Peringatan Dini Cepat, Tapi Yolanda Buktikan Itu Tak Cukup

Selama bertahun-tahun sesudah tsunami Samudra Hindia 2004 menewaskan sekitar 350.000 orang, negara-negara Asia Tenggara meyakini bahwa jawaban atas bencana serupa terletak pada kecepatan mendeteksi bahaya semata, siapa yang lebih dulu punya alat pemantau paling canggih. Sepuluh tahun kemudian, keyakinan itu mulai retak begitu satu demi satu sistem yang sudah dibangun ternyata tetap kecolongan di lapangan.

Retakan itu ditelusuri Nidhi Yadav, Ritika Thalakiya, Shraiya Srivastava, Nakul Yadav, dan Abbas Ostadtaghizadeh dalam Scoping review of early warning systems in improving disaster risk outcomes: perspective from evolution to usage in Southeast Asian countries, yang terbit di BMC Public Health volume 26 nomor 616, tahun 2026. Yadav, Thalakiya, dan Nakul Yadav bernaung di International Institute of Health Management Research, New Delhi; Srivastava di National Health Systems Resource Centre, New Delhi; dan Ostadtaghizadeh di Departemen Kesehatan Masyarakat Bencana, Universitas Ilmu Kedokteran Teheran, Iran.

Apa yang dulu diyakini sejak 2004

Sejak tsunami 2004, arus investasi internasional mengalir deras ke sistem peringatan dini atau EWS (early warning systems) di kawasan ini, dan keyakinan yang menyertainya sederhana: semakin cepat alat mendeteksi gempa atau curah hujan ekstrem, semakin besar peluang nyawa terselamatkan. Filipina dan Thailand menjadi negara pertama yang menjalankan EWS pada 2006, disusul Indonesia, Malaysia, Myanmar, Singapura, dan Vietnam pada 2008, lalu Kamboja pada 2013 dan Laos baru pada 2023, rentang implementasi 17 tahun yang menunjukkan betapa lamanya investasi teknis itu menjalar ke seluruh kawasan.

Kecepatan teknis itu memang tercapai. Indonesia, yang membangun sistem peringatan dini tsunaminya bersama Jerman pasca-2004, kini bisa mengeluarkan peringatan hanya 5 menit sejak gempa terdeteksi. Sistem Peringatan Dini Longsor bikinan Institut Pertanian Bogor, beroperasi sejak 2017, mampu memprediksi longsor empat hari sebelum kejadian. Di Bangkok, sistem prediksi banjir real-time untuk kawasan Sukhumvit meramalkan ketinggian air dan zona berbahaya hanya dalam satu jam sejak data hujan diterima. Ukuran keberhasilan versi lama, tampaknya, sudah terpenuhi.

Apa yang berubah setelah Topan Yolanda

Persoalannya, kecepatan teknis itu ternyata tidak otomatis menyelamatkan nyawa. Kasus Topan Super Yolanda yang menghantam Filipina pada 2013 membongkar celah itu telak: peringatan sudah disampaikan lewat televisi dan radio jauh sebelum badai tiba, tetapi banyak warga di wilayah terdampak meremehkan tingkat keparahannya dan memilih bertahan di rumah alih-alih mengungsi. Naskah ini menyimpulkan bahwa EWS yang teknisnya akurat dan tepat waktu bisa tetap gagal mencapai tujuan perlindungannya kalau tidak dibarengi kesadaran komunitas, pemahaman atas keparahan bahaya, dan kepercayaan pada otoritas yang mengeluarkan peringatan.

“Early warning systems serve as our frontline defence against disasters triggered by natural hazards, but their effectiveness lies at the intersection of technological progress and human behaviour.” tulis Nidhi Yadav, Ritika Thalakiya, Shraiya Srivastava, Nakul Yadav, dan Abbas Ostadtaghizadeh dalam naskahnya yang berbahasa Inggris, yang diterjemahkan kurang lebih menjadi: sistem peringatan dini adalah garis pertahanan pertama menghadapi bencana akibat bahaya alam, tetapi efektivitasnya berada di persimpangan antara kemajuan teknologi dan perilaku manusia.

Baca juga Ketika Kepercayaan pada Dokter Dalam Negeri Retak

Temuan baru: kesenjangan yang bukan soal alat

Dari 3.039 rekaman awal yang disaring dari PubMed, Web of Science, dan IEEE Xplore, hanya 13 studi yang akhirnya cukup relevan untuk dianalisis. Dari situ, tujuh hambatan konsisten muncul di berbagai negara: keterbatasan geografis dan infrastruktur, hambatan bahasa, keterbatasan kapasitas teknis, kendala pendanaan, kesenjangan koordinasi antarlembaga, minimnya kesadaran komunitas, dan lemahnya integrasi kebijakan. Tak satu pun dari ketujuh hambatan itu murni soal alat yang kurang canggih.

Keragaman bahasa saja sudah jadi tembok tersendiri: Indonesia punya lebih dari 700 bahasa, Filipina lebih dari 180, dan Myanmar lebih dari 100. Istilah bahaya dan tingkat peringatan berbeda-beda antarlembaga dan antarnegara, sementara bahasa teknis dalam peringatan resmi kerap tidak dipahami penduduk pedesaan dengan pendidikan formal terbatas. Sirene dan aplikasi seluler bisa saja bekerja sempurna, tetapi tidak berguna kalau pesannya tidak sampai dalam bahasa yang dimengerti penerimanya.

