Pariwisata Hijau Lumbung Mataraman Terganjal Prasarana dan SDM

Cekricek.id — Pada 2007, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta meluncurkan Lumbung Mataraman. Tujuannya menjawab sejumlah persoalan ketahanan pangan. Delapan belas tahun kemudian, lima peneliti turun ke tiga kabupaten untuk memetakan pariwisata hijau Lumbung Mataraman, dari kandang kambing di Gunungkidul sampai kebun kelengkeng di Kulon Progo.

Mereka adalah Unggul Priyadi, Rizki Hamdani, dan Alivia Rianti Putri dari Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia, bersama Fani Eka Nurtjahjo dari Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya universitas yang sama. Peneliti kelima, Galuh Tri Pambekti, berasal dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

Naskah mereka berjudul Model for Green Tourism Development Based on the Lumbung Mataraman Concept in the Special Region of Yogyakarta. Naskah itu terbit di Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi dan Pembangunan Volume 27 Nomor 1 tahun 2026, halaman 84 sampai 108. Naskahnya masuk Agustus 2025, direvisi Desember 2025, dan diterima Juni 2026, dengan dana penelitian dari DPPM Universitas Islam Indonesia.

Dari 2007 ke Dua Lokasi Percontohan 2022

Riwayat awalnya dituturkan informan dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY dalam wawancara 2 Juni 2025. Program itu lahir sebagai tanggapan atas persoalan pangan. Intervensinya menyasar wilayah rawan pangan dan miskin, berupa penyediaan aturan dan fasilitasi. Sasarannya ketahanan pangan dan swasembada produksi pertanian.

Sejak 2017, proyek itu dibiayai Dana Keistimewaan. Mula-mula fokusnya kebutuhan pangan tingkat keluarga dan kelompok. Belakangan muncul usulan membentuk kawasan Lumbung Mataraman di tingkat desa. Satu kawasan dijadikan percontohan agar desa-desa di sekitarnya bisa menirunya.

Pada 2022, dua lokasi percontohan berdiri di Semin, Kabupaten Gunungkidul, dan Sendangsari, Kabupaten Kulon Progo, dengan dukungan Dana Keistimewaan. Setahun kemudian, program itu meluas ke lima lokasi lagi di Bantul dan Kulon Progo. Lokasi baru dipilih karena kelembagaannya dinilai siap dan keterlibatan warganya dalam inovasi desa tinggi.

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY kemudian menyebut ada 55 lokasi Lumbung Mataraman yang tersebar di berbagai desa, dan jumlahnya akan terus ditambah. Salah satunya di Wukirsari, tempat lahan seluas 5.000 meter persegi menjadi pusat peternakan, budi daya ikan, dan tanaman pangan.

Menurut naskah itu, program yang menjadi dasar pariwisata hijau Lumbung Mataraman ini tidak hanya mengurus wisata atau produksi pertanian. Tanaman, perikanan, peternakan, kuliner lokal, warisan budaya, dan partisipasi warga dipadukan ke dalam satu sistem pembangunan. Kerangka yang dipakai berbasis komunitas, dengan sumber daya lokal sebagai modalnya.

Mei 2025, Sebelas Informan di Tiga Kabupaten

Kerja lapangan penelitian pariwisata hijau Lumbung Mataraman itu berlangsung di lokasi Lumbung Mataraman Gunungkidul, Bantul, dan Kulon Progo, serta di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY. Datanya dikumpulkan lewat pengamatan, wawancara mendalam, diskusi kelompok terarah, dan dokumen program. Pendekatan yang dipakai kualitatif.

Kabupaten Sleman sengaja tidak diteliti. Alasannya, Sleman baru mulai menjalankan kerangka Lumbung Mataraman, dan belum ada inisiatif kelembagaan atau proyek percontohan yang sejalan dengan pendekatan itu. Padahal, tulis penulisnya, Sleman dikenal punya prasarana wisata dan produktivitas pertanian yang mapan.

Informannya dipilih secara purposif dan dibagi tiga kategori. Lima informan kunci berasal dari Bendung, Gunungkidul: dua petani, ketua Kelompok Wanita Tani Srikandi Bendung, kepala desa, dan ketua Gabungan Kelompok Tani. Salah satu petani itu tercatat sebagai ketua pertama kelompok wanita tani tersebut.

Lima informan utama berasal dari dua desa. Di Guwosari, Bantul, informannya seorang aparatur sipil negara dan ketua TPS3R Go-Sari. Di Gulurejo, Kulon Progo, informannya sekretaris desa, kepala desa, dan ketua Gabungan Kelompok Tani. Satu informan pendukung adalah kepala bidang ketahanan pangan di dinas provinsi.

