 2026 Tercatat 454,8 Miliar Dolar

A A

Gedung Bank Indonesia di Jakarta, dilihat dari seberang jalan. [Foto: Rochelimit/Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)]

  • Posisi utang luar negeri Indonesia pada Juli 2026 tercatat 454,8 miliar dolar AS atau tumbuh 4,9 persen secara tahunan.
  • Utang luar negeri pemerintah 218,4 miliar dolar AS, sedangkan utang swasta 194,5 miliar dolar AS.
  • Rasio utang luar negeri terhadap produk domestik bruto tercatat 30,7 persen pada Juli 2026.

Cekricek.id — Posisi utang luar negeri Indonesia pada Juli 2026 tercatat 454,8 miliar dolar AS. Angka itu relatif stabil dibanding posisi Juni 2026 sebesar 454,5 miliar dolar AS.

Mengutip keterangan tertulis Bank Indonesia, Selasa (15/09/2026), utang luar negeri Indonesia tumbuh 4,9 persen secara tahunan pada Juli 2026. Perkembangan itu terutama dipengaruhi peningkatan utang luar negeri publik di tengah penurunan utang luar negeri swasta.

Posisi utang luar negeri pemerintah tercatat 218,4 miliar dolar AS atau tumbuh 3,2 persen secara tahunan. Kenaikan itu terutama dipengaruhi aliran masuk pada Surat Berharga Negara (SBN) internasional. Bank Indonesia menyebut aliran tersebut mencerminkan kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia yang tetap terjaga.

Pemerintah disebut tetap berkomitmen menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu. Pengelolaannya dilakukan secara pruden, terukur, dan fleksibel. Sebagai salah satu komponen pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pemanfaatannya diarahkan untuk mendukung sektor produktif.

Baca juga Posisi investasi internasional Indonesia, kewajiban neto turun

Utang Luar Negeri Pemerintah Menopang Kesehatan dan Pendidikan

Berdasarkan sektor ekonomi, utang luar negeri pemerintah antara lain menopang Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 22,0 persen dari totalnya. Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib menyerap 20,7 persen, sedangkan Jasa Pendidikan 16,2 persen. Sektor Konstruksi menyerap 11,5 persen, dan Transportasi serta Pergudangan 8,5 persen.

Bank Indonesia menilai posisi utang luar negeri pemerintah relatif aman dan terkendali. Alasannya, hampir seluruh utang pemerintah itu berjangka panjang.

Baca juga Ekonom ITB: ekonomi RI ditopang permintaan domestik

Struktur Utang Luar Negeri Indonesia Didominasi Jangka Panjang

Posisi utang luar negeri swasta pada Juli 2026 tercatat 194,5 miliar dolar AS atau berkontraksi 1,2 persen secara tahunan. Kontraksi itu didorong kelompok peminjam bukan lembaga keuangan sebesar 1,4 persen dan lembaga keuangan sebesar 0,3 persen.

Berdasarkan sektor ekonomi, utang luar negeri swasta terutama berasal dari Sektor Industri Pengolahan, Jasa Keuangan dan Asuransi, Pengadaan Listrik dan Gas, serta Pertambangan dan Penggalian. Pangsa keempat sektor itu mencapai 80,6 persen dari total utang luar negeri swasta. Utang swasta juga didominasi utang jangka panjang.

Rasio utang luar negeri Indonesia terhadap produk domestik bruto tercatat 30,7 persen pada Juli 2026. Bank Indonesia menyebut strukturnya tetap sehat karena didukung penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya.

Bank Indonesia dan pemerintah disebut terus memperkuat koordinasi dalam memantau perkembangan utang luar negeri. Perannya akan dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, dengan meminimalkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian.

Data lengkapnya dimuat dalam publikasi Statistik Utang Luar Negeri Indonesia (SULNI) edisi September 2026 dengan periode data Juli 2026.

Baca juga Reformasi pajak 92 yurisdiksi, OECD sebut kenaikan pajak terbatas

Bagikan

Baca Juga

Partisipasi Kerja Perempuan ASEAN Lemah Mendorong PDB
Indeks Kesehatan Bank Syariah Lebih Stabil daripada Konvensional
Karbon Aset Negara dari Belanja Listrik Ditaksir 28,42 Juta Ton
Pembiayaan Angin Lepas Pantai Afrika Selatan Butuh Dana Publik
Lapangan Kerja Angin Lepas Pantai Setara 300.000 Tahun Kerja
Kandungan Lokal Angin Lepas Pantai, Bank Dunia Ingatkan Biaya