Daftar Isi
Cekricek.id — Setiap kali Gunung Semeru melontarkan awan panas, Indonesia mendadak kaya penelitian tentang Semeru. Jurnal terisi, peta bahaya diperbarui, model aliran material disusun ulang. Beberapa tahun kemudian tumpukan itu menipis lagi, dan gunung yang sama kembali ditulis seadanya sampai letusan berikutnya datang. Kejanggalannya bukan pada naik-turunnya. Yang janggal adalah apa yang ikut naik dan apa yang tetap tertinggal di bawah: yang bertambah hampir selalu kajian teknis tentang batuan, deformasi, dan aliran lahar, sementara pertanyaan tentang siapa yang memutuskan apa ketika abu mulai turun nyaris tidak bergerak sama sekali.
Pola itu yang dibongkar Oscar Radyan Danar, Henri Vannes Christian Son, dan Dhefara Hersaning Djati dari Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, Malang, lewat artikel Kesenjangan Riset dan Tata Kelola Bencana Gunung Semeru: Analisis Tren dan Implikasi Kebijakan yang terbit di JAKP (Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik) Volume 11 Nomor 1 tahun 2026. Ketiganya tidak turun ke lereng dan tidak mewawancarai pengungsi. Mereka menghitung apa yang ditulis orang tentang lereng itu selama lima dekade lebih, memetakan kata kuncinya, lalu memeriksa kata kunci apa yang justru tidak pernah muncul.
Cara Sebuah Letusan Menyetir Agenda Penelitian
Cara kerjanya sederhana dan bisa ditelusuri ulang. Danar dan timnya menyaring publikasi dari dua pangkalan data internasional, Scopus dan Web of Science, memakai rangkaian kata pencarian yang menggabungkan nama gunung dengan istilah kebijakan, mitigasi, dan tata kelola bencana. Hasil saringan itu dibersihkan mengikuti PRISMA, alur baku empat tahap yang dipakai agar proses seleksi bisa diulang peneliti lain: identifikasi, penyaringan judul dan abstrak, verifikasi teks penuh, lalu penarikan metadata. Sisa korpusnya diolah dengan perangkat bibliometrik Bibliometrix beserta antarmukanya, Biblioshiny.
Yang keluar dari saringan itu adalah grafik produksi ilmiah tahunan sejak 1969 sampai 2025, dan bentuknya mirip kardiogram. Nyaris datar sepanjang dua dekade pertama, dengan rata-rata di bawah satu artikel per tahun. Naik perlahan pada 1990-an seiring menguatnya agenda internasional pengurangan risiko bencana. Lalu melonjak tajam pada 2010–2025, persis membuntuti erupsi Merapi 2010, rentetan aktivitas Sinabung 2013–2018, dan awan panas Semeru 2021. Puncaknya jatuh pada 2021–2022, sebelum kurvanya menurun kembali pada 2023–2025. Danar dan timnya menyebut watak ini event driven: pengetahuan diproduksi sebagai reaksi terhadap bencana, bukan sebagai agenda yang dirancang melintasi dekade. Akibatnya tidak berhenti pada daftar pustaka. Ketika riset lahir dari kepanikan, disiplin yang paling cepat bergerak yang menentukan apa saja yang dianggap pengetahuan utama, dan disiplin itu adalah geosains. Ilmu sosial, kajian kebijakan, dan pengetahuan lokal datang belakangan, memperoleh porsi kecil, lalu ikut surut begitu masa tanggap darurat dinyatakan berakhir.
Baca juga Bahasa Gaul Pindah dari Kamus Cetak ke TikTok
Siapa yang menulis juga ikut menentukan apa yang ditulis. Three Field Plot yang disusun ketiganya memetakan relasi antara sumber literatur, pengarang, dan kata kunci, dan hasilnya menunjukkan ekosistem riset Semeru berakar kuat pada literatur hidrologi serta geomorfologi klasik, dengan peneliti internasional, terutama dari Prancis, bersama peneliti Indonesia sebagai penggerak utamanya. Arah tematiknya terkunci pada proses fisik. Dimensi tata kelola, kebijakan, dan partisipasi masyarakat tidak hadir sebagai kutub pengetahuan yang setara di peta itu.
