Kredit BPR Naikkan PDRB Pertanian, Belanja Daerah Justru Negatif

Cekricek.id — Sepanjang 2023 hingga 2024, setiap Rp1 miliar kredit bank perkreditan rakyat (BPR) untuk pertanian dikaitkan dengan tambahan sekitar Rp2,65 miliar PDRB pertanian. Pada periode yang sama, belanja pemerintah daerah untuk subfungsi pertanian justru berkoefisien negatif.

Temuan itu datang dari data triwulanan 34 provinsi, dari triwulan pertama 2023 sampai triwulan keempat 2024. Jumlahnya 272 amatan. Datanya berasal dari Kementerian Keuangan, Badan Pusat Statistik, dan Otoritas Jasa Keuangan. Periode itu dipilih karena penandaan anggaran perubahan iklim untuk seluruh belanja pemerintah baru berlaku pada 2023.

Penelitian itu ditulis Aln Pujo Priambodo dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan dan Alfiana Yuniarianti dari Kementerian Pariwisata. Judulnya Evaluating Agricultural Credit and Climate-Related Government Expenditure Effect on Agriculture GDRP in Indonesia. Artikel itu terbit di Indonesian Treasury Review Volume 11 Nomor 2 tahun 2026, halaman 123–139.

Naskah diterima 4 Oktober 2025 dan direvisi 17 Maret 2026. Naskah disetujui 20 Mei 2026, lalu terbit 27 Juni 2026.

Pertanian Tumbuh 0,67 Persen pada 2024

Menurut data BPS yang dikutip naskah, PDB nominal Indonesia pada 2024 sekitar Rp22.138,96 triliun. Pertumbuhan riilnya 5,03 persen. Pertanian, yang mencakup pertanian, kehutanan, dan perikanan, termasuk lima sektor bernilai tambah terbesar sejak 2019. Empat lainnya industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, konstruksi, serta pertambangan.

Laju sektor pertanian lalu melambat. Pertanian tumbuh 1,77 persen pada 2020, 1,87 persen pada 2021, dan 2,25 persen pada 2022. Pada 2023 lajunya turun menjadi 1,31 persen. Pada 2024 tinggal 0,67 persen, terendah di antara lima sektor itu. Sumbangannya terhadap pertumbuhan PDB 2024 hanya 0,08 poin persen. Menurut naskah, porsi pertanian terhadap PDB 2024 sebesar 12,6 persen, di bawah perdagangan besar dan eceran yang 13,1 persen.

Di tingkat provinsi, porsi PDRB pertanian berbeda jauh. Pada 2024, pertanian menyumbang 39,2 persen PDRB Sulawesi Barat, porsi tertinggi dalam grafik naskah. Di DKI Jakarta porsinya 0,1 persen. Penulis menyebut perubahan iklim sebagai ancaman bagi sektor ini, lewat pola cuaca yang berubah, kejadian iklim ekstrem, serta pergeseran hama dan penyakit.

Kredit BPR dan KUR Mengalir ke Jawa

Lima instrumen diuji. Dua berupa kredit, yakni kredit BPR untuk kegiatan pertanian dan realisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk UMKM pertanian. Dua lainnya belanja negara yang ditandai untuk perubahan iklim, yaitu adaptasi dan mitigasi. Instrumen kelima adalah belanja pemerintah daerah pada subfungsi pertanian.

Rata-rata PDRB pertanian per provinsi per triwulan tercatat Rp10.786,45 miliar. Nilai terendahnya Rp341,69 miliar, sedangkan tertinggi Rp51.119,86 miliar. Rata-rata kredit BPR pertanian Rp290,16 miliar dan KUR pertanian Rp685,41 miliar. Belanja adaptasi rata-rata Rp9 miliar, mitigasi Rp12,70 miliar, dan belanja pertanian daerah Rp158,04 miliar.

Sebaran datanya timpang. Separuh amatan mencatat kredit BPR pertanian di bawah Rp51,83 miliar, jauh di bawah rata-ratanya. Nilai tengah KUR pertanian Rp369,22 miliar dan nilai tengah PDRB pertanian Rp5.948,42 miliar. Menurut penulis, sedikit amatan bernilai sangat tinggi mengangkat rata-rata PDRB pertanian.

