Efisiensi Belanja Indonesia 2023 Ungguli India dan Tiongkok

Cekricek.id — Pada 2023, skor efisiensi belanja pemerintah Indonesia mencapai 1, sedangkan India hanya 0,6451 dan Tiongkok 0,5478. Pada 2015, skor Indonesia justru 0,6676, lebih rendah daripada Brasil, Rusia, India, dan Afrika Selatan.

Skor itu dihitung dengan analisis selubung data (DEA), metode yang membandingkan setiap negara dengan negara berkinerja terbaik dalam sampel. Masukannya belanja pemerintah untuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan militer, sedangkan keluarannya laju pertumbuhan ekonomi. Efisiensi belanja dalam naskah didefinisikan sebagai sejauh mana anggaran menghasilkan pembangunan yang optimal. Skor 1 berarti negara itu berada di garis batas efisiensi, sedangkan skor di bawah 1 berarti tertinggal dari negara terbaik.

Penelitian itu ditulis Novita Berliana Bistyantri dan Lulus Kurniasih dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret. Judulnya Government Spending Efficiency in BRICS Countries: Implications for Indonesia’s Accession. Artikel itu terbit di Signifikan: Jurnal Ilmu Ekonomi Volume 15 Nomor 2 tahun 2026, halaman 437–452. Naskah diterima 12 Oktober 2025, direvisi 2 Mei 2026, disetujui 10 Mei 2026, dan tersedia daring pada Agustus 2026.

Anggota Baru dan Anggota Lama BRICS

Menurut penulis, dengan mengutip Bank Dunia, BRICS mencakup lebih dari 40 persen penduduk dunia dan 26 persen PDB global. PDB nominal Indonesia pada 2023 sekitar 1,4 triliun dolar AS. Penulis menyebut keanggotaan Indonesia pada 2025 membuka akses pembiayaan proyek infrastruktur dan partisipasi di lembaga keuangan multilateral seperti New Development Bank.

Di sisi lain, manfaat itu disebut bergantung pada mutu tata kelola fiskal dan efisiensi belanja publik. Naskah mencatat Indonesia mengalokasikan 25,6 persen total belanja nasional untuk pendidikan dan kesehatan. Namun, menurut penulis, Indonesia masih menghadapi persoalan literasi, angka putus sekolah, dan kesenjangan layanan kesehatan antardaerah.

Menurut penulis, efektivitas pemerintah mencerminkan mutu layanan publik, kapasitas birokrasi, independensi dari tekanan politik, serta mutu perumusan dan pelaksanaan kebijakan. Korupsi yang tinggi disebut menggerus efisiensi anggaran karena dana publik tidak sampai ke sasaran. Karena itu, penulis menduga efektivitas pemerintah dan pengendalian korupsi berpengaruh positif, begitu pula nilai tambah industri dan keterbukaan perdagangan.

Data penelitian mencakup 2000–2023 dan bersumber dari Bank Dunia, UNCTAD, dan Stockholm International Peace Research Institute. Rentang itu mencakup ledakan harga komoditas, krisis keuangan global 2008, dan pandemi COVID-19. Periode itu dibagi dua, yakni 2000–2009 dan 2010–2023. Selain skor DEA, penulis menguji empat penentu efisiensi belanja, yaitu efektivitas pemerintah, indeks persepsi korupsi, keterbukaan perdagangan, dan nilai tambah industri.

Efisiensi Belanja Indonesia dan Tiongkok Sejak 2000

Indonesia mencatat skor 1 pada 2000–2002, 2009–2010, 2018–2019, serta 2022–2023. Tiongkok tidak pernah mencapai skor itu. Skor Tiongkok 0,8581 pada 2000, lalu turun menjadi 0,5270 pada 2009. Sesudahnya, skor itu bertahan di kisaran 0,50 sampai 0,55 hingga 2023.

Penurunan terdalam Indonesia terjadi pada 2013–2015. Skornya 0,8683 pada 2012, lalu turun menjadi 0,7211 pada 2013, 0,7519 pada 2014, dan 0,6676 pada 2015. Pada 2016 skornya kembali naik menjadi 0,9268. Pada tahun pandemi 2020, skor Indonesia 0,9184, sedangkan Afrika Selatan mencapai 1. Pada krisis keuangan global 2008, skor Indonesia 0,9883, sementara Tiongkok turun ke 0,5574 dan Brasil ke 0,7831.