Penurunan pada 2023–2025 tidak mereka baca sebagai hilangnya minat. Menurut ketiganya, itu fase konsolidasi: arah penelitian mulai bergeser dari mitigasi teknis ke evaluasi efektivitas kebijakan, tata kelola multi-aktor, dan kapasitas kelembagaan daerah. Pergeseran itu nyata, tetapi belum cukup untuk memindahkan pusatnya. Sains teknis tetap menjadi kerangka utama, dan dimensi tata kelola masuk sebagai pelengkap yang datang setelah keputusan besar terlanjur diambil orang lain.
Kata Kunci sebagai Alat Ukur Apa yang Tidak Ditanyakan
Bagian paling berguna dari studi ini justru bukan grafiknya, melainkan jaringnya. Analisis co-word memetakan kata kunci yang kerap muncul bersama dalam satu artikel, lalu menghitung dua hal: seberapa sering sebuah kata menjadi jalan penghubung antartema, dan seberapa penting posisinya di dalam jaringan. Ukuran pertama disebut betweenness, ukuran kedua pagerank. Di korpus Semeru, kata lahar mencatat betweenness 76,7 dan volcanoes 71,7, sedangkan Indonesia melompat jauh ke 274,2. East Java memegang pagerank tertinggi, 0,087. Angka yang paling banyak bercerita justru angka nol. Dua kata kunci yang semestinya menjadi tulang punggung urusan kebencanaan, disaster management dan mitigation, tercatat dengan betweenness nol dan pagerank sekitar 0,004. Artinya keduanya ada di dalam korpus, tetapi tidak pernah menjadi jalan yang menyambungkan satu tema ke tema lain. Keduanya berdiri di pinggir. Pemetaan tematik memperkuat gambaran itu: 114 kata kunci terurai menjadi 17 kluster, dan kluster terbesar berisi nama tempat, bukan nama masalah.
Isi kluster yang lain memperjelas letak persoalannya. Kluster yang menghimpun lahar, debris flow, dan pemodelan numerik menggarap bahaya sekunder pascaerupsi. Kluster yang benar-benar bertajuk manajemen bencana justru bertaut dengan ekowisata dan geowisata, bukan dengan kelembagaan atau anggaran. Nilai betweenness tertinggi dipegang volcanoes dengan 5.257, disusul Indonesia 3.441 dan East Java 2.338. Semua penghubung utama jaringan itu, tanpa kecuali, adalah nama tempat atau objek geologis.
Baca juga Nilai Membaca Naik Setelah Kuis Daring di Kelas Tujuh
Hitungan frekuensi menutup penjelasannya. Kata Indonesia muncul 37 kali, East Java 33 kali, Semeru 31 kali, dan volcanoes 26 kali, sementara istilah seperti policy integration, community participation, atau institutional reform tidak pernah naik ke frekuensi tinggi. Struktur pengetahuan tentang Semeru, dengan kata lain, ditentukan oleh di mana peristiwa terjadi, bukan oleh masalah apa yang sedang dihadapi. “Apa yang tidak diteliti menjadi sama pentingnya dengan apa yang diteliti,” tulis Danar dan dua rekannya. Mereka menamai ketimpangan itu knowledge imbalance, bukan sekadar knowledge gap.
Ketika Dokumen Perencanaan Berhenti Saling Bicara
Ketimpangan pada literatur itu punya kembaran pada dokumen perencanaan daerah. Danar dan timnya membaca dokumen perencanaan dan menemukan pengurangan risiko bencana memang berdiri sebagai agenda utama di RPJMN 2025–2029, tetapi belum terinternalisasi secara struktural ke dalam RPJMD maupun kebijakan tata ruang di Kabupaten Lumajang. Kebencanaan tetap diperlakukan sebagai sektor pendukung. Untuk menamai jarak itu mereka meminjam istilah implementation gap dari Grindle: jurang antara rancangan kebijakan nasional dan kapasitas kelembagaan lokal yang harus menerjemahkannya.
