Desa Pulau Maringkik, Delapan Tahun dari Tertinggal ke Berkembang

Cekricek.id — Pada 2016, Desa Pulau Maringkik di Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, masih berstatus desa tertinggal. Pada 2024, statusnya naik menjadi desa berkembang.

Desa Pulau Maringkik, yang terletak di pulau kecil seluas sekitar 45 hektare, tetap tergolong daerah terpencil. Aksesnya hanya lewat laut. Sebagian besar warganya nelayan. Menurut penelitian empat akademisi, keterbatasan fasilitas, prasarana, dan mobilitas akibat keterpencilan itu masih menjadi sumber kesenjangan sosial dan ekonomi.

Penelitian itu ditulis Tati Atmayanti dan Muhammad Malthuf dari Universitas Islam Negeri Mataram, Hasbulloh Nadaraning dari Yala Rajabhat University, Thailand, serta Baiq Dewi Lita Andiana dari Universitas Islam Al-Azhar. Judulnya Socioeconomic Development Strategy for Remote Pulau Maringkik Village, East Lombok Regency: A SWOT Analysis. Artikel itu terbit di Jurnal Economia Volume 22 Nomor 2, Juni 2026, halaman 308–325.

Naskah diterima 6 Januari 2026, direvisi 26 Maret 2026, dan disetujui 17 Mei 2026. Penelitian memakai pendekatan kualitatif deskriptif. Datanya dikumpulkan lewat wawancara semiterstruktur dan observasi nonpartisipan, lalu dianalisis dengan matriks SWOT.

Informannya dipilih secara purposif. Mereka terdiri atas perangkat desa, warga termasuk penenun, tokoh masyarakat, dan wakil Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lombok Timur. Keabsahan data diuji dengan membandingkan data resmi dengan hasil wawancara, serta hasil wawancara dengan catatan pengamatan. Penulis membaca kondisi desa lewat tiga pilar pembangunan berkelanjutan, yakni ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Desa Tertinggal di Indonesia Tinggal 6.100 pada 2024

Penulis membuka naskah dengan data Kementerian Desa. Pada 2020, jumlah desa tertinggal di Indonesia 13.961. Setahun kemudian angkanya 12.635, lalu 9.584 pada 2022, 7.154 pada 2023, dan 6.100 pada 2024. Jumlah desa mandiri naik dari 3.269 pada 2021 menjadi 17.203 pada 2024.

Desa maju tercatat 20.249 pada 2022 dan 23.063 pada 2024. Desa berkembang turun dari 33.881 menjadi 24.532 pada periode yang sama. Penulis membaca penurunan itu sebagai perpindahan desa ke kategori lebih tinggi. Dasar kebijakannya, menurut naskah, Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020 tentang percepatan pembangunan daerah tertinggal.

Leluhur Bajo, Buton, dan Bugis Menetap di Pulau Padat

Menurut hasil wawancara, warga Desa Pulau Maringkik keturunan suku Bajo, Buton, dan Bugis dari Sulawesi. Suku Bajo dominan, dan bahasa Bajo menjadi bahasa pergaulan. Penulis mencatat enam suku tinggal di desa itu. Seluruh warganya beragama Islam.

Penduduk bertambah setiap tahun, dan permukiman makin padat, terutama di dekat pelabuhan. Jalan desa berupa gang selebar 1 sampai 2 meter. Keluarga mampu tinggal di rumah bata, sedangkan keluarga miskin tinggal di rumah kayu yang tampak lapuk.

Keterikatan warga pada pulau itu disampaikan Daeng Mandai dalam bahasa Bajo, seperti dikutip naskah Jurnal Economia edisi Juni 2026. “Leluhur kami datang dari luar Pulau Lombok, menetap di sini, dan tidak mau pindah. Karena itu, kami tetap tinggal di permukiman yang padat ini,” kata Daeng Mandai, sebagaimana diterjemahkan penulis.