Datanya diolah dengan perangkat lunak NVivo 12 memakai tahapan pengumpulan, reduksi, penyajian, lalu penarikan kesimpulan. Hasilnya disajikan sebagai diagram sunburst dan awan kata. Keabsahannya diperiksa dengan triangulasi sumber dan triangulasi metode, yakni mencocokkan wawancara dengan pengamatan lapangan dan catatan resmi.

Naskahnya tidak mencantumkan angka persentase atau jumlah rujukan pengodean untuk tiap tema pariwisata hijau Lumbung Mataraman. Besar kecilnya sebuah tema hanya bisa dibaca dari ukuran potongan diagram dan ukuran huruf pada awan kata, yang keduanya dimuat sebagai gambar.

10 Mei 2025, Kambing dan Bawang Merah di Gunungkidul

Wawancara mendalam di Gunungkidul yang dikutip naskahnya bertanggal 10 Mei 2025. Salah satu hambatan yang disebut informannya adalah pengunjung yang membuang sampah sembarangan. Informan yang sama menyebut kotoran kambing masih berupa bahan mentah, berbeda dengan pupuk organik yang sudah diolah.

Diagram sunburst pariwisata hijau Lumbung Mataraman di Gunungkidul memunculkan tiga tema utama: tantangan program, pengelolaan kambing, dan dampak positifnya. Tema sumber dana, komoditas unggulan, dan adopsi teknologi juga menyumbang porsi besar. Kambing di lokasi ini dipakai pengelola sebagai sarana wisata edukasi.

Dana pariwisata hijau Lumbung Mataraman di Gunungkidul datang dari banyak pintu: Dana Keistimewaan, Dinas Koperasi, Dinas Pariwisata, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, serta kas Kelompok Tani. Kegiatan wisatanya berupa pelatihan teknologi digital, lokakarya pupuk cair dan fermentasi, serta kunjungan edukasi ke lokasi biosaka, hidroponik, dan petrogenon. Komoditas utamanya bawang merah, kakao, dan jahe, ditambah ternak kambing.

Hambatannya juga dicatat. Aturan kepemilikan dinilai lemah dasar hukumnya sehingga menghalangi kegiatan pertanian berbasis komunitas. Tim pengelola kandang dan kegiatan wisata kekurangan tenaga terlatih. Produk lokal kalah harga dan mutu dibanding barang di pasar, dan edukasi pengunjung tentang arti kandang ternak dan praktik pertanian belum maksimal.

Diskusi kelompok terarah di kantor Desa Bendung dihadiri kepala desa, carik, pejabat Paniradya Yogyakarta, dan wakil pemerintah Kabupaten Gunungkidul. Pada awan katanya, kata yang paling menonjol adalah lumbung, mataraman, dan community. Kata budi daya, teknologi, hidroponik, dan kambing muncul lebih jarang.

Baca juga Subsidi Pupuk Menaikkan Produksi Padi, Bukan Laba Petani

Menurut penulisnya, arah pariwisata hijau Lumbung Mataraman di sana terutama digerakkan pengelolaan sampah, dukungan dana, partisipasi warga, dan teknologi yang sesuai. Strategi yang diusulkan bertahap: pelatihan warga, perbaikan fasilitas kandang, serta pembangunan area edukasi dan etalase hasil tani, dengan melibatkan Gapoktan, petani milenial, dan kelompok wanita tani.

19 Mei 2025, Pemasukan Terbesar Bantul dari Sampah

Sembilan hari kemudian, wawancara berlangsung di Bantul. Di Guwosari, tiga kawasan Lumbung Mataraman terpadu dalam satu lokasi yang dinilai strategis. Kompleksnya punya area edukasi, kuliner, penjelajahan sejarah, dan kegiatan budaya. Hasil tani utamanya padi, jagung, dan serealia lain.

BUMKal dibentuk untuk mengoordinasi ekonomi desa. Unit usahanya meliputi pengelolaan sampah, kios dan banjaran, pengelolaan ternak, penjualan maggot dan barang rongsok, wisata edukasi, pungutan, dan pengangkutan sampah. Tema penggalangan dana dan bentuk kegiatan ekonomi BUMKal paling dominan dalam diagram sunburst pariwisata hijau Lumbung Mataraman di Bantul.

Informan di Bantul menyebut pemasukan terbesar saat ini datang dari sampah, sedangkan labanya datang dari Lumbung Mataraman. Kalau pendapatan sampah setahun melampaui Rp500 juta, katanya, angka itu tetap tergerus biaya tenaga kerja dan biaya lain. Di TPS, warga juga mengembangkan kelompok usaha bersama untuk ayam dan maggot.

