Pakar UGM Minta RI Dorong Sidang Darurat OKI soal Konflik Yaman

A A

Ilustrasi para kepala negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam berfoto bersama pada KTT OKI ke-13 di Istanbul, Turki, 2016. [Foto: President.az / Wikimedia Commons, CC BY 4.0]

  • Indonesia diminta mendesak OKI menggelar sidang darurat soal Yaman dan Arab Saudi
  • Siti Muti’ah menilai PBB sudah seperti tidak berdaya menghentikan kekerasan
  • Dampak ke harga minyak dinilai kecil selama Bab el-Mandeb tidak diganggu

Cekricek.id — Indonesia diminta mengambil peran aktif mendamaikan kelompok Houthi di Yaman dan Arab Saudi, salah satunya lewat forum Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Guru Besar Bidang Geopolitik Timur Tengah Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof Dr Siti Muti’ah Setiawati, menilai Indonesia punya posisi strategis sebagai penengah karena berhubungan baik dengan Arab Saudi maupun negara-negara di kawasan.

Menurut dia, Indonesia tidak semestinya berpihak kepada salah satu pihak yang berkonflik. “Kalau didasarkan pada prinsip itu, Arab Saudi itu Muslim, Yaman juga Muslim. Kita yang mayoritas beragama Islam dan anggota OKI, keduanya juga anggota OKI. Makanya, kita harus aktif mendamaikan,” ujar Siti Muti’ah saat diwawancarai, sebagaimana disampaikan dalam keterangan tertulis UGM, Jumat (16/10/2026).

Baca juga: Serangan Houthi ke Bandara Riyadh Tewaskan 12 Orang, 300 Terluka

Ia mengusulkan Indonesia mendorong OKI menggelar sidang darurat agar negara-negara anggota bisa membangun upaya diplomatik bersama untuk meredakan ketegangan. “Kita mendesak OKI untuk melaksanakan atau menyelenggarakan sidang darurat untuk mengatasi masalah Yaman dan Arab Saudi,” tuturnya.

PBB Dinilai Tak Berdaya

Siti Muti’ah menilai eskalasi konflik Houthi dan Arab Saudi juga memperlihatkan persoalan tata kelola global. Lembaga internasional, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), serta mekanisme penegakan hukum internasional disebutnya belum mampu menghentikan kekerasan. “Siapa yang mau menghukum, siapa yang mau mengendalikan, atau siapa yang mau menegur terhadap pelanggaran itu? Karena PBB sendiri sudah seperti tidak berdaya,” katanya.

Ia juga menyoroti hubungan strategis Arab Saudi dan Amerika Serikat yang selama ini ditopang perdagangan minyak dan pengadaan senjata. Terbatasnya respons Amerika Serikat terhadap kebutuhan perlindungan Arab Saudi, menurut dia, menarik untuk dicermati karena kepentingan strategis seperti keamanan jalur pelayaran ikut memengaruhi kalkulasi negara-negara besar.

Baca juga: Houthi Klaim Serang Fasilitas Aramco di Riyadh, Koalisi Membantah

Soal harga minyak dunia, Siti Muti’ah menyebut dampaknya bergantung pada apakah Selat Bab el-Mandeb, jalur yang menghubungkan Laut Merah dengan Teluk Aden, benar-benar terganggu. “Kalau Houthi menjamin tidak akan mengganggu Bab el-Mandeb, saya rasa dampak terhadap harga minyak tidak begitu terasa. Tidak seperti Hormuz,” jelasnya.

Ia mengingatkan, prinsip politik luar negeri bebas aktif tidak boleh dimaknai sebagai sikap pasif. Merujuk pemikiran Mohammad Hatta, Indonesia tidak perlu bergabung dengan blok kekuatan tertentu, tetapi tetap harus aktif. “Berada di tengah itu bukan berarti netral, tetapi kita tetap terus aktif untuk berjuang mewujudkan perdamaian internasional, ikut melaksanakan ketertiban dunia, kemudian menghapuskan penjajahan di muka bumi,” ungkapnya.

Baca juga: Drone ke Mekah Dicegat, Koalisi Saudi Sebut Garis Merah

Siti Muti’ah menambahkan, Indonesia perlu menjaga independensi kebijakan luar negerinya, termasuk ketika diajak bergabung dalam aliansi militer. Pemerintah, menurut dia, perlu mengoptimalkan jalur diplomasi dan forum multilateral, bukan sekadar menyatakan keprihatinan.

Bagikan

Baca Juga

Mantan Hakim MK: Uji Materi Bisa Dipakai untuk Lemahkan Demokrasi
Benih Padi Gamagora 7 UGM Sudah Tersebar ke 11 Provinsi
Karhutla Capai 8,35 Juta Hektare, Pakar UGM: Gambut Harus Basah
Lapangan Kerja Menyempit, Investasi Asing Disebut Padat Modal
Mentan Siap Beli Kedelai UGM, Sebut 4 Juta Hektare Sawit Disita
Kuota 30 Persen Perempuan di Politik Tak Cukup Tanpa Kaderisasi