Cekricek.id — Total pembiayaan yang mengalir ke usaha mikro, kecil, dan menengah dari seluruh sektor jasa keuangan mencapai Rp1.948,72 triliun per Juni 2026. Jumlah itu tumbuh 2,18 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, menurut Otoritas Jasa Keuangan dalam keterangan tertulis, Selasa (11/8/2026).
Pertumbuhan yang tipis itu menyimpan perbedaan tajam antarsaluran. Perbankan, yang menyumbang porsi terbesar, justru tumbuh paling lambat.
Perbankan Menguasai, Pasar Modal Tumbuh Tercepat
Sebanyak 82,44 persen pembiayaan UMKM berasal dari bank, dengan nilai kredit Rp1.519,35 triliun pada Juni 2026. Namun pertumbuhannya hanya 1,21 persen secara tahunan. Sisanya datang dari kelompok PVML — perusahaan pembiayaan, perusahaan modal ventura, lembaga keuangan mikro, dan lembaga jasa keuangan lainnya — yang menyumbang 17,50 persen dengan pertumbuhan 7,03 persen.
Pasar modal masih menjadi saluran paling kecil bagi UMKM, hanya 0,06 persen dari keseluruhan, tetapi laju pertumbuhannya paling kencang, yakni 12,25 persen secara tahunan. Angka itu memperlihatkan bahwa jalur pendanaan di luar bank tumbuh lebih cepat sekalipun ukurannya masih jauh lebih kecil.
Baca juga: OJK Luncurkan ETF Emas, Jumlah Investor Pasar Modal Tembus 30,27 Juta
Agunan Bukan Satu-satunya Ukuran
Data itu dipaparkan dalam UMKM Finance Summit 2026. Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi menyatakan pengembangan ekosistem dan pembiayaan UMKM merupakan salah satu program utama otoritas, dan menyebut rencana pembentukan kelompok kerja bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian serta lembaga terkait.
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Muhammad Hanif Dhakiri menilai persoalannya tidak berhenti pada kesiapan pelaku usaha, melainkan juga pada cara lembaga keuangan membaca calon nasabahnya.
“Bukan hanya UMKM yang harus bankable, sistem keuangan kita juga harus semakin UMKM-able,” ujar Hanif.
Maksudnya, lembaga keuangan perlu menilai kelayakan usaha kecil dari arus kas dan rekam jejak transaksinya, bukan semata dari agunan — syarat yang selama ini menyingkirkan pedagang dan perajin yang tidak memiliki sertifikat tanah atau aset bernilai besar.
Pembiayaan Saja Tidak Cukup
Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengingatkan bahwa penambahan pembiayaan tidak akan berarti banyak bila sisi lain ekosistemnya dibiarkan.
“Kompleksitas untuk mendorong UMKM tumbuh harus dilihat dari seluruh aspek,” kata Maman, yang menyebut akses pasar sebagai persoalan yang sama mendesaknya dengan modal.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, “Pemerintah terus berkomitmen untuk mendukung segala upaya untuk mendorong UMKM naik kelas.”
Baca juga: 45 Pengrajin Pariaman Terima Paket Usaha Batik dan Rajut, Pemko Janjikan Pendampingan
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menyebut arah yang dituju adalah pembiayaan UMKM yang berjalan secara lebih terstruktur, berkesinambungan, dan berorientasi pada hasil. OJK dan Kementerian UMKM juga menandatangani nota kesepahaman yang mencakup sinergi kebijakan, optimalisasi kredit, peningkatan kapasitas usaha, akses pasar, dan digitalisasi ekosistem.
Bagi pemilik warung, bengkel, atau usaha rumahan, ukuran keberhasilan dari kesepakatan semacam itu sederhana: apakah pengajuan pinjaman menjadi lebih mudah dinilai tanpa harus menyerahkan sertifikat rumah. Angka Juni 2026 belum menjawab pertanyaan itu; ia baru menunjukkan bahwa uangnya bertambah pelan, dan sebagian besar masih mengalir lewat pintu yang sama.
Baca juga: Aset Keuangan Syariah Nasional Rp3.131,02 Triliun pada 2025, Tumbuh 8,56 Persen
