Pembangunan Manusia Mempersempit Jurang Kaya-Miskin di Negara D-8

Maqashid syariah, bila diterjemahkan ke urusan sehari-hari, adalah lima hal yang perlu terjaga agar manusia sejahtera: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Tiga peneliti memakai kelima hal itu untuk menakar mutu pembangunan manusia di delapan negara berkembang. Hasil takaran lalu mereka sandingkan dengan jurang pendapatan antara warga terkaya dan termiskin.

Ketiganya adalah Shofiatul Hilwa, Risna Triandhari, dan Raden Parianom. Artikel mereka berjudul Human Development and Income Inequality in D-8 Countries: A Maqashid Sharia Perspective, terbit di Signifikan: Jurnal Ilmu Ekonomi volume 15 nomor 1 tahun 2026. Hilwa dan Triandhari berasal dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, sedangkan Parianom dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

D-8, singkatan dari Developing Eight, adalah organisasi kerja sama ekonomi delapan negara berkembang: Bangladesh, Mesir, Indonesia, Iran, Malaysia, Nigeria, Pakistan, dan Turki. Organisasi itu resmi berdiri pada 1997. Dalam pertemuan puncak kelima di Bali pada 2006, para anggotanya berkomitmen mengurangi kesenjangan ekonomi dan mendorong pembangunan.

Komitmen itu belum tampak pada pembagian pendapatan. Mengutip World Inequality Database 2023, para penulis mencatat kelompok terkaya di negara D-8 sudah lama menguasai lebih dari 50 persen pendapatan. Sepuluh dari seratus orang di negara D-8 memegang kira-kira separuh pendapatan nasional. Porsi itu tidak membaik secara mantap selama dua dasawarsa terakhir.

Indeks Gini, penakar lebar jurang pendapatan

Ketimpangan pendapatan, dalam naskah ini, berarti jarak antara anggota masyarakat terkaya dan termiskin. Makin lebar jaraknya, makin timpang sebuah negeri. Jarak itu dinyatakan dengan indeks Gini, dan menurut penggolongan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dikutip para penulis, angka di atas 0,4 sudah masuk ambang peringatan global.

Sebagian besar negara D-8 berada di rentang 0,5 sampai 0,6, yang oleh para penulis disebut ketimpangan parah. Pada 2024 Turki mencatat angka tertinggi, 0,59. Indonesia menyusul dengan 0,58 dan Mesir dengan 0,54. Sepanjang 2003 sampai 2022, rata-rata indeks Gini kedelapan negara itu 0,541, dengan angka terendah 0,486 dan tertinggi 0,627. Artinya, catatan terbaik pun masih di atas ambang peringatan. Para penulis juga memakai rasio Palma, ukuran ketimpangan kedua, yang rata-ratanya 3,994.

IPM, rapor pembangunan yang dinilai netral nilai

Indeks Pembangunan Manusia atau IPM adalah ukuran yang lazim dipakai untuk menilai pembangunan manusia sebuah negara. Indeks susunan Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa itu berisi tiga hal, yaitu umur panjang dan sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak. Berbagai studi yang dirujuk para penulis menyebut pembangunan manusia sebagai faktor penting penurun ketimpangan.

Persoalannya ada pada apa yang tidak ikut dihitung. Para penulis merangkum kritik bahwa IPM bersifat netral nilai, yakni tidak memperhitungkan faktor moral dan dapat melewatkan indikator sosial seperti nilai budaya. Dari sudut pandang ekonomi Islam, tulis mereka, indeks itu kurang memadai karena tidak menekankan sisi moral dan spiritual manusia.

Baca juga Inklusi Keuangan Disabilitas, Belanja Lebih Tinggi 23 Persen

Kajian terdahulu yang memakai kacamata maqashid syariah pun belum menyentuh soal jurang pendapatan. Menurut para penulis, kajian itu baru melihat pengaruhnya pada kemiskinan, kebahagiaan dan kepuasan hidup, serta kesejahteraan manusia. Celah itulah yang hendak mereka isi.

