Cekricek.id — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengusulkan pembangunan kawasan tambak udang vaname terintegrasi di Kabupaten Kepulauan Mentawai kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Nilai investasi yang diproyeksikan mencapai Rp7,2 triliun, mencakup lahan lebih dari 2.000 hektare, dengan potensi produksi 52.000 sampai 52.800 ton udang per tahun.
Dikutip dari laman resmi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, sumbarprov.go.id, Senin (10/8/2026), usulan itu disampaikan dalam pertemuan Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono di kantor kementerian di Jakarta, Jumat (7/8/2026).
“Kita melihat ini sebagai peluang besar yang harus kita jemput bersama. Karena itu, kita langsung menyampaikan usulan pengembangan kawasan tambak udang terintegrasi di Mentawai kepada Menteri KKP dan Alhamdulillah mendapat respons yang sangat baik,” kata Mahyeldi seusai pertemuan itu.
Menurut Mahyeldi, Menteri Trenggono menilai topografi dan karakteristik perairan lokasi yang diusulkan sesuai untuk budi daya udang vaname skala industri.
Lokasi di Pantai Timur Pulau Pagai Selatan
Kawasan yang diusulkan berada di Pulau Pagai Selatan dengan luasan sekitar 2.150 sampai 2.470 hektare. Kajian pra-Amdal yang dikerjakan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Andalas menyimpulkan kawasan Pantai Timur pulau itu layak untuk tambak udang vaname karena bentang pantainya luas, topografinya relatif landai, dan karakteristik perairannya mendukung.
Kajian pra-Amdal merupakan tahap penjajakan sebelum analisis mengenai dampak lingkungan yang lengkap disusun. Dokumen amdal sendiri belum masuk dalam keterangan yang dirilis Pemprov Sumbar.
Proyeksi 8.820 Tenaga Kerja Lokal
Dengan kapasitas produksi puluhan ribu ton per tahun, kawasan itu diproyeksikan menyerap sekitar 8.820 tenaga kerja lokal. Pemprov Sumbar menempatkan rencana ini bukan semata untuk menaikkan produksi perikanan, melainkan juga sebagai penggerak ekonomi di wilayah kepulauan.
“Ini menjadi momentum bagi kita untuk mempercepat persiapan. Pemprov Sumbar bersama Pemkab Mentawai akan mengawal proses ini agar setiap tahapan dapat disiapkan dengan baik,” kata Mahyeldi.
Angka Rp7,2 triliun menempatkan usulan ini sekelas dengan investasi terbesar yang masuk ke Sumatera Barat dalam beberapa tahun terakhir. Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi Muara Laboh Unit-2 di Solok Selatan, yang dimulai pada Juni 2025, bernilai Rp8,2 triliun.
Baca juga: PLTP Muara Laboh Unit-2 Resmi Dibangun, Investasi Energi Bersih Rp8,2 Triliun Masuk Sumbar
Penggunaan Lahan di Mentawai Pernah Dipersoalkan
Rencana berskala ribuan hektare itu masuk ke kabupaten yang penggunaan lahannya pernah menjadi sengketa terbuka. Pada Juni 2025, koalisi masyarakat sipil Sumatera Barat menolak izin pengelolaan hutan PT SPS di Pulau Sipora, salah satu pulau utama Kepulauan Mentawai.
Baca juga: Koalisi Masyarakat Sipil Sumbar Tolak Izin Pengelolaan Hutan PT SPS di Pulau Sipora
Kesiapan infrastruktur pendukung juga menjadi perkara lama di kepulauan tersebut. Pengoperasian Bandar Udara Mentawai sudah berulang kali menjadi agenda Pemprov Sumbar sejak beberapa tahun lalu.
Langkah berikutnya sudah ditetapkan. Menteri Trenggono memerintahkan Direktur Budi Daya Air Payau melakukan survei ke Kepulauan Mentawai untuk memastikan aspek teknis, lingkungan, dan kesiapan infrastruktur pendukung.