Menurut penulis, kredit BPR dan KUR pertanian terserap terutama di Jawa, khususnya Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Gorontalo dan Maluku menerima kredit BPR dalam jumlah yang sangat kecil. Belanja iklim dari pusat umumnya lebih kecil daripada kredit pertanian. Namun, belanja itu naik pada 2024 di Banten, Jawa Barat, dan Jawa Tengah.

Pada 2023, belanja iklim tertinggi tercatat di DKI Jakarta, terutama untuk mitigasi. Pada tahun yang sama, belanja subfungsi pertanian Jawa Barat dan Jawa Timur masing-masing lebih dari Rp3 triliun. Pada 2024, banyak provinsi menurunkan belanja subfungsi pertanian itu.

Baca juga Subsidi pupuk menaikkan produksi padi, bukan laba petani

Model Efek Tetap dan Lima Penentu PDRB Pertanian

Penulis memakai regresi data panel. Uji Chow menghasilkan statistik 175,49 dan uji Hausman 70,41, keduanya dengan nilai p 0,00. Hasil itu mengarahkan pilihan ke model efek tetap. Nilai VIF seluruh variabel di bawah 3. Uji Goldfeld–Quandt tidak menemukan heteroskedastisitas. Koefisien determinasi model 0,9891.

Kredit BPR berkoefisien 2,6532 dengan nilai p 0,0902, signifikan pada taraf 10 persen. KUR berkoefisien 0,3931, tetapi nilai p-nya 0,2258. Belanja adaptasi berkoefisien 3,3628 dengan nilai p 0,3802. Belanja mitigasi negatif 0,8216 dengan nilai p 0,8080. Tiga instrumen itu tidak signifikan.

Belanja subfungsi pertanian daerah berkoefisien negatif 1,6106 dengan nilai p 0,0020. Angka itu signifikan pada taraf 1 persen. Konstanta model tercatat 9.981,87. Penulis membacanya sebagai kemampuan sektor pertanian daerah menghasilkan sekitar Rp9,98 triliun di luar lima instrumen itu.

Penulis menilai koefisien negatif itu mencolok. “Sebagian besar dukungan belanja pertanian daerah mengalir ke administrasi atau subsidi yang kurang produktif, alih-alih ke kredit infrastruktur,” tulis Aln Pujo Priambodo dan Alfiana Yuniarianti dalam naskah yang terbit Sabtu (27/06/2026). Menurut mereka, temuan itu menuntut penilaian ulang atas pengelolaan fiskal dan prioritas belanja daerah.

Baca juga Uang elektronik menaikkan PDRB per kapita, dana BPR tidak

Delapan Provinsi Efisien Penuh Selama Delapan Triwulan

Tahap kedua memakai analisis selubung data (DEA) berorientasi keluaran dengan asumsi skala hasil variabel. Metode ini membandingkan setiap provinsi dengan provinsi berkinerja terbaik dalam mengubah lima masukan menjadi PDRB pertanian. Asumsi skala hasil variabel dipakai agar provinsi kecil tidak dirugikan oleh perbedaan skala ekonomi. Regresi dijalankan dengan EViews dan Python, sedangkan DEA dihitung dengan Solver di Microsoft Excel. Penulis mencatat skor DEA bersifat relatif terhadap sampel, bukan nilai mutlak.

Delapan provinsi mencatat skor 1,00 di setiap triwulan. Mereka adalah Aceh, Banten, Gorontalo, Lampung, Maluku, Maluku Utara, Riau, dan Sumatera Utara. Sulawesi Selatan dan Jawa Timur menyusul dengan rata-rata 0,99. Skor keduanya hanya turun pada triwulan keempat 2023 dan triwulan keempat 2024. Bengkulu dan Kepulauan Riau anjlok hanya pada satu triwulan, masing-masing ke 0,48 dan 0,44 pada 2024. Rata-rata keduanya tetap 0,94 dan 0,93.