Pada 2023, dua negara berada di garis batas efisiensi, yakni Indonesia dan Afrika Selatan. Brasil mencatat 0,9174 dan Rusia 0,7907. India dan Tiongkok, dua ekonomi terbesar di BRICS, masing-masing mencatat 0,6451 dan 0,5478. Menurut penulis, ukuran ekonomi tidak selalu sejalan dengan efisiensi fiskal.

Baca juga Kesiapan digital, negara kaya dan miskin menuai hasil berbeda

Periode Sebelum dan Sesudah BRICS Terbentuk

Untuk 2000–2009, uji Chow dan uji Hausman mengarahkan pilihan ke model efek tetap. Di lima negara anggota awal BRICS, efektivitas pemerintah berkoefisien positif 0,071, indeks persepsi korupsi 0,003, dan keterbukaan perdagangan 0,001. Nilai tambah industri berkoefisien negatif 0,383. Statistik uji Chow 71,268 dan uji Hausman 135,879. Koefisien determinasi model itu 0,986.

Untuk 2010–2023, arahnya berubah. Efektivitas pemerintah berkoefisien negatif 0,055 dan keterbukaan perdagangan negatif 0,004, keduanya signifikan pada taraf 1 persen. Sebaliknya, indeks persepsi korupsi dengan koefisien 0,001 dan nilai tambah industri dengan koefisien negatif 0,048 tidak lagi signifikan. Uji Chow 34,539 dan uji Hausman 25,651 kembali memilih model efek tetap. Koefisien determinasinya 0,987.

Penulis menerjemahkan angka itu ke satuan yang lebih mudah dibaca. Pada 2000–2009, kenaikan satu skor z efektivitas pemerintah dikaitkan dengan kenaikan efisiensi 0,07 poin, sedangkan kenaikan nilai tambah industri 1 persen dikaitkan dengan penurunan 0,0038 poin. Pada 2010–2023, kenaikan satu skor z efektivitas pemerintah justru menurunkan efisiensi 0,06 poin, dan kenaikan keterbukaan perdagangan 10 persen menurunkannya 0,04 poin.

Penulis menyebut temuan periode kedua berlawanan dengan intuisi, karena perbaikan tata kelola dan keterbukaan perdagangan biasanya diharapkan menaikkan efisiensi. Salah satu penjelasan mereka, BRICS dipandang sebagai aliansi penantang dominasi ekonomi dan politik negara Barat. Tekanan eksternal berupa pengalihan investasi, perubahan arus perdagangan, dan hambatan diplomatik disebut ikut memengaruhi kinerja fiskal anggotanya.

Di sisi lain, grafik naskah memperlihatkan perdagangan Brasil dengan empat anggota BRICS lain meningkat, terutama sesudah BRICS terbentuk. Menurut penulis, pengaruh negatif keterbukaan perdagangan mencerminkan tantangan mengelola dampak perdagangan global pada anggaran, bukan berarti perdagangan internasional merugikan. Integrasi yang makin dalam juga disebut membawa kerentanan terhadap gejolak harga komoditas, ketidakstabilan pasar keuangan, dan gangguan rantai pasok.

Baca juga DAK nonfisik tekan kemiskinan, DAK fisik bekerja di kepulauan

Tata Kelola Menaikkan, Industri Menekan

Untuk Indonesia, penulis memakai model penyesuaian parsial selama 2000–2023. Dalam Tabel 4, efektivitas pemerintah berkoefisien 0,4631 dan indeks persepsi korupsi 0,0201. Keterbukaan perdagangan hanya 0,0003, sedangkan nilai tambah industri negatif 0,9849. Skor efisiensi tahun sebelumnya berkoefisien 0,4735, dengan koefisien determinasi 0,6238.