Tradisi Sulawesi masih terlihat. Nelayan yang pulang melaut membagi sebagian tangkapan kepada warga dalam tradisi maciro. Perempuan desa masih membuat bedak tradisional dari tumbukan beras. Warga juga percaya pada penjaga pulau bernama Keraeng, dan menggelar ritual melempar beras kuning sebagai tanda syukur terhindar dari bencana. Warga juga dikenal sulit berpisah dengan kambing peliharaan dan punya kuliner kue ikan tumpi-tumpi.

Baca juga Kemiskinan Nusa Tenggara Barat turun seiring upah minimum

Sekolah Sejak 2006, Air Bersih Rp1.000 per Jeriken

Sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di Desa Pulau Maringkik berdiri pada 2006. Fasilitas kesehatannya satu puskesmas pembantu, satu pondok bersalin desa, dan tiga posyandu. Ada pula satu masjid, satu musala, dan 11 taman pendidikan Al-Qur’an. Prasarana lain meliputi gedung serbaguna, taman kanak-kanak, pelabuhan, jalan berpaving, dan toilet umum.

Air sumur di pulau itu payau. Pemerintah pernah mengalirkan air bersih lewat pipa bawah laut, tetapi sistem antreannya dinilai belum memadai. Kini air bersih PDAM dikelola BUMDes dan dijual Rp1.000 per jeriken. Karena belum ada tempat pembuangan, sampah kerap dibuang ke laut. Menurut penulis, prasarana yang ada masih tertinggal dibanding desa di daratan, terutama dalam akses layanan bermutu dan kebutuhan pokok.

Menurut pengamatan peneliti, banyak warga sudah lulus sarjana dan kini bekerja sebagai perangkat desa, guru kontrak, dan tenaga kesehatan. Namun, sedikit lulusan yang kembali ke desa. Bidan Marlina, warga asli, disebut penulis sebagai pengecualian karena pulang untuk melayani kampungnya.

Abrasi di pantai utara Desa Pulau Maringkik mendorong pemerintah desa membangun tembok penahan. Sebagian pemuda menimbun pantai untuk membangun rumah. Menurut penulis, mobilitas warga masih sangat terbatas. Selain biaya transportasi, operasional, dan bahan bakar yang tinggi, faktor alam juga memengaruhi pergerakan warga.

Baca juga Dana desa menaikkan harapan hidup, bukan lama sekolah

Program Tenun 2021 Berhenti Tanpa Tindak Lanjut

Menenun sarung bermotif Sulawesi dan Ende-Flores menjadi keterampilan turun-temurun perempuan desa. Tokoh masyarakat Hanapi, dalam wawancara yang dikutip naskah, menyebut menenun sebagai keterampilan penting bagi perempuan sebelum menikah. Namun, penenun tidak bekerja secara konsisten, sehingga produksi kain tenun tidak berkelanjutan.

Pada pertengahan 2021, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Lombok Timur memberikan alat tenun, membentuk kelompok penenun, dan menggelar pelatihan. Berdasarkan wawancara peneliti, program itu tidak berjalan optimal. Penyebabnya kurang promosi, pendampingan tidak memadai, dan tidak ada tindak lanjut. Warga berharap program itu berlanjut, bukan sekadar menuntaskan tugas.

Kelompok sosial lain juga tercatat di Desa Pulau Maringkik. Ada PKK, kelompok tenun Bunga Maringkik, karang taruna, dan kelompok sadar wisata. Kepala desa terlibat dalam bank sampah dan pengelolaan instalasi pengolahan air limbah. BUMDes bekerja sama dengan PT Bank Dinar Asri untuk permodalan.

Karang taruna menggelar kerja bakti pantai dan masjid. “Pelaksanaan Karang Taruna adalah menggalakkan kegiatan bersih pantai dan masjid dua kali seminggu, disusul penyelenggaraan hari besar keagamaan dan kegiatan sosial lain bersama program pemerintah desa,” kata H. Nanang, seperti dikutip naskah Jurnal Economia edisi Juni 2026. Karang taruna juga mengusulkan program wifi desa, TV digital, dan penjualan tenun.

