Apa Itu Inter-Governmental Group on Indonesia (IGGI)?
Inter-Governmental Group on Indonesia (IGGI) adalah suatu kelompok yang dibentuk oleh Belanda pada 1967 dengan tujuan untuk mengkoordinasikan dana bantuan multilateral kepada Indonesia. Hal yang menjadi konsen utama dari IGGI adalah memberikan bantuan dalam hal perekonomian.
Anggota IGGI selain Belanda yaitu Bank Pembangunan Asia, UNDP, Dana Moneter Internasional, Bank Dunia, Australia, Belgia, Kanada, Britania Raya, Perancis, Italia, Jepang, Jerman, Selandia BAru, Amerika Serikat dan Swiss.
Pertemuan pertama Indonesia dengan IGGI diselenggarakan di Amsterdam pada 20 Februari 1967.
Pada saat itu Indonesia diwakili oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Pertemuan rutin IGGI dengan Indonesia selalu dilaksanakan dua kali dalam setahun mulai dari 1967 sampai 1974.
Namun semenjak 1975 pertemuannya hanya dilaksanakan satu kali dalam satu tahun karena keadaan perekonomian Indonesia sudah dianggap membaik.
Penyerapan dana bantuan dari IGGI pada masa awalnya sebesar 60% diserap dalam penyusunan Program Repelita 1969-1973.
Dari awal pembentukan sampai tahun 1991 akhir IGGI masih dikuasai oleh Belanda, sehingga pada tahun 1992 Indonesia mengumumkan bahwa bantuan dari IGGI akan ditolak apabila
Belanda masih menguasai IGGI tersebut. Dengan demikian IGGI berganti nama menjadi CGI (Consultative Group on Indonesia). Keputusan ini juga merupakan dampak dari ancaman Jan Pronnk (Ketua IGGI) yang menyatakan pengecamannya terhadap tindakan Indonesia yang akan membunuh para pengunjuk rasa di Timor Timur (Pembantaian Santa Cruz atau Insiden Dili) pada 1991.
CGI adalah kelanjutan dari IGGI yang berpusat di Den Haag. Anggota-anggota CGI yaitu negara-negara yang sebelumnya menjadi anggota IGGI kecuali Belanda dan lembaga Internasional, yaitu Australia, Belgia, Kanada, Perancis, Italia, Jepang, Jerman, Selandia Baru, Amerika Serikat, Swiss, Korea Selatan, Inggris, Denmark, Austria, Spanyol, Firlandia, Swedia, Norwegia, Word Bank, UNDP, ADB, FAO, WHO, UNFPA, WFP, UNHCR, UNESCO, UNIDO, ILO, IAEA, IFAD, NIB, UNICEF, IDB, Kuwaid Fund, dan Saudi Fund.
Referensi: Kamus Sejarah Indonesia.