Desa itu juga menerima program ketahanan pangan dari pemerintah pusat yang disebut setara 20 persen dana desa dan dikelola BUMKal untuk usaha pangan, pertanian, dan peternakan tahun itu. Rencananya, pelaksanaan program itu mencapai Rp350 juta dengan asumsi total Rp1,7 miliar.

Hambatan di Bantul berpusat pada sampah dan daya saing produk UMKM. Mesin dan kendaraan pengolah sampah rusak sehingga operasional terganggu, dan sistem irigasi belum optimal. Produk UMKM dinilai kalah bersaing karena harga dan mutu, diperparah tenaga yang kurang terlatih.

Penggalangan dananya disusun enam tahap, masing-masing setahun. Tahun pertama untuk modal, tahun kedua rumah maggot, tahun ketiga pengelolaan sampah, tahun keempat fasilitas kompos, tahun kelima hanggar TPS3R, dan tahun keenam kemitraan dengan dinas lingkungan hidup. Warga dilibatkan lewat bagi hasil, produksi drum bersama, dan konsep simbiosis pertanian, peternakan, dan sampah.

Baca juga Ketika Petani dan Nelayan Hanya Jadi Penerima Harga

Pada awan kata Bantul, kata sampah, BUMKal, pengelolaan, dan kendaraan paling menonjol. Kata danais, singkatan Dana Keistimewaan, juga sering muncul. Penulisnya menyimpulkan pariwisata hijau Lumbung Mataraman di Bantul terutama digerakkan pengelolaan sampah, bantuan keuangan, dan penguatan lembaga ekonomi desa.

21 Mei 2025, Kelengkeng dan Anggur di Kulon Progo

Dua hari sesudahnya, giliran Kulon Progo. Informannya menuturkan Lumbung Mataraman pertama ada di Bendung, lalu satu lagi di Sendang Sari, Kapanewon Pengasih. Pada 2024 berdiri lokasi di Purwosari, Kapanewon Girimulyo, lalu di Kebonharjo, Kapanewon Samigaluh. Pada 2025, satu lokasi lagi sedang dibangun di Giripeni, Wates.

Kisah kelompok taninya bermula pada awal 2020. Sekitar 20 orang, terpisah dari kelompok tani induk, mulai menanam kelengkeng dan anggur pada Juni tahun itu. Tiap anggota menyetor rata-rata sekitar Rp4 juta. Pada 2023, kelompok itu menerima Dana Keistimewaan untuk Lumbung Mataraman seluas satu hektare yang dikelola kelompok tani.

Kelompok itu semula berharap dukungan dana desa pada 2025, tetapi kebijakan pemerintah pusat soal ketahanan pangan keburu berlaku. Mereka berencana membangun pondok tani sebagai markas kelompok. Selain anggur dan kelengkeng, mereka beternak kambing. Dari 20 ekor awal, sebagian mati karena sulit beradaptasi, dan kematiannya dicatat penyuluh pertanian lapangan.

Penulisnya mencatat pertanian di lokasi itu bertumpu pada dua komoditas. “Budi daya kelengkeng dan anggur mendominasi kegiatan pertanian, yang menunjukkan bahwa pengembangan komoditas pertanian masih terbatas dan perlu diversifikasi untuk menghasilkan ragam tanaman yang lebih luas,” tulis Unggul Priyadi dan rekan-rekannya.

Kegiatan wisatanya berupa petik kelengkeng, peternakan kambing, dan pelatihan budi daya anggur, didukung wisata alam dan sentra batik lokal. Dananya datang dari Dana Keistimewaan, anggaran daerah, dan iuran warga. Bantuan prasarananya berupa conblock, bucket booster, pengadaan ternak, dan pupuk.

Baca juga 53 Mahasiswa Menguji Rute Sepeda Cagar Budaya Yogyakarta

Hambatan pariwisata hijau Lumbung Mataraman di Kulon Progo lebih banyak bersifat fisik. Akses prasarana kurang dan sebagian fasilitas tidak berfungsi, termasuk kandang rusa yang disiapkan sebagai daya tarik tambahan bagi BKSDA. Penyaluran Dana Keistimewaan untuk operasional terlambat, dukungan dana desa belum optimal, tanah pertaniannya kurang subur, dan cuaca buruk menyebabkan gagal panen.

Diskusi kelompok terarah di Kulon Progo digelar di kantor Desa Gulurejo. Awan katanya didominasi kata kelengkeng, kapanewon, Lumbung Mataraman, dan kelompok. Strategi pariwisata hijau Lumbung Mataraman yang diusulkan di sana berupa kolaborasi lintas sektor dengan dinas pertanian, dinas pariwisata, dan BKSDA, serta program wisata bernuansa edukasi dan budaya.