Empat Strategi dari Matriks SWOT

Matriks SWOT mencatat empat kekuatan Desa Pulau Maringkik. Kekuatan itu berupa potensi sumber daya alam, profil demografi, potensi wisata alam, budaya, tenun, dan kuliner, serta modal sosial yang kuat. Kelemahannya sepuluh butir, antara lain akses rendah, jarak dari pusat kota, abrasi, masalah sampah, permukiman padat, air bersih terbatas, dan biaya hidup tinggi.

Peluangnya tenaga kerja berproduktivitas tinggi, letak di jalur wisata Gili Lombok, dan pengembangan wisata budaya. Ancamannya status desa yang masih berkembang, akses dan konektivitas terbatas, ketergantungan pada alam, serta persaingan industri tenun.

Dari matriks itu, penulis merumuskan strategi. Strategi kekuatan-peluang berupa usaha berbasis sumber daya dan budaya lokal, UMKM di bawah BUMDes, serta kerja sama pemerintah daerah dengan swasta. Strategi kelemahan-peluang menekankan peran pemerintah desa dan kabupaten dalam membangun prasarana. Karena akses hanya lewat laut, penulis menyebut pentingnya jaringan jalan atau jembatan. Pelatihan kewirausahaan untuk kelompok tenun dan pelatihan perikanan untuk nelayan juga masuk strategi ini.

Strategi kekuatan-ancaman berupa ekonomi berbasis sumber daya lokal dengan fokus wisata budaya. Strategi kelemahan-ancaman berupa pemberdayaan warga lewat pelatihan dan pendampingan, termasuk kelompok pengelola sampah, kelompok penenun, dan kelompok nelayan. Warga diajak menyepakati aturan larangan membuang sampah beserta sanksi sosial, sementara petugas desa mengumpulkan dan memilah sampah. Inovasi energi terbarukan diusulkan untuk menekan biaya.

Penulis menilai modal sosial warga tinggi, berupa ikatan keluarga yang kuat, gotong royong, serta nilai adat dan agama. Menurut naskah, modal sosial dapat menutup keterbatasan dana, mempercepat pembangunan lewat kerja sama, dan membuat program pemerintah lebih efektif. Tantangan keberlanjutan program dan koordinasi pemerintah dengan warga disebut memerlukan pemantauan yang lebih baik dan tata kelola partisipatif.

Baca juga UMKM sasirangan Banjarmasin dan panah regresi yang terbalik

Halaman, DOI, dan Jumlah Strategi yang Tidak Sesuai

Redaksi menemukan beberapa kejanggalan. Kepala halaman pertama menulis nomor halaman 181–199, sedangkan halaman lain dan kutipan resmi menyebut 308–325. Tautan DOI dalam kutipan memuat kode v22i1, padahal artikel terbit di Volume 22 Nomor 2. Rujukan tentang ciri daerah terpencil, Çelik dan kawan-kawan 2018, di daftar pustaka ternyata berjudul huruf Jepang dan tercatat di Journal of Materials Processing Technology.

Grafik penduduk desa diberi judul Gambar 1, tetapi teks naskah tidak menyebut satu pun angka jumlah penduduk. Tabel status desa nasional tahun 2020 hanya memuat jumlah desa tertinggal, tanpa tiga kategori lain. Abstrak merumuskan lima strategi, sedangkan kesimpulan merangkumnya menjadi empat. Matriks SWOT diberi label IFAS dan EFAS, tetapi naskah tidak memuat bobot atau skor faktornya.

Desa Pulau Maringkik Berstatus Berkembang pada 2024

Penulis mengakui strateginya baru titik awal bagi pembuat kebijakan. Pelaksanaannya, menurut naskah, bergantung pada keselarasan dengan program pemerintah. Status terakhir Desa Pulau Maringkik yang tercatat dalam naskah adalah desa berkembang pada 2024, tahun ketika jumlah desa tertinggal di Indonesia tercatat 6.100.