Model Indonesia itu lolos tiga uji asumsi. Uji Jarque-Bera menghasilkan nilai p 0,7518, uji Breusch-Godfrey 0,2583, dan uji White 0,1423, sehingga model dinyatakan bebas masalah normalitas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas. Koefisien determinasi terkoreksinya 0,5131, dengan statistik F 5,64 dan nilai p 0,003.

Menurut penulis, efektivitas pemerintah dan pengendalian korupsi berpengaruh positif terhadap efisiensi belanja Indonesia, sedangkan nilai tambah industri berpengaruh negatif. “Alokasi fiskal ke sektor industri Indonesia belum sepenuhnya diterjemahkan menjadi efisiensi belanja pemerintah yang lebih besar,” tulis Novita Berliana Bistyantri dan Lulus Kurniasih dalam naskah yang tersedia daring pada Agustus 2026.

Keterbukaan perdagangan tidak signifikan bagi Indonesia. Penulis mengaitkannya dengan dominasi ekspor komoditas primer dan terbatasnya keterlibatan usaha kecil dalam perdagangan internasional. Menurut mereka, manfaat keterbukaan bagi kinerja fiskal bergantung pada struktur ekspor, tingkat diversifikasi, dan keterlibatan dalam rantai nilai global.

Baca juga Nilai tukar rupiah bergerak ikut uang beredar, bukan bunga

Angka di Teks dan Angka di Tabel

Redaksi menemukan beberapa kejanggalan. Pembahasan menyebut koefisien efektivitas pemerintah Indonesia 0,8796 dan indeks persepsi korupsi 0,0382. Tabel 4 mencatat angka lain, yakni 0,4631 dan 0,0201. Letak angka dalam kurung pada persamaan Tabel 4 juga tidak jelas, sehingga signifikansi tiap variabel sulit dicocokkan.

Tahun berdirinya BRICS ditulis tidak konsisten. Pendahuluan membagi periode menjadi sebelum BRICS berdiri, yakni 2000–2009, dan sesudahnya sejak 2010. Bagian hasil menyebut BRICS berdiri pada 2009. Regresi dua periode itu hanya memakai lima anggota awal, walau pendahuluan menjanjikan perbandingan Indonesia dengan kelima anggota tersebut.

Pernyataan bahwa efisiensi belanja Indonesia konsisten lebih tinggi daripada anggota BRICS tidak sesuai dengan Tabel 1. Pada 2013–2015, skor Indonesia di bawah Brasil, Rusia, dan Afrika Selatan. Keluaran DEA hanya laju pertumbuhan ekonomi, meski naskah menyebut efisiensi sebagai konversi belanja menjadi hasil ekonomi dan sosial. Koefisien keterbukaan perdagangan juga ditulis 0,0009 di teks dan 0,001 di Tabel 2.

Dua Periode, Dua Arah

Rekomendasi penulis berpusat pada mutu tata kelola dan daya saing industri. Menurut mereka, efektivitas birokrasi, kebijakan fiskal yang adaptif, dan sektor industri yang produktif menentukan besar manfaat keanggotaan BRICS. Integrasi dalam BRICS, menurut naskah, tidak otomatis menaikkan efisiensi fiskal. Penulis menilai keputusan bergabung dengan BRICS sebaiknya dipandang sebagai bagian strategi transformasi ekonomi untuk memperkuat keberlanjutan fiskal, bukan sekadar langkah geopolitik dan diplomatik.

Penulis juga menyebut beberapa jalur manfaat. Kerja sama perdagangan dan investasi dapat memperluas basis pajak, sedangkan diversifikasi ekonomi dapat mengurangi kerentanan terhadap guncangan dari luar. Kerja sama kelembagaan membuka pertukaran pengalaman pembangunan dan mekanisme pembiayaan infrastruktur. Indonesia juga disebut berpotensi menjadi jembatan antara BRICS dan ASEAN.

Kedua sisi hasil itu perlu ditimbang bersama. Di satu sisi, skor Indonesia pada 2023 berada di garis batas efisiensi, setara Afrika Selatan dan di atas empat anggota awal lainnya. Di sisi lain, pada 2010–2023 efektivitas pemerintah dan keterbukaan perdagangan justru berkoefisien negatif di lima anggota awal, dan skor Indonesia sendiri pernah turun ke 0,6676.