Fragmentasi kelembagaan memperparah keadaan. Mandat yang berbeda-beda antarinstansi menghasilkan tumpang tindih kewenangan, sementara koordinasi antarperangkat daerah tidak memiliki mekanisme yang mengikat. Grindle, yang dikutip berulang dalam artikel ini, menekankan reformasi kelembagaan bukan sekadar pembaruan aturan formal, melainkan penguatan kapasitas organisasi, mekanisme koordinasi, dan insentif kebijakan. Tanpa itu, kebijakan kebencanaan bertahan dalam logika reaktif: bergerak cepat sesudah kejadian, melambat kembali sebelum kejadian berikutnya tiba. Perbandingan dengan Merapi membuat jarak itu kelihatan. Di sana, menurut catatan studi ini, lembaga riset lokal, pemerintah daerah, dan komunitas relawan sudah lebih matang menyinergikan kebijakan teknis dengan kebijakan sosial. Semeru masih berada pada fase adaptasi kelembagaan awal. Digitalisasi mitigasi memang mulai masuk sesuai amanat Rencana Induk Penanggulangan Bencana 2020–2044, lewat sensor dan citra satelit. Namun akses komunitas lereng terhadap sistem informasi kebencanaan digital masih terbatas, sehingga transformasinya berhenti di tengah jalan.
Baca juga Rp600 Ribu Dua Bulan Sekali bagi Buruh Rokok Kudus
Hal serupa terjadi pada pemulihan. Kerangka build back better yang diadopsi dari Sendai Framework menjadikan hunian tetap dan infrastruktur sosial sebagai ukuran keberhasilan, dan pada bagian itu pembangunan memang berjalan. Yang tertinggal adalah penghidupan: sebagian besar warga relokasi kehilangan lahan produktif yang tertimbun material vulkanik atau ditetapkan sebagai zona terlarang, tanpa mata pencaharian pengganti yang setara. Modal sosial warga — gotong royong, jaringan tetangga, evakuasi mandiri — tercatat kuat, tetapi tidak pernah masuk ke dalam desain kebijakan formal.
Di Mana Peta Ini Berhenti Menjelaskan
Penjelasan ini punya titik berhenti, dan para penulisnya menandainya sendiri. Korpus hanya diambil dari Scopus dan Web of Science, dua pangkalan data yang condong pada publikasi berbahasa Inggris dan jurnal internasional bereputasi tinggi, sehingga literatur Indonesia berbahasa Indonesia hampir pasti kurang terwakili. Ada bias bahasa yang mereka akui secara terbuka. Analisis bibliometrik, tulis ketiganya, bersifat kuantitatif-struktural: ia sanggup menghitung kata, tetapi tidak sanggup membaca konteks, nuansa argumen, atau makna politik sebuah teks.
Batas itu perlu dipegang ketika membaca temuannya. Peta ini memotret literatur, bukan mengukur kinerja aparat di lapangan; jarangnya kata partisipasi muncul di kata kunci artikel tidak otomatis membuktikan tidak adanya partisipasi warga di lereng Lumajang. Semeru juga bukan Indonesia. Yang ditunjukkan studi ini adalah kesenjangan pada cara pengetahuan diproduksi, dan dugaan yang masuk akal — bukan bukti langsung — bahwa kesenjangan itu ikut membentuk cara kebijakan disusun di tingkat daerah.
Maka kejanggalan di awal tadi sudah punya nama. Riset tentang Semeru menumpuk setiap kali gunung itu bergerak karena bencana, bukan agenda, yang menentukan apa yang dianggap layak diteliti. Dan selama yang menumpuk hanya satu sisi, gunung yang paling banyak ditulis tetap bisa menjadi gunung yang paling sedikit dipahami.