Indeks Maqashid Syariah, lima takaran dalam satu angka

Indeks Maqashid Syariah, disingkat MSI dari nama Inggrisnya, merangkum lima hal tadi menjadi satu angka antara 0 dan 1. Tiap hal diwakili satu takaran dan diberi bobot sama, 20 persen. Agama diwakili pengendalian korupsi, jiwa oleh harapan hidup, akal oleh rata-rata lama sekolah, keturunan oleh angka kelahiran, dan harta oleh pendapatan nasional per kapita.

Hasilnya dibagi ke dalam empat golongan. Angka di bawah 0,550 tergolong rendah, 0,550 sampai 0,699 sedang, 0,700 sampai 0,799 tinggi, dan 0,800 ke atas sangat tinggi. Rata-rata Indeks Maqashid Syariah delapan negara itu 0,452 dan tergolong rendah.

Lima takaran itu menjelaskan mengapa angkanya rendah. Pengendalian korupsi rata-rata minus 0,639 pada skala minus 2,5 sampai 2,5, yang dibaca para penulis sebagai kendali korupsi yang lemah. Harapan hidup rata-rata sekitar 69 tahun, di bawah rata-rata dunia, dan lama sekolah rata-rata hanya sekitar tujuh tahun. Dua takaran lain melengkapi gambaran itu. Angka kelahiran rata-rata 2,961, di atas tingkat penggantian penduduk. Pendapatan nasional per kapita rata-rata 11.433,61 dolar Amerika Serikat, dengan rentang yang lebar antarnegara, dari 2.551,60 sampai 32.833,54 dolar.

Meski rendah, indeks itu bergerak naik di sebagian besar negara selama dua dasawarsa. Malaysia selalu mencatat angka tertinggi dan mendekati 0,8 pada tahun-tahun terakhir. Turki, Iran, dan Mesir berada di kelompok atas dan terus naik, sedangkan Bangladesh, Pakistan, Nigeria, dan Indonesia tetap di bawah rata-rata D-8.

Jangka panjang, saat manfaat sampai ke orang banyak

Temuan pokoknya menyangkut waktu. Dalam jangka panjang, kenaikan indeks itu diikuti jurang pendapatan yang menyempit di semua negara D-8. Hasil itu muncul pada indeks Gini maupun rasio Palma, sehingga para penulis menilainya kokoh.

Para penulis menjelaskannya lewat istilah maslahah, yaitu manfaat dan kemakmuran yang dirasakan seluruh masyarakat, bukan segelintir orang, tanpa merugikan kelompok lain. Karena indeks itu memuat moral, pendidikan, kesehatan, keberlanjutan antargenerasi, dan materi sekaligus, kenaikannya dibaca sebagai perbaikan mutu hidup orang banyak. Menurut mereka, pengaruhnya pada ketimpangan juga lebih besar daripada ukuran konvensional dalam studi terdahulu.

Baca juga Separuh Petani Kopi Pargarutan Berpendapatan Sejuta

Tiga hal lain ikut menentukan lebar jurang itu. Pertumbuhan ekonomi berhubungan dengan ketimpangan mengikuti kurva berbentuk huruf U, artinya mula-mula mempersempit jurang lalu melebarkannya lagi. Para penulis mencatat pola itu berlawanan dengan teori Kuznets, yang membayangkan huruf U terbalik.

Inflasi dan pengangguran bergerak ke satu arah, yakni memperparah ketimpangan dalam jangka panjang. Kenaikan harga menggerus daya beli, dan beban itu lebih berat bagi kelas menengah dan bawah yang tidak mampu menyesuaikan diri. Orang kaya, tulis para penulis, tidak banyak terpengaruh, sehingga jarak pendapatan melebar.

