- BPS 2025: 93,5 persen rumah tangga sudah memiliki telepon seluler
- Pengadaan untuk 74 juta penerima bisa mencapai Rp74 triliun, belum biaya pendukung
- PPATK menemukan lebih dari 10 juta rekening penerima bansos menganggur
Cekricek.id — Rencana pemerintah membagikan telepon seluler (HP) gratis untuk mendukung penyaluran bantuan sosial dinilai perlu dikaji ulang. Ekonom sekaligus dosen Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM), Wisnu Setiadi Nugroho PhD, mengingatkan bahwa data BPS 2025 mencatat 93,5 persen rumah tangga sudah memiliki telepon seluler.
“Terus terang, urgensinya kurang. Masalahnya ada pada rekening yang tidak digunakan, literasi digital yang rendah, dan titik tarik tunai yang belum merata. PPATK menemukan lebih dari 10 juta rekening penerima bansos yang menganggur selama bertahun-tahun. Rekeningnya ada, HP-nya ada, tetapi tidak digunakan,” kata Wisnu, sebagaimana disampaikan dalam keterangan tertulis UGM, Selasa (20/10/2026).
Baca juga: Rektor Unej: Efisiensi Masih Berlaku, Anggaran Jangan Copy Paste
Menurut Wisnu, setiap belanja publik harus menimbang manfaat dibandingkan biayanya, terutama ketika kebutuhan dasar masyarakat masih memerlukan perhatian. “Setiap rupiah untuk HP adalah rupiah yang tidak masuk ke ruang kelas yang rusak, guru honorer, puskesmas yang kekurangan tenaga, atau penanganan stunting. Kalau dibandingkan, pendidikan dasar dan layanan kesehatan memberi imbal hasil sosial jangka panjang yang jauh lebih jelas dibandingkan dengan pembagian perangkat yang manfaatnya masih spekulatif,” urainya.
Rp20 Triliun hingga Rp74 Triliun untuk Pengadaan
Wisnu mengilustrasikan, bila perangkat seharga Rp1 juta diberikan kepada 20 juta penerima, biaya pengadaannya saja mencapai Rp20 triliun. Jika penerimanya 74 juta orang, biaya pengadaan bisa mencapai Rp74 triliun, belum termasuk distribusi, aktivasi, akses internet, pemeliharaan sistem, dan penggantian perangkat yang rusak atau hilang. “Program semacam ini juga cenderung mendorong belanja berulang, bukan sekali jalan,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan risiko kemahalan harga dalam pengadaan terpusat serta kemungkinan perangkat dijual, digadaikan, atau berpindah tangan. “Kalau itu terjadi, akses rekeningnya ikut berpindah. Pada titik itu, negara sudah membayar mahal untuk sesuatu yang tidak lagi digunakan untuk tujuan awalnya,” jelasnya.
Baca juga: Sebelum Defisit Dilonggarkan, Ekonom ITB Minta Belanja Dibenahi
Wisnu menyebut sejumlah studi menunjukkan dampak program serupa minim bila berhenti pada pemberian perangkat atau rekening, seperti eksperimen rekening gratis di Malawi, Uganda, dan Chile. Program bagi-bagi smartphone di Chhattisgarh, India, justru menunjukkan pelatihan literasi digital yang murah lebih tahan lama. “Jadi yang penting adalah keberlanjutan. Kalau hanya one shot, sekali bagi HP atau sekali buka rekening, efeknya cepat hilang,” tegasnya.
Bila program tetap dijalankan, ia menyarankan skema kerja sama dengan produsen perangkat, operator telekomunikasi, dan perbankan, atau subsidi harga dan voucher agar warga bisa memilih perangkat sendiri. Ia juga mengingatkan bahwa perangkat digital tanpa literasi dan perlindungan konsumen bisa memperbesar paparan risiko judi daring, pinjaman online ilegal, dan belanja impulsif. “HP bisa membantu kalau ada ekosistemnya, misalnya informasi harga, pemasaran daring, atau akses kredit, tetapi itu tidak akan muncul hanya karena perangkatnya dibagikan,” katanya.
Baca juga: Inklusi Keuangan Disabilitas, Belanja Lebih Tinggi 23 Persen
