- LPEM FEB UI memproyeksikan pertumbuhan ekonomi resmi 2026 sebesar 5,39 persen dan 2027 sebesar 5,25 persen.
- Pertumbuhan yang dirasakan masyarakat diproyeksikan 4,77 persen pada 2026 dan 4,90 persen pada 2027.
- LPEM menilai Indonesia kini memiliki ruang fiskal yang sangat sempit.
Cekricek.id — LPEM FEB UI memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia 2026 sebesar 5,39 persen, tetapi pertumbuhan yang dirasakan masyarakat hanya 4,77 persen, dalam laporan yang terbit Kamis (5/11/2026).
Proyeksi itu tercantum dalam laporan Indonesia Economic Outlook 2027 berjudul “Ketika Pertumbuhan Tak Lagi Terasa Seperti Pertumbuhan” yang dirilis Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat FEB UI, Kamis (5/11/2026).
Laporan disusun Kelompok Kajian Makroekonomi, Keuangan, dan Ekonomi Politik LPEM, antara lain Jahen F. Rezki, Ph.D., dan Teuku Riefky.
“Selama setahun terakhir, angka resmi pertumbuhan ekonomi Indonesia mulai dipertanyakan oleh berbagai pihak,” tulis tim LPEM dalam laporan tersebut.
Menurut LPEM, keraguan muncul karena ada kesenjangan antara pertumbuhan ekonomi yang relatif kuat dan tekanan ekonomi yang dirasakan masyarakat.
“Dengan demikian, manfaat dari pertumbuhan PDB mungkin tidak dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat Indonesia,” tulis tim tersebut.
Baca juga: Gaji ASN via Kopdes, Ekonom UGM Minta Uji Coba Dulu di Daerah 3T
LPEM memakai analogi aplikasi cuaca yang membedakan suhu aktual dan suhu yang dirasakan. Karena itu, laporan memuat dua proyeksi: angka resmi dan “pertumbuhan yang dirasakan” masyarakat.
Untuk triwulan III 2026, LPEM mengestimasi pertumbuhan resmi 5,28 persen, sedangkan pertumbuhan yang dirasakan 4,74 persen.
Untuk 2027, pertumbuhan resmi diproyeksikan 5,25 persen dengan kisaran 5,20–5,30 persen. Pertumbuhan yang dirasakan diproyeksikan 4,90 persen dengan kisaran 4,80–5,00 persen.
LPEM menyebut sepanjang 2026 Indonesia menghadapi “badai sempurna”. Blokade Selat Hormuz menaikkan harga minyak dan melonjakkan beban subsidi serta kompensasi BBM.
Laporan itu juga menilai pendanaan program unggulan seperti Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih menyedot anggaran yang bisa dialokasikan untuk transfer ke daerah atau belanja modal.
Baca juga: Cukai Minuman Manis Ditunda Lagi, Ekonom UGM Soroti Lobi Industri
Biaya pembayaran utang yang tinggi dan depresiasi rupiah ke titik terendah dalam sejarah ikut menekan keseimbangan fiskal.
“Alhasil, Indonesia saat ini memiliki ruang fiskal yang sangat sempit,” tulis LPEM.
LPEM juga mencatat risiko El Niño pada sisa 2026 yang diperkirakan memengaruhi produksi pertanian serta menekan inflasi dan daya beli.
Baca juga: OJK di Forum OECD: Penetrasi Asuransi Masih 1,3 Persen PDB