Jangka pendek, saat tiap negara berjalan sendiri

Anggapan bahwa membangun manusia serta-merta meratakan pendapatan tidak didukung data ini. Secara rata-rata, pengaruh jangka pendek indeks itu pada ketimpangan tidak bermakna secara statistik. “Investasi pada pembangunan manusia memerlukan waktu untuk menghasilkan dampak yang berarti pada distribusi pendapatan,” tulis Hilwa, Triandhari, dan Parianom dalam naskah yang aslinya berbahasa Inggris.

Rata-rata itu menyembunyikan arah yang berlainan. Dalam jangka pendek, jurang menyempit di Indonesia dan Turki tetapi melebar di Bangladesh, Mesir, dan Nigeria. Di Iran, Malaysia, dan Pakistan tidak terlihat pengaruh yang bermakna. Bedanya begini. Di Indonesia dan Turki, menurut para penulis, layanan kesehatan dan pendidikan tersebar merata dan tidak hanya dirasakan kelompok terkaya. Kemampuan warga berpendapatan rendah pun ikut terangkat dalam waktu singkat, dan peluang mereka diterima di pasar kerja membesar.

Di Bangladesh, Mesir, dan Nigeria, pembangunan manusia mula-mula justru melebarkan jurang. Para penulis menduga perbaikan pendidikan dan kesehatan di sana lebih dulu dinikmati kelompok berpendapatan tinggi, yang aksesnya pada sumber daya lebih besar. Dugaan itu mereka sampaikan sebagai kemungkinan, bukan hasil pengukuran.

Kecepatan tiap negara pulih dari guncangan juga berbeda. Indonesia tercatat paling cepat kembali ke keseimbangan jangka panjangnya, dan para penulis mengaitkannya dengan Bantuan Langsung Tunai yang menambah pendapatan warga miskin. Nigeria paling lambat, yang mereka duga terkait rendahnya stabilitas ekonomi.

Baca juga Arsip Survei Kamboja: Tekanan Darah dan Kesenjangan Sekolah

Batas ukuran, yang belum tertakar indeks

Dari temuan itu para penulis menyusun saran bagi pemerintah negara D-8. Akses pada pendidikan dan layanan kesehatan perlu terjangkau semua lapisan masyarakat. Dalam perencanaan jangka panjang, nilai moral dan keturunan sebaiknya masuk ke dalam ukuran pembangunan.

Para penulis mengakui dua keterbatasan. Tiap dimensi indeks hanya diwakili satu indikator, sehingga agama, misalnya, sepenuhnya dibaca dari pengendalian korupsi. Keterbukaan perdagangan juga tidak dimasukkan sebagai faktor pembanding, dan datanya berhenti pada 2022 karena sebagian komponen untuk 2023 dan 2024 belum tersedia di semua negara.

Ada pula beberapa hal yang bisa diperiksa pembaca di dalam naskah. Teks menyebut angka kecepatan penyesuaian bernilai negatif di semua negara, sedangkan tabel mencantumkan angka positif 0,158 untuk Turki. Satu kalimat tentang Indonesia dan Turki menyebut naiknya peluang kerja memperburuk ketimpangan, berlawanan dengan arah temuan untuk kedua negara itu.

Catatan lainnya lebih kecil. Tabel menulis pendapatan per kapita sebagai GNP sementara teks menyebut GNI, dan satu kalimat menyebut empat tujuan utama maqashid syariah padahal yang diuraikan lima. Tahun terbit beberapa rujukan di dalam teks juga berbeda dari yang tercantum di daftar pustaka.

Maqashid syariah dalam naskah ini, pada akhirnya, adalah lima angka: korupsi, usia, sekolah, kelahiran, dan pendapatan. Lima angka itu, bila membaik bersama dalam waktu lama, berjalan seiring dengan jurang kaya-miskin yang menyempit di delapan negara. Apa yang dicakup agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta di luar kelima takaran tersebut belum ikut terukur.