Di ujung lain, DKI Jakarta mencatat rata-rata terendah, 0,23. Skornya 0,06 pada triwulan pertama 2023. Pada triwulan kedua 2024 skornya sempat 1,00, lalu turun lagi menjadi 0,12 pada triwulan keempat 2024. Kalimantan Selatan rata-rata 0,48 dan Sumatera Barat 0,51.

Nusa Tenggara Barat rata-rata 0,62. Skornya 1,00 pada triwulan pertama 2024, lalu 0,37 pada dua triwulan berikutnya dan 0,36 pada triwulan keempat. Jawa Tengah, yang menurut penulis termasuk penyerap kredit terbesar, rata-rata 0,83. Jawa Barat rata-rata 0,92.

Penulis menyebut rendahnya efisiensi di provinsi bermasukan besar dan pusat perkotaan seperti Jakarta sebagai gejala hasil yang makin berkurang. Kemungkinan lain, menurut mereka, dana berlabel iklim tidak cocok dengan kebutuhan lanskap pertanian setempat.

Baca juga Desentralisasi fiskal dan batas belanja provinsi 31,9 persen

Definisi Tabel dan Angka Kredit yang Tidak Cocok

Redaksi menemukan beberapa kejanggalan. Tabel 2 mendefinisikan CA_SE sebagai belanja mitigasi dan CM_SE sebagai belanja adaptasi. Di bagian hasil, keduanya dibaca terbalik, yakni CA_SE adaptasi dan CM_SE mitigasi. Kesimpulan juga menyebut variabel CE_SE, yang tidak ada di dalam model.

Angka kredit juga tidak sejalan. Naskah menulis KUR pertanian berkisar dari Rp4,95 triliun sampai Rp6,11 miliar. Padahal, Tabel 3 mencatat minimum Rp6,11 miliar dan maksimum Rp4.948 miliar. Kredit BPR Jawa Tengah disebut rata-rata lebih dari Rp12 triliun. Di tabel yang sama, nilai maksimum per provinsi per triwulan hanya Rp3.289,47 miliar.

Abstrak menyebut instrumen kredit menghasilkan imbal hasil marginal yang besar. Namun, KUR tidak signifikan, dan kredit BPR hanya lolos pada taraf 10 persen. Kesimpulan bahkan menyatakan kredit BPR, KUR, dan belanja iklim bersama-sama memengaruhi PDRB pertanian. Tafsir soal belanja daerah yang lari ke administrasi juga tidak disertai data rincian belanja.

Ada pula salah ketik. Nilai tambah industri pengolahan 2024 ditulis 20.000 triliun rupiah. Naskah memuat frasa “Equation X(3)”, “envisaged in 20”, serta singkatan CDEA dan GADE. Di tengah paragraf rata-rata efisiensi, terselip pula kata “Stockholm, Sweden”.

Rekomendasi Sesudah Delapan Triwulan

Penulis merekomendasikan kredit inklusif, terutama BPR dan KUR, diarahkan ke usaha pertanian berkelanjutan. Otoritas Jasa Keuangan atau lembaga terkait diminta membantu memperbaiki proses bisnis BPR. Pemerintah pusat diminta memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dan bank mitra untuk mempromosikan KUR, terutama di daerah terpencil. Dalam ringkasan penerapannya, penulis juga menyarankan kredit dipadukan dengan pelatihan dan asuransi sederhana agar dana dipakai secara produktif.

Pemerintah pusat dan daerah juga diminta beralih ke penganggaran berbasis hasil. Penandaan anggaran iklim diminta dilanjutkan, dengan belanja adaptasi dan mitigasi yang lebih terkait dengan keluaran sektor. Belanja daerah pada subfungsi pertanian diminta lebih diarahkan ke kebutuhan pokok.

Delapan provinsi berefisiensi penuh disebut penulis sebagai tolok ukur bagi provinsi lain dalam menghasilkan PDRB pertanian. Penelitian lanjutan diusulkan untuk menelusuri mekanisme dan konteks lokal di balik efisiensi itu. Data terakhir dalam naskah berhenti pada triwulan keempat 2024, ketika skor DKI Jakarta 0,12 dan Nusa Tenggara Barat 0,36.