Baca juga Harga Rumah Diramal sebagai Rentang, Bukan Satu Angka

Bagaimana negara-negara berbeda pendekatan

Kelembagaan yang mengurus EWS juga tidak seragam. Filipina lewat PAGASA, Vietnam lewat NCHMF, dan Brunei lewat NDMC memakai model berbasis lembaga meteorologi. Thailand lewat DDPM, Kamboja lewat NCDM, dan Myanmar lewat DMH memilih model berbasis manajemen bencana. Indonesia lewat BMKG dan Malaysia lewat NADMA memakai model hibrida yang mengoordinasikan beberapa lembaga sekaligus. Naskah mencatat bahwa kepemimpinan kelembagaan yang terpecah tanpa mekanisme koordinasi yang jelas menjadi hambatan tersendiri bagi efektivitas operasional, apa pun model yang dipilih.

Ukuran keberhasilan pun berbeda antarnegara, dan di sinilah penekanan masing-masing negara saling berselisih. Malaysia secara eksplisit memakai ukuran “reduction in disaster-related mortality, decrease in economic losses, and improved community preparedness” atau penurunan angka kematian akibat bencana, penurunan kerugian ekonomi, dan membaiknya kesiapsiagaan komunitas, sementara kebanyakan negara lain menurut naskah lebih berfokus pada ketepatan waktu dan akurasi teknis peringatan semata, bukan pada dampak akhirnya bagi manusia.

Baca juga Seperenam Ruang Kuliah di Batam Diramal Kosong Terus

Bagaimana pendanaan ikut membentuk kesenjangan itu

Pendanaan awal pembangunan EWS di kawasan ini hampir selalu datang dari luar negeri. Indonesia mendapat dukungan dari Jepang, Australia, dan Amerika Serikat; Filipina dan Vietnam ditopang USAID; sementara Bank Dunia, Asian Development Bank, dan Inisiatif CREWS menopang hampir semua negara sekaligus. Thailand bahkan menjadi tuan rumah RIMES, pusat teknis regional bagi negara tetangganya.

Namun naskah mencatat pendanaan operasional jangka panjang dari anggaran pemerintah nasional sendiri jauh lebih tidak konsisten dibanding dukungan awal itu. Sistem yang sudah terbangun pun berisiko merosot begitu proyek donor asing berakhir atau prioritas politik nasional berganti arah.

Posisinya dalam rantai riset EWS

Naskah ini menempatkan dirinya sebagai tinjauan pertama yang membandingkan sebelas negara Asia Tenggara sekaligus, berbeda dari kajian-kajian sebelumnya yang menurutnya hanya menyoroti satu negara atau satu jenis bahaya saja. Ia juga secara eksplisit mengakui keterbatasannya sendiri: hanya memasukkan publikasi berbahasa Inggris, sehingga berpotensi melewatkan riset dalam bahasa nasional negara-negara yang justru paling memahami konteks lokalnya, dan hanya menjaring 13 studi dari ribuan rekaman awal, jumlah yang menurut penulis sendiri membatasi kemampuan menarik kesimpulan menyeluruh untuk seluruh kawasan.

Rantai riset ini pun belum tuntas. Naskah mencatat data kuantitatif soal efektivitas EWS, seperti nyawa yang benar-benar terselamatkan atau kerugian ekonomi yang benar-benar terhindarkan, masih sangat terbatas di literatur yang ada. Kebanyakan dokumentasi yang tersedia berhenti pada metrik proses seperti peringatan yang dikeluarkan dan ketepatan waktunya, bukan pada metrik hasil, sehingga pembaca yang menanti bukti keras tentang berapa banyak nyawa yang sudah diselamatkan sistem-sistem ini masih harus menunggu penelitian berikutnya yang lebih rinci.

Kejanggalan yang bisa diperiksa sendiri

Ada satu hal dalam naskah ini yang layak diperiksa ulang oleh siapa pun yang membaca lebih dari sekadar ringkasannya. Bagian abstrak menyebutkan bahwa dari 3.039 rekaman awal, 81 studi dipilih dan dianalisis memakai sintesis deskriptif, seolah angka 81 itulah dasar seluruh temuan yang dipaparkan sesudahnya di sepanjang naskah.

Namun di bagian metodologi, dijelaskan rinci bahwa dari 81 studi yang lolos ke tahap skrining naskah penuh, 63 dikeluarkan karena tujuan penelitian berbeda dan 5 lagi karena luaran berbeda, sehingga yang benar-benar tersisa untuk dianalisis hanya 13 studi. Kedua angka itu merujuk pada tahap seleksi yang berbeda, tetapi ditulis di abstrak seolah sama, sesuatu yang bisa membuat pembaca yang hanya membaca ringkasannya keliru mengira simpulan ini bersandar pada 81 studi, padahal sumbernya cuma 13.

Kembali ke keyakinan lama yang dipatahkan Topan Yolanda, tinjauan ini pada akhirnya menempatkan kecepatan teknis dan pemahaman manusia sebagai dua mata rantai yang sama-sama belum selesai dirajut di Asia Tenggara. Satu sisi sudah cukup jauh melangkah sejak 2004, sisi lainnya baru mulai diakui sebagai persoalan yang setara pentingnya.