Cekricek.id — Waduk Pusong di Kota Lhokseumawe, Aceh, mulai dikeruk setelah disebut hampir 20 tahun tidak pernah dinormalisasi. Pekerjaan tahap kedua senilai Rp3 miliar itu dibiayai tambahan Transfer ke Daerah (TKD) untuk pemulihan pascabencana, dan ditujukan memulihkan fungsi waduk sebagai pengendali banjir kota.
Dikutip dari laman resmi Kementerian Dalam Negeri, kemendagri.go.id, Senin (10/8/2026), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Lhokseumawe sudah menurunkan alat berat ke lokasi.
“Ini kita sudah mulai pengerukan di waduk. Pengerjaan tahap kedua reservoir Waduk Pusong menggunakan anggaran sebesar Rp3 miliar yang bersumber dari dana TKD,” kata Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Kota Lhokseumawe, Junaedi, Rabu (29/7/2026).
Masa kontraknya 150 hari. Dinas PUPR menargetkan pencairan uang muka sekitar Rp200 juta dalam waktu dekat untuk mobilisasi alat.
Jaring Apung dan Tonggak Kayu Menyumbat Aliran
Kondisi waduk sebelum pengerukan digambarkan buruk. Jaring apung dan tonggak-tonggak kayu menghambat pergerakan air, memicu sedimentasi, dan menimbulkan bau yang mengganggu warga sekitar.
“Sebelumnya kondisi waduk sangat bau dan kumuh. Banyak terdapat jaring apung serta tonggak-tonggak kayu yang menghambat aliran air. Akibatnya, sirkulasi air tidak berjalan dengan baik. Apalagi waduk ini sudah hampir 20 tahun tidak pernah dilakukan normalisasi,” ujar Junaedi.
Pekerjaannya mencakup penggalian daratan yang menyerupai pulau di tengah waduk memakai alat berat. Material hasil pengerukan diangkut keluar, dan bagian tepinya akan dijadikan jalur joging. Bagian dalam waduk dikeruk sedalam sekitar satu meter dengan lebar 20 sampai 25 meter untuk menambah kapasitas tampungan air.
Untuk mempercepat pekerjaan, Dinas PUPR mengerahkan satu alat berat amfibi, satu ekskavator, serta lima sampai sepuluh truk pengangkut.
Tiga Perempat Tambahan TKD untuk Infrastruktur
Kota Lhokseumawe memperoleh tambahan TKD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp124,16 miliar. Porsi terbesarnya, Rp92,84 miliar atau sekitar 74,77 persen, diarahkan ke sektor infrastruktur.
Sisanya tersebar jauh lebih tipis: Rp29,33 miliar untuk urusan lainnya, Rp1,78 miliar untuk pertanian, Rp180 juta untuk pendidikan, dan Rp30 juta untuk kesehatan. Penggunaannya ditetapkan lewat Peraturan Wali Kota Lhokseumawe Nomor 13 Tahun 2026 dan dijabarkan menjadi 42 kegiatan pada 18 organisasi perangkat daerah.
Baca juga: 70 dari 77 Jembatan Pascabencana di Sumbar Rampung, Tertinggi di Tiga Provinsi
Pola yang sama terlihat di Sumatera Barat, provinsi lain yang menerima tambahan TKD pascabencana. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mendapat Rp534,98 miliar, dan Rp258,45 miliar di antaranya — hampir separuh — dialirkan ke Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang untuk perbaikan jalan dan jembatan.
Baca juga: BMCKTR Sumbar Terima Rp258 Miliar, Porsi Terbesar Tambahan Dana TKD
Persoalan serupa juga menjadi agenda kota lain di pesisir barat Sumatera. Pemerintah Kota Padang sebelumnya membawa penanganan banjir dan longsor di wilayahnya ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
