- Dewan Wakaf Jammu dan Kashmir mengusulkan khotbah Jumat seragam di masjid-masjid wilayah itu.
- Ulama terkemuka Kashmir menyebut usulan itu campur tangan tidak bertanggung jawab dalam urusan keagamaan.
- Mirwaiz Umar Farooq dan Omar Abdullah turut mengecam usulan tersebut.
- Setelah kecaman, ketua dewan Darakhshan Andrabi menarik pernyataannya.
Cekricek.id — Usulan Dewan Wakaf Jammu dan Kashmir untuk menerapkan khotbah Jumat seragam di masjid-masjid Kashmir yang dikelola India menuai kecaman dari politikus dan pemuka agama, yang menuduh pemerintah berupaya menguasai ruang keagamaan umat Islam.
Dewan Wakaf itu dipimpin Darakhshan Andrabi, tokoh lokal yang terkait dengan Partai Bharatiya Janata (BJP) pimpinan Perdana Menteri India Narendra Modi, sebagaimana diberitakan Al Jazeera, Kamis (15/10/2026). Pemerintahan Modi mencabut status semi-otonom wilayah itu pada 2019. Kashmir merupakan wilayah sengketa yang diklaim India dan Pakistan.
Dewan yang mengurus wakaf umat Islam itu mengumumkan rencana tersebut akhir pekan lalu. Ulama terkemuka Kashmir menyebutnya sebagai “campur tangan tidak bertanggung jawab dalam urusan keagamaan Muslim Kashmir”.
Andrabi mengatakan kepada sebuah surat kabar terkemuka India bahwa komite yang dibentuk di bawah dewan “akan bertanggung jawab penuh untuk mengidentifikasi persoalan terkait khotbah seragam”. Menurut dia, langkah itu “diperlukan untuk menangani persoalan di [wilayah ini], terutama penyakit sosial, termasuk penyalahgunaan narkoba”. Ia menyebut ulama yang akan menyetujui khotbah Jumat tanpa peran pejabat pemerintah.
Pada Minggu, dewan memanggil sekitar 1.500 ulama dan dai dari seluruh Kashmir. Seorang ulama dari Distrik Rajouri yang mengikuti pertemuan secara daring mengatakan Andrabi menginstruksikan agar hanya khotbah yang disusun komite ulama senior yang dibacakan seragam di mimbar masjid setiap Jumat. Menurut dia, keberatan para ulama diabaikan dan keputusan itu disebut final karena telah disiapkan selama empat tahun.
Politikus dan Ulama Kashmir Tolak Khotbah Jumat Seragam
“Khotbah terpusat dahulu disampaikan atas nama sultan atau khalifah pada abad pertengahan. Namun, hal itu punya kesucian karena Kashmir [ketika itu] adalah negara Islam. Hari ini, kita seharusnya hidup di negara sekuler,” kata Nayeem Akhtar, politikus senior yang pernah menjabat menteri pendidikan Kashmir, kepada Al Jazeera.
“Tugas dewan hanya manajerial. Dewan melampaui wewenangnya dengan mencoba berkhotbah atau mengarahkan para ulama tentang cara menjalankan tugas mereka. Bisakah partai politik Muslim di India mendikte bagaimana seorang pujari Hindu memimpin doa atau bagaimana pendeta Kristen menyampaikan khotbah pada hari Minggu?” ujar Akhtar.
Pada Selasa, Mirwaiz Umar Farooq, pemimpin agama Muslim tertinggi di wilayah itu, memperingatkan bahwa langkah tersebut sama dengan “campur tangan langsung”. Mutahida Majlis-e-Ulema, gabungan organisasi keagamaan yang ia pimpin, menyatakan penentuan isi khotbah adalah tanggung jawab ulama, bukan badan administratif. Kecaman juga datang dari Omar Abdullah, kepala pemerintahan terpilih wilayah itu.
Setelah menuai kecaman, Andrabi menarik pernyataannya. Ia menyerahkan kepada ulama, dai, dan khatib independen untuk membahas isu sosial seperti meningkatnya bunuh diri, trauma mental, dan penyalahgunaan zat.
“Jenis tatanan politik yang kita miliki dan jenis politik yang dijalankannya terhadap Muslim itulah yang membuat seluruh upaya ini mencurigakan,” kata ilmuwan politik dan sejarawan Kashmir Noor Ahmad Baba kepada Al Jazeera, merujuk pada BJP. “Jika standardisasi itu datang dari ulama yang diterima publik, hal ini tidak akan menjadi masalah.”