Juni 2025, Pariwisata Hijau Lumbung Mataraman di Tingkat Provinsi

Pada 2 Juni 2025, pengumpulan data pariwisata hijau Lumbung Mataraman bergeser ke tingkat provinsi. Diskusi kelompoknya berlangsung di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, dihadiri kepala bidang ketahanan pangan. Kata Lumbung Mataraman dan regional paling dominan pada awan katanya.

Di tingkat ini, peluang perluasan Lumbung Mataraman di tingkat desa dinilai terbuka karena dukungan dana yang besar, dan perkembangannya disebut berpotensi membuka peluang pariwisata hijau secara bertahap. Makin banyak desa membentuk koperasi pangan. Pendekatannya multisektor: pertanian, pengelolaan air, pemberdayaan ekonomi desa, dukungan geostrategis Kementerian Pertahanan, dan pemetaan sumber air. Sejarah Goa Selarong dan sistem teknologi informasi pemerintah kalurahan disebut bisa dirangkai menjadi paket wisata.

Ada juga catatan kegagalan. Inisiatif Lumbung Mataraman di Sleman disebut tidak berhasil karena persoalan teknis dan produksi, dengan kegagalan pertanian yang dikaitkan dengan rendahnya produktivitas tanah dan terbatasnya teknologi modern. Tata kelola lokal yang lemah, kepemimpinan desa yang kurang, dan dana hibah yang kerap mandek dinilai tidak cukup menopang program jangka panjang.

Catatan tentang Sleman itu tidak sejalan dengan bagian metode, yang menyebut Sleman dikeluarkan karena baru mulai menjalankan kerangka Lumbung Mataraman. Naskahnya tidak menjelaskan kapan dan di mana inisiatif Sleman itu dinilai gagal.

Kesimpulannya ditulis tegas. “Temuan penelitian ini menegaskan bahwa inisiatif Lumbung Mataraman menyediakan kerangka khas bagi pengembangan pariwisata hijau dengan memadukan produksi pangan, pengelolaan lingkungan, aset budaya lokal, dan partisipasi masyarakat ke dalam strategi pembangunan perdesaan yang terpadu,” tulis Priyadi dan kawan-kawan.

Efektivitas model itu disebut berbeda antarwilayah karena kapasitas tata kelola, ketersediaan sumber daya, dan kondisi sosial ekonomi setempat tidak sama. Di Gunungkidul, perluasannya terhambat prasarana, sumber daya manusia, kemampuan keuangan, dan letak sebagian objek wisata yang terpencil. Di Kulon Progo, penguatan daya saing UMKM lewat inovasi produk, pengolahan pascapanen, promosi digital, dan agrowisata di luar musim disebut strategi kunci.

Strategi UMKM untuk Kulon Progo itu tidak muncul di bagian hasil tentang Kulon Progo, yang membahas kelembagaan, kolaborasi lintas sektor, dan diversifikasi wisata. Persoalan daya saing UMKM justru dibahas di bagian Bantul.

“Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan pengembangan pariwisata hijau tidak hanya bergantung pada faktor-faktor yang terkait pariwisata dan kondisi lingkungan,” tulis Unggul Priyadi dan rekan-rekannya. Menurut mereka, hasil yang berkelanjutan bergantung pada koordinasi kelembagaan, investasi berkelanjutan pada kapasitas warga, dan kebijakan pembangunan yang tanggap terhadap ciri setempat.

Penelitian ini juga mengakui batasnya. Penulisnya menulis sebagian lokasi masih mengembangkan sistem pertanian terpadu dan kelembagaannya, sehingga kurang cocok untuk kajian akademik menyeluruh. Karena itu, penelitian disebut dilakukan di Lumbung Mataraman Semin Bendung, yang modelnya lebih matang. Temuannya, tulis mereka, terutama mencerminkan ciri kasus itu dan tidak boleh ditafsirkan mewakili seluruh inisiatif Lumbung Mataraman.

Kalimat itu bertabrakan dengan bagian metode dan Tabel 1, yang mencatat informan dari Guwosari di Bantul dan Gulurejo di Kulon Progo selain dari Bendung. Bendung sendiri dicatat berada di Gunungkidul, tetapi disebut informan Kulon Progo sebagai tempat Lumbung Mataraman pertama tanpa penjelasan tambahan.

Naskah itu diterima terbit pada Juni 2026. Angka terakhir yang dicatatnya: 55 lokasi Lumbung Mataraman, dengan rencana penambahan yang belum diberi angka.